Panggung Perayaan Tahun Baru 2018 Menjadi Milik Anies Baswedan

Gunernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan

Gubernur Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menjadi man of the match pada gelaran perayaan menyambut tahun baru 2018 secara nasional. Gubernur yang diusung koalisi Partai Gerindra dan PKS ini menguasai kawasan Monas yang dia sebut sebagai Lapangan Merdeka ( era perjuangan kemerdekaan) bersama grup dangdut Soneta yang digawangi Bang Haji Rhoma Irama. Secara politik, Anies Baswedan menggeser posisi Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia yang memilih merayakan pergantian tahun di Yogyakarta.

Jokowi yang lebih memilih merayakan tahun baru di Yogyakarta bersama anak cucunya adalah kekalahan secara politis dan opini. Perayaan tahun baru adalah momen istimewa yang tidak hanya dirayakan oleh rakyat Indonesia saja, namun seluruh penduduk bumi. Anies berhasil mengkapitalisasi momen malam tahun baru untuk merebut hati warga Jakarta dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Di hadapan jutaan warga Jakarta yang memadati Lapangan Merdeka Monas, Anies berhasil menaikkan posisinya sebagai tokoh nasional yang layak diperhitungkan dalam pilpres mendatang. Berbagai opini negatif dan kabar hoax yang menyudutkan Gubernur Jakarta ini berhasil dijawab dengan apik oleh Anies dan tim media sosialnya.

Beberapa upaya untuk menggoyang posisi Anies sebagai pemimpin sah ibukota melalui framing berita dan hoax justru menaikkan popularitas dan kualitasnya sebagai tokoh besar.

Gubernur Yang Didukung Kelompok Radikal

Isu ini berkembang liar pasca Anies - Sandi dinyatakan sebagai pemenang dalam gelaran Pilkada DKI. Namun dengan gaya yang santun dan kalem, Anies patahkan serangan ini dengan kehadirannya dalam berbagai acara yang digelar oleh komunitas non-muslim. Anies datang pada peresmian Vihara, acara alumni sekolah Katholik, dan kegaitan-kegiatan budaya lainnya. Anies mampu menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin semua golongan dan aliran. Bahkan dia menjadi insiator digelarnya Taushiyah Kebangsaan yang dihadiri juga oleh Habib Luthfi bin Yahya

dari Pekalongan di Monas.

Serangan Terhadap Rancangan APBD DKI

Media sosial dan media mainstream tiba-tiba menjadi kritis dan awas terhadap item per item pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta. Namun, semua gosip, hoax dan tuduhan miring justru berbalik menyerang Gubernur DKI terdahulu pada masa Jokowi, Ahok dan Djarot. Anggaran pengharum ruangan, kolam gedung DPRD, anggaran kunjungan kerja, dan semua yang dituduhkan ternyata telah ada dan dikunci sejak masa Gubernur Ahok.

Hadangan TGUPP oleh Kemendagri

Yang masih ramai dan hangat dalah ditolaknya item Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo. Namun ternyata keberadaan tim ini beserta anggrannya telah ada sejak jaman Joowi hingga Djarot. Akhirnya, atas desakan dan serangan balik dari publik, Kemendagri mengabulkan dibentuknya TGUPP beserta anggarannya.

Polemik Pengeloaan PKL Tanah Abang

Hamir semua institusi negara ramai-ramai menyerang kebijakan Anies baswedan dalam menata PKL di Tanah Abang. Terobosan Anies yang mengakomodir PKL dengan memberi ruang pada sebagai jalan raya mendapat serangan dari berbagai pihak terutama penguasa. Menteri Pekerjaan Umum, Budi Karya ikut mengmentari penggunaan jalan raya ketika diperuntukan bagi selain laulintas. Bahkan Dirlantas Polda Metro Jaya ikut buka suara soal peraturan penggunaan jalan umum. Namun disisi lain, masyarakat bawah terutama para PKL merasa tertolong dengan kebijakan Anies ini. Omset mereka meningkat, dan arus lalulintas juga masih lancar karena para PKL hanya memakai sebagian jalan, sementara buas trans Jakarta masih bisa lewat dengan lancar. Kebijakan ini juga bersifat sementara sampai ditemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan sengkarut PKL Tanah Abang.

Semua serangan dan isu miring yang dialamatkan kepada Anies Bswedan dijawab dengan tuntas pada perayaan malam Tahun Baru 2018 di Monas. Bersama Rhoma Irama, Anies mengajak warga Jakarta untuk move on dan melakukan rekonsiliasi total demi membangun Jakarta. Acara yang disiarkan secara langsung oleh beberapa stasiun televisi tersebut tentu dilihat dan dicermati oleh sebagain besar rakyat Indonesia.

Jadi, perayaan menyambut tahun politik 2018, bintangnya adalah Anies Baswedan, Gubernur Jakarta hasil pilihan cermat Prabowo Subianto.

Arief Luqman El Hakiem

Pegiat Media dan Pemerhati Kebijakan Publik

10 Kepala Daerah Terbaik Versi Tempo

Jakarta - (8/3/2017) PT Tempo Inti Media Tbk (Tempo Media Group) malam ini, Jumat, 3 Maret 2017, memberikan penghargaan kepada 10 kepala daerah teladan. Sebanyak 10 kepala daerah tersebut merupakan kepala daerah teladan pilihan Tempo pada 2017.

Direktur Utama Tempo Media Group Toriq Hadad dalam sambutannya menuturkan standard Tempo cukup tinggi untuk menentukan 10 kepala daerah teladan pilihan Tempo 2017. Ia pun berharap dengan adanya 10 kepala daerah itu maka akan menumbuhkan semangat.

"Mudah-mudahan penghargaan ini menambah semangat dan membuat kota yang Bapak Ibu pimpin lebih bermanfaat,” katanya di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Jumat malam, 3 Maret 2017.

Adapun kesepuluh kepala daerah tersebut adalah Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Bupati Bojonegoro Suyoto, Bupati Bantaeng Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Bupati Batang Jawa Tengah Yoyok Riyo Sudibyo, dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

Selain itu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Tapin Kalimantan Selatan Arifin Arpan, Bupati Malinau Kalimantan Utara Yansen Tipa Padan, Bupati Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta Hasto Wardoyo, dan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto.

Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Arif Zulkifli mengatakan tradisi Tempo dalam memilih kepala daerah teladan dimulai pada 2008. Ia mengatakan awalnya pemilihan dilakukan dalam satu tahun sekali. Namun dengan pertimbangan kualitas pemenang penghargaan maka pemilihan dilakukan 3-4 tahun sekali.

"Harapannya pemilihan kepala daerah yang baru bisa memilih pemimpin-pemimpin yang baru," kata dia.

Arif mengatakan, awalnya proses pemilihan dilakukan dengan mendata seluruh kepala daerah baik bupati maupun wali kota. Setelah mereka didata tim menyusun dalam beberapa kategori.

Arif menambahkan dalam pemilihan tersebut melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi, PPATK, Komite Pemantau Kepala Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya untuk menelusuri kepala daerah yang ada terutama memastikan mereka bebas dari korupsi.

Arif melanjutkan dari hasil penelusuran tersebut, terpilih 28 orang kepala daerah. Ia mengatakan tanpa diketahui oleh para 28 kepala daerah, tim Tempo sudah bekerja di daerah masing-masing untuk mengecek dari stakeholder dan lembaga swadaya masyarakat.

“Untuk memastikan kepala daerah dipilih tidak akan tersangkut korupsi,” kata dia.

Dari penelusuran tersebut, kata Arif, terpilih menjadi 14 kepala derah. Tempo kemudian menurunkan tim dari Jakarta untuk memverifikasi. Ia menuturkan verifikasi jurnalistik dilakukan dua kali. Setelah mendapatkan 14 nama maka dilakukan cek ulang hingga mendapatkan 10 nama.

Dari 10 nama tersebut, 6 di antaranya sudah tidak asing karena sempat mendapatkan penghargaan yang sama.

Mereka adalah Tri Rismaharini, Ridwan Kamil, Suyoto, Nurdin Abdullah, Azwar Anas, dan Yoyok Riyo Sudibyo. Namun Tempo tidak bisa menolak tradisi para kepala daerah yang mampu mempertahankan prestasi.

Arif mengharapkan nama-nama yang memperoleh penghargaan mampu memberikan inspirasi kepada publik secara lebih luas lagi. Ia menyebut nantinya akan terbentuk jaringan baik untuk pemimpin masa depan.

"Jaringan yang kami andalkan untuk memerangi niat jahat korupsi dengan memunculkan orang baru. Selamat kepada seluruh pemenang,” kata dia.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo yang hadir dalam malam apresiasi menyampaikan terima kasih kepada
Tempo . Ia mengaku bukan ahli dalam pemerintahan daerah. Sebab, latar belakang keilmuannya adalah sebagai dokter spesialis kandungan. Ia mengaku tak memiliki ilmu yang cukup luas di bidang pemerintahan dibanding 9 orang kepala daerah lainnya.

Namun, Hasto memiliki kepekaan terhadap kondisi kemiskinan di Kulonprogo. "Saya gemas kami miskin, setali tiga uang dengan Gunungkidul,” kata dia. Ia kemudian memikirkan untuk membuat sejumlah inovasi untuk warga Kulonprogo.

Hasto mencontohkan, pihaknya sudah bisa membuat air minum sendiri dengan brand Airku yang merupakan singkatan dari Air Kulonprogo. Cara itu dilakukan untuk membangun ekonomi secara mandiri. Dari inovasinya, sebagian produk air kemasan mampu dikuasai oleh produk lokal.

Selain itu, Hasto mengatakan daerahnya mampu menghasilkan batik. Ia pun meminta para siswa di Kulonprogo bisa mengunakan produk batik buatan lokal. Termasuk juga ia membuat peraturan daerah untuk mengakuisisi toko berjejaring di dekat pasar agar mampu dibeli oleh koperasi. "Tokonya boleh dibeli koperasi lalu diganti namanya menjadi Tomira, Toko Milik Rakyat," kata dia. (DANANG FIRMANTO/islampol.blogspot.co.id).

Sumber : tempo.co