PENJAJAH BELANDA ; RAJA INFRASTRUKTUR DAN JAGO PENCITRAAN

Semenjak tahun 1800 berdiri pemerintah Hindia Belanda yang menggantikan posisi VOC yang dibubarkan karena harus menaggung kerugian sebesar 134,7 juta gulden. Mulai saat itu berangsur-angsur kekuasaan Belanda bekembang secara masif dalam sendi-sendi kehidupan di masyarakat Nusantara.

Pemerintah Hindia Belanda melanjutkan politik tradisional Kompeni dengan tujuan untuk mendapatkan hasil dari pajak dan keuntungan perdagangan demi kekayaan Kerajaan Belanda. Dalam menjalankan pemerintahannya, Hindia Belanda menerapkan berbagai kebijakan, seperti cultuurstelsel, politik pintu terbuka dan sebagainya.

Untuk menunjang pelaksanaan berbagai kebijakannya, pemerintah Hindia Belanda memperkenalkan sistem-sistem baru dan membangun berbagai infrastruktur. Hal ini dilandasi anggapan bahwa pelaksanaan berbagai aktivitas akan berjalan lancar ketika terdapat berbagai sistem yang modern dan tersedianya infrastruktur untuk memperlancar aktivitas pemerintahan.

Pada perkembangannya, pemerintah Hindia Belanda membangun beberapa infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan-jembatan. Pembangunan jalan raya yang memanjang di sepanjang pantai utara Jawa pada masa Herman Willem Deandels (1808-1811) merupakan salah satu contoh upaya pembangunan infrastruktur yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda.

Bahkan Jalan Kelok 9 yang sangat terkenal, dibangun semasa pemerintahan Hindia-Belanda antara tahun 1908–1914. Jalan ini meliuk melintasi Bukit Barisan yang memanjang dari utara ke selatan Pulau Sumatera. Jika direntang lurus panjang Kelok Sembilan hanya 300 meter dengan lebar 5 meter dan tinggi sekitar 80 meter.

Selain itu pada masa-masa selanjutnya dibangun pula sarana transportasi berupa jalan kereta api. Suhartono dalam bukunya Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920 menjelaskan bahwa gagasan pembuatan jalan kereta api timbul pada tahun 1842, tetapi baru pada tahun 1863 jalur yang menghubungkan Semarang-Tanggung sepanjang 25 km dipasang oleh NISM.

Pada tahun 1873 jalur Semarang-Yogyakarta dibuka untuk umum, dan pada dasawarsa kedua abad XX jalan-jalan trem sudah dibuka. Pada tahun 1873, pemerintah Hindia Belanda mulai membangun jalan kereta api antara Surabaya dan Kota Malang yang merupakan pusat terpenting dari perkebunan-perkebunan besar di daerah Jawa Timur.

Di luar Jawa pemerintah kolonial juga membangun jaringan jalan kereta api seperti di Aceh dan Sumatera Barat. Hal ini menyebabkan terbukanya akses menuju ke pedalaman. Sehingga mobilitas masyarakat menjadi semakin tinggi dan proses perubahan sosial menjadi semakin cepat karena pesatnya laju perubahan.

Selain sarana transportasi, pada masa kolonial dibangun pula waduk-waduk dan sarana irigasi yang menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan produktivitas aktivitas perekonomian Hindia Belanda. Pembangunan berbagai infrastruktur tersebut semakin pesat pada zaman liberal. Hal ini karena infrastruktur sangat penting untuk menunjang laju perekonomian untuk kepentingan perkebunan-perkebunan besar.

Jalan Raya

Jalan Raya Pos adalah jalan yang panjangnya kurang lebih 1000 km yang terbentang sepanjang utara Pulau Jawa, dari Anyer sampai Panarukan. Dibangun pada masa pemerintahan Gubernur-Jenderal Herman W. Daendels. Pada tiap-tiap 4,5 kilometer didirikan pos sebagai tempat perhentian dan penghubung pengiriman surat-surat.

Tujuan pembangunan Jalan Raya Pos adalah memperlancar komunikasi antar daerah yang dikuasai Daendels di sepanjang Pulau Jawa dan sebagai benteng pertahanan di Pantai Utara Pulau Jawa. Untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris,
Daendels membutuhkan armada militer yang kuat dan tangguh. Daendels membentuk pasukan yang berasal dari masyarakat pribumi. Daendels kemudian mendirikan pendidikan militer di Batavia, dan tempat pembuatan atau pabrik senjata di Semarang.

Ketika baru saja menginjakkan kakinya di Pulau Jawa, Daendels berangan untuk membangun jalur transportasi sepanjang pulau Jawa guna mempertahankan Jawa dari serangan Britania. Angan-angan Daendels untuk membangun jalan yang membentang antara Pantai Anyer hingga Panarukan, direalisasikannya dengan mewajibkan setiap penguasa pribumi lokal untuk memobilisasi rakyat, dengan target pembuatan jalan sekian kilometer. Yang gagal, termasuk para pekerjanya, dibunuh. Kepala mereka digantung di pucuk-pucuk pepohonan di kiri-kanan ruas jalan.

Gubernur Jenderal Daendels memang menakutkan, kejam dan tak kenal ampun. Dengan tangan besinya jalan itu diselesaikan hanya dalam waktu setahun saja ( 1808 ). Suatu prestasi yang luar biasa pada zamannya. Karena itulah nama Daendels dan Jalan Raya Pos dikenal dan mendunia hingga kini.

Rel Kereta Api

Fakta sejarah mencatat kehebatan angkutan berbasis rel jaman Hindia-Belanda yang mencapai puncak masa emasnya di tahun 1920-1930an. Siapa sangka saat pencangkulan jalur rel pertama NIS pada 17 Juni 1864 oleh Gubernur Jenderal Hindia-Belanda Baron Sloet van De Beele di desa Kemidjen Samarang, sistem transportasi kereta api bakal menjadi booming pesat 50 tahun kemudian.

Pada awal sebelum pembangunan rel pertamanya itu, jalur rel dianggap kurang penting urgensinya oleh kalangan pemerintah Hindia-Belanda dan menjadi perdebatan panjang. Saat itu tujuan dibangunnya jalur rel adalah mengangkut hasil bumi dan keperluan militer Belanda yang membutuhkan angkutan yang efisien. Tak hanya masalah itu saja, pada awal-awal dibuka kereta api komersial NIS ternyata belum mampu menutupi keuangan NIS sehingga banyak kalangan menilai proyek kereta api hanya membuang uang saja.

Seiring berjalannya dekade berikutnya, ternyata angkutan kereta api berkembang pesat, yaitu setelah pemerintah sendiri ikut terjun dalam mengelola perkeretaapian dan menyusun rancangan Undang-Undang baru yang mendorong kalangan swasta membangun jalur kereta api atau trem. Akhirnya berdiri banyak perusahaan partikelir baru yang membuka jalur-jalur baru sesuai konsesi yang diajukan ke pemerintah Hindia-Belanda. Masing-masing perusahaan tersebut mengelola angkutan rel di wilayahnya.

Dengan adanya masterplan yang dikeluarkan pemerintah bagian transportasi Hindia-Belanda, membuat jalur kereta api terutama di Jawa menjadi sangat terencana dan terintegrasi antar kota di Jawa dengan tiap-tiap perusahaan kereta api.

Pembangunan jalur baru sangat pesat karena transportasi rel dianggap menguntungkan bagi sektor ekonomi. Puncaknya pada dekade tahun 1920 angkutan rel menjadi tulang punggung mengangkut penumpang dan barang pos dan perdagangan hasil bumi. Ditambah lagi era tersebut adalah masa keemasan penghasil gula di Jawa menuntut angkutan yang efisien dan efektif sebagai sarana pengangkutannya.

Banyak orang-orang Eropa yang berwisata ke Jawa jaman itu terkagum melihat integrasi dan jangkauan jaringan kereta api yang memudahkan mereka menjelajahi keindahan Jawa. Tak jarang SS (Staatsspoorwegen) yang merupakan perusahaan kereta api pemerintah mempromosikan pariwisata Jawa disandingkan kehandalan keretanya dalam pengangkutan penumpang maupun barang (surat, pos, dan lain sebagainya).

Waduk / Bendungan

1. Bendungan Katulampa adalah bangunan yang terdapat di Kelurahan Katulampa, Kota Bogor, Jawa Barat. Bangunan ini di bangun pada tahun 1911 dengan tujuan sebagai peringatan dini atas air yang sedang mengalir ke Jakarta serta sarana irigasi lahan seluas 5.000 hektar yang terdapat pada sisi kanan dan kiri bendungan.

Pada saat musim hujan, bendungan ini bisa dilewati air dengan rekor debit 630 ribu liter air per detik atau ketinggian 250 centimeter yang pernah terjadi pada tahun 1996, 2002, 2007, dan 2010. Bendungan Katulampa mulai dioperasikan pada tahun 1911, akan tetapi, pembangunannya sudah dimulai sejak 1889, sejak banjir besar melanda Jakarta pada 1872.

2. Waduk Pacal dibangun Belanda tahun 1933, bernama Bendungan Pacal karena berada di desa Pacal. Bendungan Pacal ini terletak 35 Km dari arah selatan kota Bojonegoro. Waduk Pascal yang memiliki luas sekitar 3,878 kilometer persegi dan kedalaman 25 meter ini, merupakan bangunan sarana pengairan peninggalan zaman belanda dengan manfaat multifungsi.

3. Bendungan Pice yang terletak di Gantung, Belitung Timur, ini adalah sebuah bendungan peninggalan Belanda. Konon, namanya diambil dari nama seorang arsitek Belanda bernama Sir Vance yang merancang bendungan ini. Diujung bendungan terdapat tulisan "1934/35/36", mungkin untuk menandakan bahwa bendungan tersebut dibangun pada tahun 1934-1936.

Bendungan Pice berdiri di hulu Sungai Lenggang. Dengan panjang sekitar 50m, dibangun 16 pintu air dengan masing-masing pintu air memiliki lebar sekitar 2.5m. Konon, Belanda membangun bendungan ini agar mereka dapat dengan leluasa mengatur tinggi rendahnya permukaan air di sungai ini, sehingga mempermudah sistem kerja kapal keruk mereka untuk mengeksplorasi timah.

4. Bendungan Salamdarma dibuat oleh Belanda pada tahun 1923, jauh sebelum Indonesia Merdeka. Ternyata ada juga peninggalan penjajah yang bermanfaat untuk Indonesia di masa kini yaitu untuk kepentingan pengairan area pesawahan dan perkebunan. Bendungan ini ada di perbatasan Kabupaten Subang seluas 11.684 hektar dan yang berada di Kabupaten Indramayu lebih luas yaitu 24.504 hektar.

Di Salamdarma dua aliran air dari sungai Cipunegara dan sungai Karawang bertemu dan dialirkan ke sungai Sewo dan sungai Salamdharma yang mengalir ke Wanguk, sampai Lonyod. Salamdarma diurus oleh Perum Jasa Tirta II Divisi III yang kantornya ada di Kecamatan Patrol.

5. Bendungan Jagir digunakan sejak tahun 1920-an. Bangunan ini terletak di Kecamatan Jagir, tepatnya diantara Jl. Jagir dan Wonokromo. Walaupun dibangun pada masa penjajahan Belanda namun keberadaan dam atau pintu air Jagir ini masih terpelihara dan berfungsi dengan baik. Dalam sejarahnya Sungai Jagir ini pernah menjadi tempat bersauhnya pasukan Tar-tar yang merupakan bala tentara Raja Kubilai Khan dari Mongolia yang akan menyerang Kediri yang saat itu di perintah oleh Prabu Jayakatwang.

Pabrik Gula

Perkembangan penggilingan atau pengepresan tebu di Jawa, secara agak besar di mulai pertama kali pada pertengahan abad 17 di dataran rendah Batavia, di kelola okeh orang-orang China. Kemudian di awal abad 19 muncul industri gula modern di Pamanukan, Ciasem, Jawa Barat, yang dikelola oleh para pedagang besar dari Inggris. Yang karena kesalahan lokasi hanya bertahan satu dasawarsa (kekurangan tenaga kerja). Kehancuran industri gula Inggris (Pamanukan-Ciasem) di gantikan industri Belanda dalam kurun culturstelsel.

VOC mulai melakukan pengiriman gula Batavia sejak 1673 ke Eropa, dengan jumlah ekspor per tahun lebih dari 10.000 pikul. 130 buah penggilingan pada tahun 1710, dengan produksi rata-rata setiap penggilingan sekitar 300 pikul. Tahun 1974 terdapat 65 penggilingan, sedang pada 1750 naik menjadi 80, dan akhir abad ke-18 merosot tinggal 55 penggilingan yang memasok sekitar 100.000 pikul gula.

Benteng

Belanda juga banyak meninggalkan bangunan-bangunan yang bernilai seni tinggi. Salah satunya berupa benteng-benteng pertahanan. Ada belasan benteng peninggalan Belanda yang sekarang banyak dijadikan tempat wisata sejarah.

Dalam catatan sejarah ada 459 benteng, 303 di Sumatra dan 159 di Jawa tapi yang secara fisik ditemukan hanya 177. Hampir 300 yang hilang, Sementara sembilan benteng di Kalimantan, 134 benteng di Sulawesi dan 12 benteng di Bali-NTT-NTB sudah teridentifikasi.

Benteng yang hingga kini masih utuh di antaranya Benteng Willem I di Ambarawa, Benteng Willem II di Ungaran, Benteng Vredeburg di Yogyakarta, Benteng Pendem di Cilacap, dan Benteng Van der Wijk di Gombong.

Politik Etis (Politik Balas Budi)

Politik Etis atau Politik Balas Budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumiputera . Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa .

Munculnya kaum Etis yang dipelopori oleh Pieter Brooshooft (wartawan Koran De Locomotief ) dan C.Th. van Deventer (politikus) ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para bumiputera yang terbelakang.

Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda, bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi (een eerschuld) terhadap bangsa bumiputera di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tersebut ke dalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program Trias Van deventer yang meliputi:

1. Irigasi (pengairan), membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian.
2. Imigrasi yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi.
3. Edukasi yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan.

Dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pegawai Belanda. Berikut ini penyimpangan penyimpangan tersebut.

Irigasi

Pengairan hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda. Sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi.

Edukasi

Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah. Pendidikan ditujukan untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah. Pendidikan yang dibuka untuk seluruh rakyat, hanya diperuntukkan kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang mampu. Terjadi diskriminasi pendidikan yaitu pengajaran di sekolah kelas I untuk anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang berharta, dan di sekolah kelas II kepada anak-anak pribumi dan pada umumnya.

Migrasi

Migrasi ke daerah luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan-perkebunan milik Belanda. Hal ini karena adanya permintaan yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan seperti perkebunan di Sumatera Utara , khususnya di Deli , Suriname, dan lain-lain. Mereka dijadikan kuli kontrak. Migrasi ke Lampung mempunyai tujuan menetap. Karena migrasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, maka tidak jarang banyak yang melarikan diri. Untuk mencegah agar pekerja tidak melarikan diri, pemerintah Belanda mengeluarkan Poenale Sanctie , yaitu peraturan yang menetapkan bahwa pekerja yang melarikan diri akan dicari dan ditangkap polisi , kemudian dikembalikan kepada mandor/pengawasnya.

Penyimpangan politik etis terjadi karena adanya kepentingan Belanda terhadap rakyat Indonesia.

Arief Luqman El Hakiem
Pegiat Media dan Pemerhati Kebijakan Publik

GERAKAN SELAMATKAN JOKOWI, SELAMATKAN NKRI !

Dalam satu taushiyah akhir Ramadhan 1439 Hijriah kemarin, KH. Yusuf Chudhori, pengasuh pondok pesantren API (Asrama Perguruan Islam) Teglrejo, Magelang, menyampaikan bahwa Bapak  Presiden Joko Widodo adalah orang baik, lugu dan polos juga pekerja keras. Namun hawalaiy (orang-orang di sekeliling)-nya yang jahat dan berbahaya. Jokowi dikelilingi oleh orang-orang licik dan culas, yang tega melakukan apapun demi kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Saya sendiri mengamini apa yang disampaikan oleh Gus Yusuf ketika kami duduk ngobrol selepas beliau memberikan taushiyah di hadapan para santri dan kyai alumni ponpes Tegalrejo, di Pondok Pesantren Mbathil, Buluspesantren, Kebumen.

Saya mengenal Jokowi jauh sebelum beliau menjadi Presiden Republik Indonesia, ketika itu saya masih mahasiswa di Fakultas Ekonomi UNS (Universitas Sebelas Maret) Surakarta di tahun 1996-an. Beiau seorang pengusaha mebel (furniture) yang ramah dan pemurah, memiliki gedung pertemuan Graha Shaba di daerah Sumber, Banjarsari, Solo.

Terpilih sebagai walikota Solo selama 2 periode, kemudian mengantarkannya sebagai Gubernur Pemprov DKI Jakarta, Jokowi masih sebagai pribadi yang polos dan punya etos kerja bagus. Di tengah masa kepemimpinannya di ibukota, Jokowi mulai dilirik dan dikelilingi orang-orang baru, para politisi dan pengusaha bahkan konglomerat. Ibarat gula, Jokowi mulai dikerubungi semut-semut yang ingin menghisap manisnya.

Magnet Jokowi mampu menarik para politisi senior dan konglomerat kelas paus untuk mendukungnya menduduki jabatan yang lebih tinggi, yaitu Presiden Republik Indonesia. Sejatinya Jokowi tidak pernah bermimpi dan terpikirkan sama sekali untuk menjadi orang nomor satu di negeri ini, namun orang-orang disekelilingnya terus menggosok dan merayu. Bahkan jajaran pimpinan PDI-P, partai yang menjadi tempat Jokowi bernaung tidak satu suara dalam mengusung Jokowi sebagai capres pada Pilpres tahun 2014.

Saya masih ingat betul, dalam berbagai wawancara Jokowi mengatakan tidak mikir untuk nyapres. Ucapannya yang terkenal adalah COPRAS CAPRES, wong mikir Jakarta saja sudah pusing. Secara pribadi saya juga yakin Jokowi merasa sungkan dan berhutang budi pada Prabowo Subianto yang mengantarkannya menjadi Gubernur DKI. Bagaimanapun juga Prabowo memiliki andil besar dalam memenangkan pasangan Jokowi-Ahok pada Pilgub DKI 2012, melawan petahana Fauzi Bowo (Foke) yang berpasangan dengan Nachrowi Ramli.

Namun Jokowi hanyalah kader partai, petugas partai, yang ketika partai sudah memutuskan dan memerintahkan, maka tidak ada pilihan lain kecuali siap dan bersedia. Rupanya para politisi senior dan para konglomerat pendukung Jokowi berhasil meyakinkan Megawati Soekarnoputri, sebagai Ketua Umum PDI-P untuk mengalah dan menyerahkan tiket capres kepada Jokowi.

Demikian yang tertulis, demikian yang terjadi. Jokowi akhirnya menjadi orang nomor satu di republik ini. Ada 3 (tiga) politisi kawakan yang selalu mendampingi Jokowi dan sangat dominan pengaruhnya dalam perjalanan kebijakan Jokowi sebagai presiden, mereka adalah Luhut Binsar Pandjaitan, Rini Soemarno dan Andi Wijayanto. Bahkan PDI-P sendiri merasa bahwa Jokowi "dibajak" dan dikendalikan oleh ketiga orang tersebut.

Luhut tadinya sebagai Kepala KSP (Kantor Staf Presiden) yang masa presiden sebelumnya tidak pernah ada, kemudian menjadi Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, terakhir diangkat sebagai Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman. Kemudian Rini Soemarno kokoh sebagai Menteri BUMN. Posisi Andi Wijayanto sebelumnya sebagai Menteri Sekretaris Kabinet sebelum diganti oleh Pramono Anung.

Posisi Kepala KSP diisi oleh Teten Masduki pasca ditinggalkan oleh Luhut, kemudian sekarang dijabat oleh mantan Panglima TNI, Jenderal TNI (Purn) Muldoko. PDI-P pernah berusaha menyingkirkan Rini Soemarno melalui Pansus Pelindo yang merekomendasikan pencopotan dirinya dari posisi Menteri BUMN, namun kandas, Rini terlalu kuat ruapnya.

Kebijakan Rini sangat membahayakan dan sering menimbulkan pro-kontra, seperti menjaminkan 3 bank pemerintah (Bank Mandiri, BRI, BNI) untuk mendaptkan hutang, menjual beberapa aset BUMN untuk dikelola swasta, membolehkan orang asing menduduki posisi pimpinan di BUMN dan lain sebagainya. Rini memang liat dan sangat kuat, kasusnya cepat tenggelam, dia sendiri aman dari pemberitaan, namun pengaruhnya sangat dominan.

Berbeda dengan Luhut, dia termasuk temperamental, meledak-ledak di media dan selalu pasang badan membela semua kebijakan pemerintah, termasuk proyek reklamasi Teluk Jakarta. Luhut bahkan sempat dijuluki Menteri Segala Urusan, karena hampir semua persoalan dia komentari dan dia supervisi.

Setelah Trio Istana (Luhut Pandjaitan, Rini Soemarno, Andi Wijayanto), rombongan berikutnya yang masuk lingkaran Jokowi (juga melalui PDI-P) adalah para aktifis pergerakan seperti Fadjroel Rahman, Teten Masduki, Budiman Sudjatmiko, Adian Napitulu, Rieke Dyah Pitaloka, Ulin Ni'am Yusron dan pasukan medsos yang dikenal dengan sebutan JASMEV.

Pasukan medsos ini mengendalikan seluruh akun medsos, pemberitaan media dan program pencitraan Jokowi. Sebut saja situs berita Beritasatu.com, Seword.com, KataKita dan sebagainya yang secara rutin memposting berita seputar Jokowi. Tidak jarang mereka "tercyduk" membuat berita hoax dan menulis ujaran kebencian. Admin pada akun-akun Jokowi beberapa kali melakukan mis dan blunder, seperti ketika memposting foto-foto Bandara Kertajati, padahal itu foto bandara di Oman, cuitan tentang perayaan ultah JKT-48, soal shalat Idul Fitri presiden dan terakhir adalah cuitan Fadjroel Rahman yang mengklaim ratusan bus pemudik sumbangan Jokowi, padahal itu adalah bus yang disediakan oleh Pemprov Jawa Tengah.

Para politisi dan penjilat Jokowi juga terus mengelilingi dan secara membabibuta memuji menyanjung Jokowi. Ada yang menyebut Jokowi seperti Khalifah Umar bin Kahattab, mirip Bung Karno, seperti Nabi Yusuf AS, bahkan ada yang mengatakan Jokowi adalah utusan Tuhan untuk Indonesia. Akun-akun medsos pemuja Jokowi juga tidak kalah heboh dan membahayakan. Mereka kerap kali memposting foto-foto yang diklaim sebagai prestasi Jokowi, padahal itu lokasi di luar negeri, membuat kata-kata yang justru menjadi boomerang, seperti klaim jalan tol dan masih banyak lagi.

Jadi benar kata Gus Yusuf, Jokowi adalah pribadi baik dan santun, namun dikelilingi oleh orang-orang jahat dan ambisius. Sejatinya Jokowi dibajak dan dimanfaatkan oleh orang-orang tersebut untuk kepentingan mereka dan kelompoknya.

Di akhir-akhir taushiyahnya Gus Yusuf berpesan pada jamaah, Jokowi harus dijaga, dilindungi, didampingi dan diselamatkan oleh para santri dan kyai. Para ulama sepuh dan kalangan nahdhiyin wajib hukumnya menjaga Presiden Joko Widodo dari pengaruh orang-orang jahat di sekeliingnya, yang hendak mengacaukan negeri ini, mengadu domba antar kaum muslim dan hendak mengerdilkan Islam dengan kebijakan-kebijakan yang merugikan umat Islam.

Saatnya para santri dan kyai turun gunung, keluar pesantren untuk menjaga keutuhan NKRI dan persatuan bangsa Indonesia. Saatnya kaum muslim untuk melek politik dan kembali berjuang mengembalikan kejayaan bangsa, meninggikan agama dan budaya Nusantara...

Salam Indonesia Raya !
Salam Bhineka Tunggal Ika !
Salam Pancasila !

#SaveJokowi
#SaveNKRI

Arief Luqman El Hakiem
Pegiat Media dan Pemerhati Kebijakan Publik

STICK and CARROT

Istilah ini familiar dalam dunia sirkus dimana seorang pawang dalam melatih hewan sirkus menggunakan sebatang tongkat (stick) untuk memukul jika tidak patuh, dan memberikan seikat wortel (carrot) pada hewan-hewan penurut. Dari teknik sang pawang /majikan ini lahirlah istilah STICK and CARROT.

Sebetulnya Stick and Carrot adalah pepatah lama yang menawarkan kombinasi kepemimpinan terhadap reward dan punishment untuk mempengaruhi perilaku yang diinginkan.

Ini berasal dari praktek lama di mana sais pedati akan mengikat Wortel pada tali yang melekat pada Tongkat panjang dan menjuntai di depan keledai, hanya keluar dari jangkauannya. Sang sais juga memiliki tongkat cemeti yang digunakan untuk mencambuk belakang keledai. Keledai berjalan ke depan menarik gerobak karena ingin memakan wortel, namun wortel selalu berada di luar jangkauan dan juga berlari karena menghindari rasa sakit dari pukulan tongkat cemeti.

Istilah ini juga kembali kembali populer ketika Presiden Amerika Serikat, George Walker Bush mencanangkan Perang Terhadap Terorisme (War On Terorism) pasca Tragedi WTC, tahun 2001 silam. Di hadapan rakyat Amerika dan dunia internasional, Bush memberikan ultimatum kepada seluruh pemimpin dunia untuk memilih, apakah akan bersama Amerika atau bersama teroris (Either, you are with us or you are with the terrorists).

Stick and Carrot ala Bush diwujudkan dalam bentuk invasi dan embargo kepada negara-negara yang tidak kooperatif dengan Amerika seperti Afghanistan, Irak dan Libya. Kemudian carrot (wortel) diberikan dalam bentuk bantuan keuangan dan pelatihan kepada negara-negara yang tunduk memerangi teroris bersama Amerika.

Strategi presiden Bush ini adalah rekomendasi Cheryl Bernard dari Rand Corp, lembaga think-thank AS. Dalam laporan berjudul Civil Democratic Islam, Partners, Resources and Strategies, (2003), dibahas strategi dan taktik pemikiran yang perlu dilakukan Barat untuk menghadapi perang global (Global War) pasca 11 September 2001 dan pasca Perang Dingin (Cold War) yang ditandai keruntuhan Uni Soviet pada tahun 1991.

Cheryl menyarankan, agar AS merangkul kepala negara dan kelompok Islam moderat, tradisionalis juga sekuler yaitu yang menerima demokrasi ala Amerika dan nilai hidup Barat lainnya. Sebaliknya, AS disarankan agar menghadang dan memusuhi negara-negara dan kelompok Islam fundamentalis/ekstremis.

Sebutan fundamentalis/ekstrimis bahkan teroris ditujukan Barat pada negara dan person atau kelompok yang menolak demokrasi ala Amerika dan nilai Barat, serta memandang Islam sebagai ideologi. Barat memang sengaja menciptakan prahara (adu domba) di internal suatu negara dan dalam tubuh umat Islam demi menjaga eksistensi penjajahannya.

Dahulu semasa era kolonialisme Belanda, kita mengenal devide et empera yang dipelopori Snouck Hurgronje. Kolonialisme Belanda atas kontribusi Snouck menciptakan politik adu domba, politik belah bambu dalam tubuh umat. Penjajah memihak, mendukung dan menunggangi pihak tertentu dengan reward-reward yang dijanjikan. Tersilaukan oleh perhiasan dunia, saudara pun kemudian dijadikan musuh, sementara penjajah dijadikan sahabat.

Sekarang pun kita mengenal mengenal pula istilah stick and carrot. Pihak yang mau bersahabat dengan penjajah dan penguasa bonekanya, diberikan wortel dan tentu dimanfaatkan untuk kepentngan si pemberi wortel. Termasuk untuk bersinergi melawan dan memusuhi pihak yang ditarget mendapat pukulan tongkat.

Dari devide et empera sampai stick and carrot, semuanya sama saja. Dalam tubuh masyarakat diletuskan prahara dan pecah belah. Sementara yang mengambil untung dari itu semua, yang terbahak-bahak kepuasan di balik itu semua adalah para penjajah dan segelintir orang yang sedang bekuasa.

Entahlah dengan Indonesia, apakah penguasanya juga menerapkan strategi Stick and Carrot atau bahkan lebih sadis politik belah bambu divide et impera model Snouck Horgronje ?

Semoga Bangsa Indonesia bukan keledai dan hewan sirkus yang dungu juga penurut,

Dan semoga penguasa negeri ini juga bukan sais pedati dan tukang sirkus yang kejam mencambuk hanya untuk hiburan dan lucu-lucuan.

Wallahu a'lam...

Marilah kita selalu berdoa menirukan munajat para penjelajah bahari di kesilaman.

”Ya Tuhan, selamatkan kami. Lautan di tanah air ini luas dan ombaknya ganas menerjang. Bahtera kami oleng, sedang nakhodanya mencari selamat sendiri !”

Amin..

Salam Pancasila !
Salam Bhineka Tunggal Ika !
Salam Indonesia Merdeka !

#KamiTidakTakut
#KamiTdakBodoh
#KamiTidakDiam

dalam kesunyian latar mboeri oemahku, di malam ke 19 Ramadhan 1439 H bertepatan 4 Juni 2018

Arief Luqman El Hakiem

Pegiat Media dan Pengamat Kebijakan Publik

Siapa Jago NGAMUK dan UMUK ?

Mengikuti berita tentang kasus persekusi yang dilakukan sekelompok orang berseragam salah satu partai di negeri ini, di kantor perwakilan sebuah Surat Kabar di Bogor, saya mencoba membuka-buka kenangan dan catatan saya.

Oktober 1999 saya duduk di semester 7 Fakultas Ekonomi UNS, Solo. Persis tanggal 20 Oktober 1999 MPR menggelar Sidang Umum untuk memilih presiden Republik Indonesia. Ketua Umum PKB, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia ke-4 dengan 373 suara, sedangkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri hanya meraih 313 suara.

Massa berseragam PDIP mengamuk seiring gagalnya Megawati memenangi pemilihan presiden dalam SU MPR. Balaikota Surakarta (Solo), kantor pembantu gubernur, sejumlah kantor bank, serta fasilitas-fasilitas publik lainnya rata dengan tanah setelah dibakar massa pada hari itu juga.

Di laman Wikipedia ditulis, Gus Dur menyadari bahwa Megawati harus terpilih sebagai wakil presiden. Setelah meyakinkan jenderal Wiranto untuk tidak ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan membuat PKB mendukung Megawati, Gus Dur pun berhasil meyakinkan Megawati untuk ikut serta. Pada 21 Oktober 1999, Megawati ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan mengalahkan Hamzah Haz dari PPP.

Jadi sahabat Netizens tahu kan bagaimana proses terpilihnya Megawati sebagai Wakil Presiden, untuk kemudian menggantikan Gus Dur sebagai Presiden RI ke-5. Silakan simpulkan sendiri, dengan tetap jaga kesantunan.

Saya juga punya catatan, bahwa seragam dan atribut partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri ini sering dipakai sekelompok orang ketika mengamuk dan berbuat anarkis jika tidak puas dengan sesuatu. Di tahun 1999 saja ada 7 kejadian NGAMUK, baik karena masalah internal maupun eksternal.

1. 22 Februari 1999 Massa beratribut PDI Perjuangan membakari Posko PDI di Cilacap. Persitiwa ini dipicu oleh SK Alex Litay yang mengangkat Frans Lukman sebagai Ketua DPC Cilacap PDI Perjuangan 2. 28 Februari 1999 Pawai PDI Perjuangan di Yogyakarta bentrok dengan massa dari partai lain. Bentrokan tersebut membuat sedikitnya 17 orang luka-luka.

2. 28 Februari 1999 Terjadi pemukulan oleh massa beratribut PDI Perjuangan di Lampung terhadap Ketua Umum DPP PDI Budi Hardjono 4. 7 Maret 1999 Ribuan massa beratribut PDI Perjuangan mencopoti atribut Golkar yang terpasang di jalan-jalan protokol di Surabaya.

3. 17 Maret 1999 Kantor DPC PDI Kodya Surabaya dirusak serta sebuah kantor yang terletak di dekatnya juga ikut dilempari. Mereka kecewa dengan penunjukan Kasmuri sebagai ketua DPC Kodya Surabaya.

4. 21 Maret 1999 Massa beratribut PDI Perjuangan bentrok dengan massa PPP di Yogyakarta. Bentrokan ini menyebabkan seorang tewas.

5. 31 Maret 1999 Massa beratribut PDI Perjuangan mengamuk di Madiun. Ini disebabkan Paimin, pendukung PDI Perjuangan mencopoti atribut Golkar. Kemudian Paimin ditangkap. Selanjutnya ribuan massa menuju Polres Madiun untuk membebaskan Paimin. Karena gagal mereka merusak fasilitas umum Kota Madiun.

6. 2 April 1999 Massa beratribut PDI Perjuangan melakukan perbuatan 'tidak simpatik' terhadap rombongan Ketua Umum DPP Golkar dan kader Golkar lainnya di Purbalingga, Jawa Tengah.

7. 4 April 1999 Sekitar 200 simpatisan dengan atribut PDI Perjuangan di Cirebon mendatangi kantor DPD II Partai Golkar setempat, seusai berpawai keliling dengan kendaraan. Mereka mencabut bendera-bendera serta atribut partai berlambang beringin, dan membakarnya.

Jadi oknum2 kader partai ini emang punya catatan sering NGAMUK. Ngamuk atau Amuk adalah satu-satunya kata dalam bahasa Inggris yang disumbangkan dari khasanah bahasa Indonesia. AMUK atau AMOK. Lambang partai ini juga mengandung aura amukan dan amarah. Kepala seekor binatang hitam besar, mata merah melotot mencereng, moncong putih seperti berbusa, dan dua tanduk tajam menjulang.

Di sisi lain, PDIP dan kadernya juga terkenal piawai ketika sebagai "oposisi". Pada masa 10 tahun pemerintahan SBY tercatat beberapa kali kader PDIP melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM, TDL dan memprotes berbagai kebijakan yang dianggap tidak pro wong cilik. Bahkan terlihat jajaran ketua juga tokoh partai menangis begitu sedih ketika harga BBM naik. Mereka sampai membuat sebuah buku sebagai rumusan dan usulan kepada pemerintahan SBY tentang ketahanan energi dan mengelola BBM.

Ketika petugas partai ini menjadi presiden, buku tersebut entah dimana. Padahal sangat penting dan dibutuhkan sekali. Saat ini, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri didaulat menjadi Ketua Dewan Pengarah BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila). Kader2nya juga begitu fasih berbicara Pancasila, bahkan dengan percaya diri mengaku paling Bhineka Tunggal Ika, dan paling Indonesia. Jargon ini ditulis dimana-mana.

Ketika kata2 dan pernyataan berbeda dengan kenyataan, dalam istilah Jawa ngapak disebut UMUK. Jadi umuk adalah ungkapan untuk pernyataan orang yang besar omong, tukang bohong, sehingga tidak bisa dipercaya.

Jadi dengan melihat rekam jejak dan catatan berbagai sumber (silakan Netizen telusuri sendiri dalam jejak digital) saya melihat oknum2 partai ini hobynya NGAMUK dan UMUK.

Kalau untuk masalah KORUP, saya tidak komentar lah.. silakan sahabat Netizens telusuri sendiri di google, tulis PARTAI TERKORUP DI INDONESIA atau ketik PARTAI JUARA KORUPSI DI INDONESIA...

Semoga saya tidak DIAMUK karena menulis TS ini...

Mari kita lawan amukan dengan kasih sayang, kita doakan agar orang2 yang hobynya NGAMUK diberi hidayah dan kesadaran.

Kita lawan UMUK dengan kecerdasan dan kesantunan menulis. Kita ajak mereka pelan2 menggunakan otak dan akal pikiran. Kita rangkul mereka bekerja secara nyata memajukan negeri tercinta...

STOP NGAMUK dan UMUK !!!

Salam Pancasila..
Salam Bhineka Tunggal Ika...
Salam Indonesia Raya !!!

#PancasilaSakti
#WahyuPancasia
#KamiTidakLupa
#KamiTidakTakut
#KamiTidakDiam

Dalam keheningan malam ke-18 Ramadhan 1439 H

Arief Luqman El Hakiem

WASPADA !!! SIAGA !!! Kecurangan Pilpres 2014 Potensial Terulang di 2019

"Akhirnya Ada (Mantan Komisoner KPU) Yang Sadar, Hasil Pilpres 2014 Dicurangi"
By : Bapak Republik @PendiriRepublik

(1). Lha mengenai ini kan sdh lama kami bahas. Perhitungan kami, Prabowo menang. Kok tiba2 yg menang Jokowi ? Kan aneh. Apalagi di Propinsi tertentu hasil pilpres diperlambat pengumumannya. Apalagi di Papua, Jateng dan Jatim terlalu brutal curangnya. Siapa paling bertanggungjawab ? SBY : https://twitter.com/Gemacan70/status/984307739940868097?s=19

(2). Pada tahun 2014 terutama pada saat pilpres dan pengumuman pilpres hampir seluruh rakyat Indonesia mendadak bodoh nasional. Tidak bisa (tdk mau) melihat begitu masifnya pencurangan yg terjadi. Mengapa bisa terjadi ? Hanya penguasa yg bisa mencurangi pilpres secara efektif.

(3). Kilas Balik Pilpres 2014. Tayangan langsung (LIVE) QC Pilpres 2014 baru berjalan 2 jam tiba2 hang. Macet. Sebelum macet trend hasil suara masuk menunjukan keunggulan prabowo. Ketika QC Live sdh dapat ditayangkan lagi, trend suara berubah utk keunggulan Jokowi. Namun...

(4). Namun hasil suara masuk kembali menunjukan keunggulan prabowo .Tak lama, hasil suara semua propinsi kecuali Sumut, Jateng, Jatim dan Papua diumumkan terlambat. Pada saat itu posisi Prabowo sdh unggul 4 juta suara. Posisi terbalik ketika suara Jateng, Papua dan Jatim masuk.

(5). Hasil perhitungan suara Pilpres 2014 dari Propinsi Jawa Tengah tidak konsisten dgn hasil suara Pemilu 2014 yakni 3 bulan sebelum pilpres. Di Jawa Tengah yg adalah basis PDIP, suara PDIP turun dari 31 kursi menjadi 27 kursi. Anehnya suara Jokowi unggul 6.5 juta suara dari Prabowo. pic.twitter.com/wfx0TXMbKZ

(6). Lalu masuk suara Papua. Lebih ajaib dari Jateng. Total penduduk 3.09 juta tapi jumlah pemilih terdaftar 3.2 juta. Mark up 100%. Di Papua Jokowi raih 2 juta suara, Prabowo hny 760 ribu. Papua, Jateng dan Jatim 3 propinsi penyebab prabowo kalah. Dicurangi pic.twitter.com/d5cHNJtZgA

(7). Penelusuran lebih dalam pada hasil suara Jateng, ditemukan modus pencurangan sbb: Di semua kab/kota di Jateng kecuali 3 kab/kota, Suara Jokowi sama di angka 67%, Prabowo 33%. Mustahil bisa terjadi keseragaman hasil suara seperti itu.

(8). Modus berikutnya. Di setiap kecamatan di Jateng ada penambahan pemilih baru yg tdk tercantum di DPT sebanyak 4 - 12 ribu pemilih, semuanya memilih Jokowi. Jateng adalah kampung asal Prabowo juga. Mustahil Prabowo kalah telak di Jateng krn suara Gerindra melonjak naik di pemilu.

(9). Hasil penelusuran kami, terdapat 18 propinsi dgn kecurangan yg signifikan. Paling parah dan dominan ya di Jateng, Jatim dan Papua. Di Jawa Barat juga terjadi kecurangan di mana seharusnya suara Prabowo lebih 14 juta dan Jokowi jauh di bawah 9 juta sbgmn diumumkan KPU. pic.twitter.com/HwlJluHpFB

(10). Kita masih ingat ketika hasil Cikeas Center yg melakukan tabulasi suara sendiri sempat bocor. Hasil Pilpres Cikeas Center PRabowo unggul 54%. SBY buru2 membantah hasil CC yg bocor itu. CC lebih kredibel krn mengerahkan Babinsa se Indonesia utk melaporkan hasil suara seluruh TPS.

(11). Lalu mengapa Prabowo tetap dikalahkan ? Karena Prabowo pantas menerima kekalahan tsb. Timses Prabowo dipenuhi agen ganda, sengkuni, pengkhianat, mata2, para cebongers. Prabowo tdk punya tim khusus yg steril dari agen lawan. twitter.com/Gemacan70/stat…

(12). Gugatan ke MK tak ada gunanya. Pada saat itu semua lembaga terkait termasuk MK sdh terkontaminasi antek aseng asing dan tersandera KPK. KPK diarahkan Samad dan BW menyandera para hakim konstitusi melalui kasus suap Ketua MK Akil Muchtar. Hakim2 MK takut dikriminalisasi KPK.

(13). Saya masih ingat kegeraman Prabowo pada MK. Ketika saya bertemu beliau awal Sept 2014, ucapan pertama keluar dari mulutnya adalah penyesalan dan kecaman ditujukan kepada Hamdan Zoelva dkk. "Anak kyai, tokoh pesantren tapi kelakuannya k$@*;@&$?" Kata Prabowo. Semua sdh dikooptasi.

(14). Prabowo-Hatta habis2an dicurangi. Teman dan sahabat pun mengkhianatinya. Ada bermotif uang, tawaran jabatan dan ada juga krna diancam KPK utk berbuat khianat jika tdk mau jadi tersangka. Yg paling hebat adalah pengkhianatan SBY kepada Prabowo dan besannya sendiri Hatta Rajasa.

(15). Apa pun alasannya kita tdk peduli. Faktanya SBY khianati Prabowo - Hatta di pilpres 2014. Memangnya siapa yg bisa curangi hasil pilpres ? Hnya rezim penguasa. Apalagi curang itu trjadi merata di 18 propinsi. TNI - Polri - Birokrasi -Sumber Daya yg punya kuasa adalah Presiden.

(15). Rakyat Indonesia aja yg lengah kena cipoa presiden SBY yg mengesankan seolah2 mendukung Prabowo-Hatta. Dgn kesan itu, tdk ada pihak mencurigai rezim penguasa telah mencurangi hasil pilpres, merampas hak Prabowo Hatta menjadi pemimpin Bangsa pilihan rakyat Indonesia.

(16). Rakyat aja yg lengah tdk memperhatikan sikap dan perilaku SBY pada saat sebelum dan setelah pilpres. Dugaan korupsi Jokowi di Solo & Jakarta diamankan. Korupsi ahok juga diamankan SBY. Di tengah kecurangan pilpres 2014, tdk ada komentar apapun dari SBY selaku penanggungawab Pilpres.

(17). Pencurangan Pilpres 2014 terencana matang. Diawali dgn sabotase proyek EKTP agar gagal selesai 31 Des 2012 di mana 172 juta rakyat berhak KTP sdh memegang EKTP. 172 juta pemegang EkTP= pemilih pilpres. Kok hanya 172 juta ? Memang 172 juta. Lho kok DPT 2009 = 176 juta ? Hehe

(18). Wawancara Johannes Marliem si agen RRC di sebuah media nasional mengungkap rahasia. "Ada selisih 72 juta keping blanko ektp yg jadi masalah perseteruan antara kontraktor dan Kemendagri". Kemana tuh 72 juta blanko ektpnya ? DPT 2014 jelas mark up belasan juta pemilih siluman.

(19). Pemenang pilpres ditentukan oleh hasil perhitungan suara. Bukan oleh rakyat pemilik suara. Maka kami tdk concern pada pilpres2019 sebelum pencurangan pilpres 2009 dan 2014 dibongkar tuntas. Percuma ngurusin pilpres jika pemilih siluman dan mafia yg menentukan pemenangnya.

(20). Orang baik selalu dianggap bodoh. Begitulah Prabowo Subianto. Bagaimana baiknya Prabowo menyelamatkan SBY dari ancaman pemakzulan melalui pembentukan Pansus Hak Angket anti mafia pajak. Pansus Hak Angket Anti Mafia Pajak oleh DPR gagal karena Fraksi Partai Gerindra menyeberang ke kubu SBY. Utang SBY.

(21). Mungkin SBY hanya 2 tahun menjabat Presiden periode kedua karena dijatuhkan Pansus Mafia Pajak. ARB dkk sdh yakin banget SBY bakal jatuh. Prabowo muncul sbg pahlawan penyelamat. Apa balasannya ? Pengkhianatan. Hak Prabowo jadi Presiden dirampas SBY, dihadiahkan utk Jokowi.

(22). Salah siapa hingga terjadi pengkhianatan SBY pada Prabowo-Hatta di pilpres 2014 ? Ya salah Prabowo Hatta ! Kok mau percaya pada SBY. SBY punya agenda politik sendiri. Diantaranya rencana Jokowi Ahy 2019. Prabowo Hatta gigit jari..

(23). Mau bukti lagi Pengkhianatan SBY ? Tanya langsung ke @Prabowo @hattarajasa dan @ZUL_Hasan. Siapa yg memerintahkan MRC dan zulhasan utk stop dana pemenangan / kampanye Prabowo Hatta ? Puluhan ribu timses terlantarkan, beku, dikejar2 utang oleh supplier dll. Kacau balau. Moddiaarr...

(24). Mau lebih jelas lagi? Tanya mantan Kapolri Sutarman dn mantan Panglima Moeldoko. Apa arahan dan perintah khusus SBY kepada jajaran TNI dan Polri. Siapa tim siluman yg bergerak seantero Indonesia mencurangi pilpres. We know what you did last election !

(25). Kesimpulannya.
Jika kekacauan proyek ektp tdk diusut tuntas, jika kecurangan pilpres 2009 dan 2014 tdk dibongkar, Percuma Prabowo maju capres 2019. Pasti kalah dan dicurangi lagi. Trust me !!

(26). Bayarlah utangmu sebelum ajalmu. Tunggakan Utang Politik Ibu @MegawatiSSP , Pak @SBYudhoyono Pak @Jokowi dan Ahok Kepada Pak @Prabowo Harus Dilunasi Segera" @IreneViena - Chirpstory chirpstory.com/li/377689 lewat @chirpstory

(27). Nanti ketika pribumi sdh jadi budak jajahan, baru nyesal. Baru ngomong, kok dulu ga diingatkan? "Bahaya China Bahaya Nyata Telah dan Akan Terus Mencengkeram Indonesia" by @Ratu_Adil - Chirpstory chirpstory.com/li/388552 lewat @chirpstory.

Bapak Republik @PendiriRepublik
12/04/2018 Jam 19.33 - 21:34 wib.
https://chirpstory.com/li/388738

Dishare oleh Abdul Kholik.

"Reformasi Yang Ternoda" ( Refleksi 20 Tahun Tragedi 1998 )

20 tahun yang lalu, 1998 saya masih duduk di semester 4 Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta yang lebih dikenal dengan nama Solo. Kota Solo adalah salah satu wilayah yang bergolak dan paling rusuh pada pertengahan 1998, selain Jakarta dan Medan. Pertokoan sepanjang jalan Slamet Riyadi menjadi sasaran amuk massa, pembakaran dan penjarahan. Matahari, Singosaren, Bank BHS, Super Ekonomi Purwosari, Atrium Solobaru dan beberapa obyek vital ludes luluh lantak dilalap si jago merah.

Saya adalah saksi dan pelaku sejarah pergerakan mahasiswa di tahun 1998. Sejak semester satu (1996) saya aktif dalam berbagai diskusi politik dan ideologi serta bergabung dalam banyak organisasi mahasiswa, baik intra maupun ekstra kampus. Perkenalan saya dengan dunia pergerakan dimulai di Mess Al Kindi yang terletak di Kampung Gendingan, RW XVI Jebres, Solo, sebelah timur tembok kampus UNS. Di situ berkumpul senior-senoir aktifis dari berbagai fakultas yang menggembleng saya dengan diskursus peradaban dan pemikiran-pemikiran ideologis.

Di fakultas saya juga aktif dalam kegiatan dan organisasi intra kampus. Semester pertama saya bergabung dengan BPPI (Badan Pengkajian dan Pengamalan Islam) bersama Mas Aji Ismoyo dan teman-teman di bawah bimbingan Mas Bambang Halilintar Kusnadi. Saya juga aktif dalam kegiatan HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Manajamen, hingga kemudian mengantarkan saya menjadi pengurus BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), dulu namanya SEMA (Senat Mahasiswa).

Tahun 1998 saya menjadi Ketua SC (Steering Commite) kegiatan Ospek Fakultas Ekonomi, bersama Tri Doso Dwi H, sebagai ketua OC (Operating Commite) di daerah Deles, Klaten. Saya ingat betul, malam pertama ada sidang pengadilan indisipliner yang dimotori senior saya, Adhitya Wisnu Soemoatmodjo. Di tingkat universitas, saya menjadi perwakilan fakultas yang ikut melahirkan BEM Universitas, sebelumnya tidak ada SEMA atau BEM tingkat universitas. Saya juga sempat menjadi Ketua LDM (Lembaga Dakwah Kampus) dan Ketua FS LDK (Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus) Solo Raya dan Jawa Tengah.

Saya juga aktif dalam kegiatan ekstra kampus, pernah menjadi Ketua KMH (Keluarga Mahasiswa Hidayatullah), menjabat sebagai direktur LDPIS (Lembaga Dakwah dan Pengkajian Islam Strategis) At Tibyan Surakarta, hingga menjadi Ketua FORBES (Forum Bengawan Solo), yang mewadahi semua GMM (Gerakan Mahasiswa Muslim) di Solo Raya, seperti HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), PMII (Persatuan Mahasiswa Islam Idonesia), PII (Pelajar Islam Indonesia) dan IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah).

Di tahun 1998, ada dua kampus besar di Solo yang menjadi tempat aksi demonstrasi mahasiswa, yaitu UNS di Kentingan (Solo Timur) dan UMS (Universitas Muhammadiyah Surakarta) di Pabelan (Solo Barat). Kami para mahasiswa berbeda ideologi dan organisasi, tapi satu misi, yaitu menuntut perubahan sistem ketatanegaraan. Waktu itu, ada SMPR (Solidaritas Mahasiswa Peduli Rakyat) yang dimotori oleh Ulin Ni'am Yusron dari Fakultas Pertanian UNS, ada BEM yang dimotori teman-teman tarbiyah Jamaah Nurul Huda UNS, sekarang berafiliasi ke KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Saya dengan teman-teman FS LDK memiliki barisan dan simpatisan sendiri.

Pergolakan 1998 diawali terjadinya krisis moneter 1997, dimana nilai dollar menembus angka Rp 15.000,- waktu itu. Harga-harga kebutuhan pokok mengalami lonjakan, kenaikan harga BBM, TDL dan harga-harga lainnya. Kurs dollar terus mengalami fluktuatif. Di awal 1998, Presiden Soeharto menandatangani MoU (Master of Understanding) dengan IMF (Internasional Monetary Found), dimana Michael Camdessu sebagai perwakilan IMF di Asia Pasifik. Ternyata gelontoran dana dan resep dari IMF tidak mampu memperbaiki keadaaan. Masyarakat menjerit karena tingginya biaya hidup, mahasiswa bergerak protes dan berdemonstrasi.

Sebagai mahasiswa, saya merasakan kenaikan harga fotocopy, buku, dan makan di warung Metal, depan kost saya, Wisma Al Kahfi di Kampung Gendingan. Para mahasiswa bergerak menuntut penurunan harga dan menuduh rezim orde baru sudah bobrok, sehingga menuntut Soeharto turun dari kursi Presiden Republik Indonesia. Gelombang demonstrasi secara intensif dimulai Maret hingga pertengahan Mei 1998. Hari Rabu jadwal demonstrasi di depan kampus UMS, Jumat di bullevard UNS.

Seruan untuk berdemonstrasi dibuat dalam bentuk pamflet yang difotocopy dengan kertas CD, disebar dan ditempel di warung-warung, masjid, fakultas, dan tembok kampus. Waktu itu belum ada grup WhatsApp dan media sosial. Setiap bakda Jum'atan, para mahasiswa dan masyarakat sudah berkumpul di bullevard UNS. Dengan membentangkan spanduk, poster dan yel-yel ; Revolusi Sampai Mati, Turunkan Harga - Turunkan Soeharto, Hapus Dwi Fungsi ABRI, Satu Komando - Satu Tujuan, Rakyat Bersatu Tak Dapat Dikalahkan.

Saya waktu itu sudah rutin mengisi kutbah Jum'at di masjid-masjid sekitar kampus, salah satunya di Masjid Hidayatullah Kampung Gendingan. Saya selalu menyerukan gerakan perubahan dan perbaikan sistem ketatanegaraan secara total, revolusioner (inqilabiyah), tidak hanya tambal sulam secara parsial (islahiyah). Karena saya meyakini penyakit negeri ini bukan hanya masalah rezim dan pemerintahan, namun sudah akut menyeluruh pada sistem pemerintahan dan ketatanegaraan.

Jumat 17 Maret 1998, pertama kali terjadi bentrokan antara mahasiswa dengan aparat di bullevard UNS. Awal hingga pertengahan Mei 1998 demonstrasi mahasiswa makin meluas dan intens, mengarah pada anarkis dan brutal. Pasukan Dalmas (Pengendali Massa) dan PHH (Pasukan Anti Huru Hara) Polri juga makin reperesif. Lemparan batu dan botol air mineral dibalas dengan gas air mata, water cannon hingga tembakan perluru karet. Tidak ada demo tanpa rusuh dan kisruh. Paving block trotoar kampus adalah senjata kami untuk lempar jumroh (istilah kami waktu itu). Beberapa rekan dilarikan ke rumah sakit karena gas air mata dan peluru karet. Bahkan sempat beredar isu, ada korban meninggal dunia.

Kami mulai meningkatkan tensi perlawanan. Aksi teatrikal, pembakaran ban bekas hingga aksi longmarch dari bullevard UNS menuju balaikota dan Bundaran Gladak, di jalan Slamet Riyadi Solo. Tanggal 8 Mei seorang aktifis mahasiswa asal Yogyakarta, Mozes Gatutkaca meinggal dunia karena kekerasan aparat. Tanggal 12 Mei, 6 orang mahasiswa Trisakti tewas dalam aksi demonstrasi di Jakarta. Para mahasiswa dan masyarakat sudah mulai menduduki Gedung DPR / MPR di Senayan, Jakarta.

Di luar jadwal biasaya, kami mengadakan aksi pada hari Kamis 14 Mei di depan UMS Pabelan, sebagai solidaritas atas kematian Mozes dan 6 mahasiswa Trisakti. Demonstrasi berlanjung panas sejak awal, mulai ada aksi lempar batu, dibalas tembakan gas air mata oleh aparat. Mahasiswa mundur ke arah utara dan ke dalam kampus UMS. Perwakilan mahasiswa yang hendak bernegosiasi tertingal dan menjadi korban keganasan aparat. Aksi saling lempar batu dan kepulan gas air mata membubung.

Entah kelompok massa dari mana, sepanjang jalan Slamet Riyadi terjadi aksi pembakaran. Showroom mobil Timor, Bimantara, KFC, BCA, Danamon, Super Ekonomi Purwosari, hingga Bank-bank di jalan Urip Soemoharjo menjadi sasaran amuk massa dan pembakaran. Aksi pembakaran dan penjarahan meluas sampai Nusukan, Gading, Tipes, Jebres, Solobaru. Praktis seantero Solo terjadi kerusuhan dan pembakaran. Mobil dan sepeda motor bergilampangan di jalan raya, habis dilalap si jago merah.

Jumat, 15 Mei sebuah gudang ban di depan Kampus UNS juga dibakar massa, api dan asap hitam membubung ke langit. Dua malam itu Solo begitu mencekam, seperti kota mati. Hampir semua keluarga mahasiswa menelepon menanyakan keadaan kami di Solo. Tanggal 21 Mei Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri, dan digantikan oleh Prof. Ing. BJ. Habibie, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden. Era baru dimulai, beberapa orang menyebut sebagai era reformasi.

Kini, 20 tahun berlalu. para aktifis dan sahabat yang sama-berjuang, berdemonstrasi waktu itu, sudah memilih dan meniti takdirnya masing-masing. Fahri Hamzah sebagai pentolan KAMMI menjadi politisi PKS. Adian Napitulu dan Budiman Sudjatmiko memilih bergabung dengan PDIP. Ulin Ni'am Yusron sempat terlihat bergabung dalam tim relawan Joko Widodo.

Saya dengan beberapa rekan memilih menjadi pengajar, pendidik yang aktif mengajar, mengisi training dan seminar, sesekali menulis dengan tetap berada di luar pemerintahan. Saya memilih jalan menjadi pengawas yang tidak pernah lengah, pada saat beberapa teman sudah asyik dengan jabatan dan glamournya dunia hingga melupakan tuntutan perjuangan 20 tahun yang lalu.

Biarlah, semua orang memilih jalan hidup dan menjalani takdirnya masing-masing...

Saya tetap meyakini, perjuangan belum usai. Apa yang kita tuntut 20 tahun yang lalu masih jauh dari harapan. 5 Presiden memimpin silih berganti, namun keadilan dan kesejahteraan rakyat masih menjadi mimpi.

Wahai para pejabat dan wakil rakyat, yang dulu pernah bersama-sama berteriak di jalanan... 

Kalian masih berhutang pada kami, tetesan keringat, air mata dan darah yang tertumpah adalah mahar yang harus dibayar untuk posisi Anda saat ini...

Jangan pernah lupakan itu, kawan...!

Sekali Berarti, Habis itu Mati ... !!!

Salam Revolusi Sampai Mati

Yogyakarta, 16 April 2018

Arief Luqman El Hakiem

Politik Akal Sehat vs Politik Akal Sesat

Fenomena Rocky Gerung dengan segala kontroversinya membuka kesadaran kita akan hilangnya politik akal sehat di negeri ini. Bergeser pada politik akal sesat yang pragmatis dan yang melahirkan politisi oportunis. Politisi oportunis dengan sendirinya membentuk masyarakat yang skeptis dan apatis. Polemik atas apa yang disampaikan oleh Prof. Rocky Gerung di acara ILC (Indonesia Lawyers Club) tvOne, Selasa (10/4/2018) menjadi bukti kemunduran bangsa ini dalam bidang ilmu pengetahuan dan diskursus politik ideologis.

Sebagai bangsa, ternyata selama ini kita sudah terlalu jauh bergeser dari diskusi substantif dan ideologis menjadi perdebatan aksesoris yang jauh dari inti persoalan. Saya sependapat dengan pernyataan Haris Azhar, Direktur LOKATARU, (sebuah kantor hukum dan hak asasi manusia), bahwa bangsa Indonesia, terutama para elitnya lebih banyak berdebat hal-hal yang tidak substansial, melupakan persoalan-persoalan prinsip dan mendasar yang dialami bangsa Indonesia.

Elit politik negeri ini terjebak pada upaya sebatas mempertahankan dan menggantikan kekuasaan, sementara nasib rakyat terabaikan. Kelompok oposisi dan yang punya posisi sama saja perilakunya. Oposisi mengeksploitasi isu-isu kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangan bukan secara tulus karena peduli pada penderitaan rakyat tapi lebih untuk menghantam pemerintah. Sementara rezim yang berkuasa juga lupa akan janji dan sumpahnya. Apa yang ditampilkan jauh dari harapan, bukan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, tapi lebih banyak kegiatan pencitraan.

Perilaku politisi yang oportunis menghasilkan pola pikir masyarakat yang skeptis. Masyarakat tidak lagi memandang dan mempertimbangkan platform politik yang tercermin dari visi misi para calon pemimpin (calon legislatif), namun terhipnotis oleh gaya pencitraan, popularitas dan angpao yang mereka bagikan pada saat pencalonan. Kondisi ini melahirkan biaya politik yang tinggi, ujungnya adalah praktek korupsi dan upaya pengembalian modal politik. Banyaknya kepala daerah dan politisi yang menjadi tahanan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan turunnya kepercayaan (trust) masyarakat pada lembaga politik dan pemerintahan adalah akhir dari hancurnya politik nalar negeri ini.

Bergesernya perilaku bangsa ini dari praktek politik akal sehat ke politik akal sesat ditunjukkan oleh mereka yang berada di dalam pemerintahan maupun yang di luar pemerintahan. Kedua kelompok ini sama saja, baik yang sebagai opoisi maupun yang sedang punya posisi. Namun, pemerintah sebagai pihak yang memegang kewenangan dan kekuasaan nampak melakukan pembiaran dan tidak ada upaya untuk membangun praktek politik yang lebih baik dan sehat. Bahkan di semua level kekuasaan dan kelompok yang berafiliasi pada pemerintah justru memberi contoh buruk dalam berpolitik.

1. Perilaku Presiden Rasa Capres

Model komunikasi presiden dan tim konsultan politiknya menampilkan gaya komunikasi yang buruk dan dangkal. Kegiatan yang diberitakan dan di-viral-kan justru bukan pada hal-hal yang substantif sebagai pejabat tinggi negara, namun hal-hal sepele yang jauh dari tanggung jawabnya sebagai kepala pemerintahan. Lihat saja foto-foto blusukan Presiden Joko Widodo yang tidak penting, turun ke sawah, bergaya di kapal tempur, touring naik motor ala Chopper Land, berlatih tinju, panahan hingga menonton film di bioskop.

Kegiatan-kegiatan tersebut yang selalu digunakan sebagai alat pencitraan dan meninabobokan masyarakat. Namun upaya pemenuhan janji-janji selama kampanye yang terangkum dalam Nawa Cita justru tidak di-ekspose. Yang ditangkap publik justru sebaliknya. Pengingkaran terhadap janji dan tanggung jawab kepemimpinan, seperti impor beras, garam, gula dan bahan pokok lainnya. Kebijakan yang mempermudah masuknya tenaga kerja asing, pada saat yang sama pengangguran di dalam negeri masih tinggi. Pencabutan subsudi, kenaikan harga BBM, TDL, agresifitas pajak hingga ketidakberesan klaim BPJS justru dilakukan secara diam-diam.

Presiden melupakan amanat penderitaan rakyat, penuntasan kasus HAM (Hak Asasi Manusia), dan penanganan isu-isu ligkungan yang menjadi semangat lahirnya era reformasi. Presiden lebih asyik mengurusi elektabilitas dan popularitas dengan keiatan-kegiatan yang tidak substantif. Kegiatan yang pantas dilakukan seorang calon presiden bukan presiden yag sedang menjabat.

2. Penegakkan Hukum Terkesan Tebang Pilih

Tidak terbuktinya kelompok Saracen sebagai penyebar hoax, isu SARA dan ujaran kebencian dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Jumat (6/4) adalah salah satu bukti betapa penegakkan hukum di Indonesia dipertanyakan profesionalitas dan netralitasnya. Kesan bahwa aparat penegak hukum begitu sigap menindak kelompok yang berseberangan atau tidak sejalan dengan pemerintah, namun lambat menangani kasus yang melibatkan kelompok yang pro pemerintah, tidak dapat dipungkiri.

Publik menunggu penyelesaian kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan yang sudah setahun berlalu tanpa titik terang. Perkembangan pembacokan terhadap ahli IT ITB, Hermansyah juga tidak jelas, tidak ada kabar beritanya. Kasus ujaran kebencian oleh politisi Nasdem, Viktor Laiskodat juga tidak ada kemajuan. Kemudian penanganan kasus kelompok yang menamakan diri Family MCA juga tidak ada beritanya, padahal sudah terlanjur bekembang opini bahwa MCA identik dengan muslim.

Berbeda ketika aparat penegak hukum menangani kasus yang menimpa pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Sigap dan cepat. Kita lihat saja penanganan kasus ustadz Alfian Tanjung, Jonru dan beberapa orang yang dituduh makar. Beberapa orang seperti Ustadz Mohammad Al Khattath, Sri Bintang Pamungkas, Kivlan Zein yang sudah diamankan, namun akhirnya tidak terbukti melakukan tindakan makar.

Begitu pula penanganan korupsi oleh KPK, terkesan hanya menyasar pihak-pihak yang "direstui" oleh pemerintah. Kasus Century, BLBI, Condensat, Pelindo, RS Sumber Waras, Reklamasi hingga sekarang mangkrak dan mengendap. KPK sibuk dan asyik dengan kasus-kesus kecil dan OTT yang secara pemberitaan lebih spektakuler.

Pada akhirnya muncul kesan kuat bahwa aparat penegak hukum tidak lagi menjadi lembaga yang memberi keadilan kepada masyarakat, namun menjadi bagian dan alat kekuasaan untuk membungkam lawan-lawan politiknya.

3. Menteri-menteri "Dungu" dan Inkoordinatif

Beberapa perilaku dan statemen menteri pada Kabinet Kerja Jokowi juga menunjukkan terpaparnya politik akal sesat. Ucapan dan jawaban beberapa menteri ketika menyikapi suatu kondisi dan protes masyarakat memperlihatkan "kedunguan" dan kedangkalan berpikir.

Kita lihat saja ketika ramai adanya cacing parasit di dalam kaleng ikan sarden. Menteri Kesehatan bukannya melakukan investigasi dan tindakan, tapi justru berkomentar bahwa,"Cacing dalam ikan sarden bagus karena bergizi dan mengandung protein". Tentu saja publik yang usil akan bertanya, "Sudahkah Ibu Menteri makan cacing hari ini?" Atau beranikah Ibu Menteri memakan ikan sarden yang ada cacingnya di hadapan masyarakat luas?

Pernah juga Menteri Pertanian menyarankan masyarakat makan keong sawah ketika mengomentari mahalnya harga daging. Menko PMK, Puan Maharani, malah pernah meminta masyarakat miskin untuk diet dan mengurangi makan ketika mengomentari mahalnya harga beras. Bahkan ada Menteri rasa perdana menteri, dimana ia mengurusi segala hal, dari darat, laut, udara hingga perumahan. Bahkan ia melakukan lobi-lobi politik dan bertindak seperti juru bicara istana yang mengomentari semua persoalan.

Perilaku dan statemen beberapa menteri nampak kurang kordinasi, dimana presiden Jokowi seolah-olah tidak mampu menjadi leader yang mampu me-manage para pembantunya untuk menghasilkan aransemen pelayanan yang indah bagi rakyat.

4. Politisi dan Kelompok Pendukung Pemerintah yang Brutal dan Ugal-ugalan

Praktek politik sesat ini juga ditunjukkan oleh politisi dan kelompok masyarakat pendukung pemerintah, atau tepatnya pendukung Jokowi. Ucapan Politisi Partai Nasdem, Viktor Laiskodat yang menuduh beberapa partai sebagai kelompok ekstrimis dan intoleran, hingga seruan untuk membunuh sebelum dibunuh, adalah ucapan barbar dan brutal. Meski diucapkan dalam forum internal, namun seruan ini jelas memprovokasi dan menimbulkan ketegangan antar partai politik.

Relawan dan kelompok pro Jokowi yang beroperasi di medsos bahkan lebih brutal lagi. Tidak jarang mereka melempar fitnah dan menyebar berita hoax untuk menghantam lawan-lawan politik Jokowi. Para buzzer akan segera mem-bully dan mencaci maki suara-suara kritis atau siapapun akun medsos yang tidak mendukung Jokowi. Jarang sekali mereka berdebat secara sehat ke persoalan yang sedang dibahas, seringnya mereka akan berkomentar yang jauh menyimpang, tidak nyambung dan dengan bahasa yang kasar.

Kaum intelek sekelas profesor pun pada akhirnya terperosok dalam perdebatan dangkal yang justru menjatuhkan kehormatan kedudukan mereka. Para buzzer ini tidak peduli, apakah yang bicara profesor atau ulama, akan tetap dihajar ketika tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah.

Fenomena paling "ajaib" adalah bergabungnya kelompok civil society pada kubu Jokowi dengan mencari suaka di istana. Jelas-jelas banyak sekali kebijakan pemerintahan Jokowi yang tidak pro rakyat, tidak mengagendakan penuntasan HAM dan isu lingkungan hidup dalam program kerjanya. Namun beberapa aktifis justru nampak enjoy duduk bersama dalam satu barisan dengan tokoh yang selama ini dianggap pelanggar HAM, seperti Wiranto, AM. Hendro Priyono dan Luhut Binsar Pandjaitan.

Nah, perilaku politik akal sesat inilah yang selama 4 tahun terakhir ini berkembang di negeri ini. Sekali lagi, sama saja apakah mereka yang sebagai oposisi atau mereka yang punya posisi. Berhenti pada perdebatan yang tidak substantif, yang menyangkut hajat hidup masyarakat, dengan mengabaikan masalah-masalah prinsip yang ada di depan mata, yaitu amanat penderitaan rakyat.

Yogyakarta, 15 April 2018
Arief Luqman El Hakiem