Ideologi Komunis dan Sejarah PKI (Partai Komunis Indonesia)

Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai politik di Indonesia yang berideologi komunis. Dalam sejarahnya, PKI pernah berusaha melakukan pemberontakan melawan pemerintah kolonial Belanda pada 1926, mendalangi pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 dan dicap oleh rezim Orde Baru ikut mendalangi insiden G30S pada tahun 1965. Namun tuduhan dalang PKI dalam pemberontakan tahun 1965 tidak pernah terbukti secara tuntas, dan masih dipertanyakan seberapa jauh kebenaran tuduhan bahwa pemberontakan itu didalangi PKI. Sumber luar memberikan fakta lain bahwa PKI tahun 1965 tidak terlibat, melainkan didalangi oleh Soeharto (dan CIA). Hal ini masih diperdebatkan oleh golongan liberal, mantan anggota PKI dan beberapa orang yang lolos dari pembantaian anti PKI. Setidaknya lebih dari lima teori berusaha mengungkap kejadian tersebut. Namun teori-teori yang terkadang saling berlawanan menjadikanya diskusi besar sampai hari ini.

Sebelum Revolusi Indonesia

Gerakan Awal PKI

Partai ini didirikan atas inisiatif tokoh sosialis Belanda, Henk Sneevliet pada 1914, dengan nama Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) (atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda). Keanggotaan awal ISDV pada dasarnya terdiri atas 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda, yaitu SDAP (Partai Buruh Sosial Demokratis) dan SDP (Partai Sosial Demokratis), yang aktif di Hindia Belanda[1]

Pada Oktober 1915 ISDV mulai aktif dalam penerbitan dalam bahasa Belanda, “Het Vrije Woord” (Kata yang Merdeka). Editornya adalah Adolf Baars.

Pada saat pembentukannya, ISDV tidak menuntut kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, ISDV mempunyai sekitar 100 orang anggota, dan dari semuanya itu hanya tiga orang yang merupakan warga pribumi Indonesia. Namun demikian, partai ini dengan cepat berkembang menjadi radikal dan anti kapitalis. Di bawah pimpinan Sneevliet partai ini merasa tidak puas dengan kepemimpinan SDAP di Belanda, dan yang menjauhkan diri dari ISDV. Pada 1917, kelompok reformis dari ISDV memisahkan diri dan membentuk partainya sendiri, yaitu Partai Demokrat Sosial Hindia.

Pada 1917 ISDV mengeluarkan penerbitannya sendiri dalam bahasa Melayu, “Soeara Merdeka”.

Di bawah kepemimpinan Sneevliet, ISDV yakin bahwa Revolusi Oktober seperti yang terjadi di Rusia harus diikuti Indonesia. Kelompok ini berhasil mendapatkan pengikut di antara tentara-tentara dan pelaut Belanda yang ditempatkan di Hindia Belanda. Dibentuklah “Pengawal Merah” dan dalam waktu tiga bulan jumlah mereka telah mencapai 3.000 orang. Pada akhir 1917, para tentara dan pelaut itu memberontak di Surabaya, sebuah pangkalan angkatan laut utama di Indonesia saat itu, dan membentuk sebuah dewan soviet. Para penguasa kolonial menindas dewan-dewan soviet di Surabaya dan ISDV. Para pemimpin ISDV dikirim kembali ke Belanda, termasuk Sneevliet. Para pemimpin pemberontakan di kalangan militer Belanda dijatuhi hukuman penjara hingga 40 tahun.

ISDV terus melakukan kegiatannya, meskipun dengan cara bergerak di bawah tanah. Organisasi ini kemudian menerbitkan sebuah terbitan yang lain, Soeara Ra’jat. Setelah sejumlah kader Belanda dikeluarkan dengan paksa, ditambah dengan pekerjaan di kalangan Sarekat Islam, keanggotaan organisasi ini pun mulai berubah dari mayoritas warga Belanda menjadi mayoritas orang Indonesia. Pada 1919, ISDV hanya mempunyai 25 orang Belanda di antara anggotanya, dari jumlah keseluruhan kurang dari 400 orang anggota.

Pembentukan Partai Komunis

Pada awalnya PKI adalah gerakan yang berasimilasi ke dalam Sarekat Islam. Keadaan yang semakin parah dimana ada perselisihan antara para anggotanya, terutama di Semarang dan Yogyakarta membuat Sarekat Islam melaksanakan disiplin partai. Yakni melarang anggotanya mendapat gelar ganda di kancah perjuangan pergerakan indonesia. Keputusan tersebut tentu saja membuat para anggota yang beraliran komunis kesal dan keluar dari partai dan membentuk partai baru yang disebut ISDV. Pada Kongres ISDV di Semarang (Mei 1920), nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia. Semaoen diangkat sebagai ketua partai.

PKH adalah partai komunis pertama di Asia yang menjadi bagian dari Komunis Internasional. Henk Sneevliet mewakili partai ini pada kongresnya kedua Komunis Internasional pada 1920.

Pada 1924 nama partai ini sekali lagi diubah, kali ini adalah menjadiPartai Komunis Indonesia(PKI).

Pemberontakan 1926

Pada November 1926 PKI memimpin pemberontakan melawan pemerintahan kolonial di Jawa Barat dan Sumatra Barat. PKI mengumumkan terbentuknya sebuah republik. Pemberontakan ini dihancurkan dengan brutal oleh penguasa kolonial. Ribuan orang dibunuh dan sekitar 13.000 orang ditahan. Sejumlah 1.308 orang, umumnya kader-kader partai, dikirim ke Boven Digul, sebuah kamp tahanan di Papua[2]. Beberapa orang meninggal di dalam tahanan. Banyak aktivis politik non-komunis yang juga menjadi sasaran pemerintahan kolonial, dengan alasan menindas pemberontakan kaum komunis. Pada 1927 PKI dinyatakan terlarang oleh pemerintahan Belanda. Karena itu, PKI kemudian bergerak di bawah tanah.

Rencana pemberontakan itu sendiri sudah dirancang sejak lama. Yakni di dalam perundingan rahasia aktivis PKI di Prambanan. Rencana itu ditolak tegas oleh Tan Malaka, salah satu tokoh utama PKI yang mempunyai banyak massa terutama di Sumatra. Penolakan tersebut membuat Tan Malaka di cap sebagai pengikut Leon Trotsky yang juga sebagai tokoh sentral perjuangan Revolusi Rusia. Walau begitu, beberapa aksi PKI justru terjadi setelah pemberontakan di Jawa terjadi. Semisal Pemberontakan Silungkang di Sumatra.

Pada masa awal pelarangan ini, PKI berusaha untuk tidak menonjolkan diri, terutama karena banyak dari pemimpinnya yang dipenjarakan. Pada 1935 pemimpin PKI Moeso kembali dari pembuangan di Moskwa, Uni Soviet, untuk menata kembali PKI dalam gerakannya di bawh tanah. Namun Moeso hanya tinggal sebentar di Indonesia. Kini PKI bergerak dalam berbagai front, seperti misalnya Gerindo dan serikat-serikat buruh. Di Belanda, PKI mulai bergerak di antara mahasiswa-mahasiswa Indonesia di kalangan organisasi nasionalis, Perhimpoenan Indonesia , yang tak lama kemudian berada di dalam kontrol PKI[3].

Peristiwa Madiun 1948

Pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 pihak Republik Indonesia dan pendudukan Belanda melakukan perundingan yang dikenal sebagai Perundingan Renville. Hasil kesepakatan perundingan Renville dianggap menguntungkan posisi Belanda. Sebaliknya,RI menjadi pihak yang dirugikan dengan semakin sempit wilayah yang dimiliki.Oleh karena itu, kabinet Amir Syarifuddin diaggap merugikan bangsa, kabinet tersebut dijatuhkan pada 23 Januari 1948. Ia terpaksa menyerahkan mandatnya kepada presiden dan digantikan kabinet Hatta.

Selanjutnya Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada 28 Juni 1948. Kelompok politik ini berusaha menempatkan diri sebagai oposisi terhadap pemerintahan dibawah kabinet Hatta. FDR bergabung dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) merencanakan suatu perebutan kekuasaan.

Beberapa aksi yang dijalankan kelompok ini diantaranya dengan melancarkan propaganda antipemerintah, mengadakan demonstrasi-demonstrasi, pemogokan, menculik dan membunuh lawan-lawan politik, serta menggerakkan kerusuhan dibeberapa tempat.

Sejalan dengan peristiwa itu, datanglah Muso seorang tokoh komunis yang sejak lama berada di Moskow, Uni Soviet. Ia menggabungkan diri dengan Amir Syarifuddin untuk menentang pemerintah, bahkan ia berhasil mengambil alih pucuk pimpinan PKI. Setelah itu, ia dan kawan-kawannya meningkatkan aksi teror, mengadu domba kesatuan-kesatuan TNI dan menjelek-jelekan kepemimpinan Soekarno-Hatta. Puncak aksi PKI adalah pemberotakan terhadap RI pada 18 September 1948 di Madiun, Jawa Timur.T ujuan pemberontakan itu adalah meruntuhkan negara RI dan menggantinya dengan negara komunis. Dalam aksi ini beberapa pejabat, perwira TNI, pimpinan partai, alim ulama dan rakyat yang dianggap musuh dibunuh dengan kejam. Tindakan kekejaman ini membuat rakyat marah dan mengutuk PKI. Tokoh-tokoh pejuang dan pasukan TNI memang sedang menghadapi Belanda, tetapi pemerintah RI mampu bertindak cepat. Panglima Besar Soedirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan pemberontakan PKI. Pada 30 September 1948, Madiun dapat diduduki kembali oleh TNI dan polisi. Dalam operasi ini Muso berhasil ditembak mati sedangkan Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.

Bangkit kembali

Pada 1950, PKI memulai kembali kegiatan penerbitannya, dengan organ-organ utamanya yaitu Harian Rakjat dan Bintang Merah. Pada 1950-an, PKI mengambil posisi sebagai partai nasionalis di bawah pimpinan D.N. Aidit, dan mendukung kebijakan-kebijakan anti kolonialis dan anti Barat yang diambil oleh Presiden Soekarno. Aidit dan kelompok di sekitarnya, termasuk pemimpin-pemimpin muda seperti Sudisman, Lukman, Njoto dan Sakirman, menguasai pimpinan partai pada 1951. Pada saat itu, tak satupun di antara mereka yang berusia lebih dari 30 tahun. Di bawah Aidit, PKI berkembang dengan sangat cepat, dari sekitar 3.000-5.000 anggota pada 1950, menjadi 165 000 pada 1954 dan bahkan 1,5 juta pada 1959[4]

Pada Agustus 1951, PKI memimpin serangkaian pemogokan militan, yang diikuti oleh tindakan-tindakan tegas terhadap PKI di Medan dan Jakarta. Akibatnya, para pemimpin PKI kembali bergerak di bawah tanah untuk sementara waktu.

Pemilu 1955

Pada Pemilu 1955, PKI menempati tempat keempat dengan 16% dari keseluruhan suara. Partai ini memperoleh 39 kursi (dari 257 kursi yang diperebutkan) dan 80 dari 514 kursi di Konstituante.

Perlawanan terhadap kontrol Belanda atas Papua bagian barat merupakan masalah yang seringkali diangkat oleh PKI selama tahun 1950-an.

Pada Juli 1957, kantor PKI di Jakarta diserang dengan granat. Pada bulan yang sama PKI memperoleh banyak kemajuan dalam pemilihan-pemilihan di kota-kota. Pada September 1957, Masjumi secara terbuka menuntut supaya PKI dilarang[5].

Pada 3 Desember 1957, serikat-serikat buruh yang pada umumnya berada di bawah pengaruh PKI, mulai menguasai perusahaan-perusahaan milik Belanda. Penguasaan ini merintis nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh asing. Perjuangan melawan para kapitalis asing memberikan PKI kesempatan untuk menampilkan diri sebagai sebuah partai nasional.

Pada Februari 1958 terjadi sebuah upaya kudeta yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pro Amerika Serikat di kalangan militer dan politik sayap kanan. Para pemberontak, yang berbasis di Sumatera dan Sulawesi, mengumumkan pada 15 Februari 1958 telah terbentuk Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Pemerintahan yang disebut revolusioner ini segera menangkapi ribuan kader PKI di wilayah-wilayah yang berada di bawah kontrol mereka. PKI mendukung upaya-upaya Soekarno untuk memadamkan pemberontakan ini, termasuk pemberlakuan Undang-Undang Darurat. Pemberontakan ini pada akhirnya berhasil dipadamkan.

Pada 1959, militer berusaha menghalangi diselenggarakannya kongres PKI. Namun demikian, kongres ini berlangsung sesuai dengan jadwal dan Presiden Soekarno sendiri menyampaikan sambutannya. Pada 1960, Soekarno melancarkan slogan Nasakom yang merupakan singkatan dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Dengan demikian peranan PKI sebagai mitra dalam politik Soekarno dilembagakan. PKI membalasnya dengan menanggapi konsep Nasakom secara positif, dan melihatnya sebagai sebuah front bersatu yang multi-kelas.

Meskipun PKI mendukung Soekarno, ia tidak kehilangan otonomi politiknya. Pada Maret 1960, PKI mengecam penanganan anggaran yang tidak demokratis oleh Soekarno. Pada 8 Juli 1960, Harian Rakjat memuat sebuah artikel yang kritis terhadap pemerintah. Para pemimpin PKI ditangkap oleh militer, namun kemudian dibebaskan kembali atas perintah Soekarno.

Ketika gagasan tentang Malaysia berkembang, PKI maupun Partai Komunis Malaya menolaknya.

Dengan berkembangnya dukungan dan keanggotaan yang mencapai 3 juta orang pada 1965, PKI menjadi partai komunis terkuat di luar Uni Soviet dan RRT. Partai itu mempunyai basis yang kuat dalam sejumlah organisasi massa, seperti SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), Pemuda Rakjat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia (BTI), Lembaga Kebudajaan Rakjat (Lekra) dan Himpunan Sardjana Indonesia (HSI). Menurut perkiraan seluruh anggota partai dan organisasi-organisasi yang berada di bawah payungnya mungkin mencapai seperlima dari seluruh rakyat Indonesia.

Pada Maret 1962, PKI bergabung dengan pemerintah. Para pemimpin PKI, Aidit dan Njoto, diangkat menjadi menteri penasihat. Pada bulan April 1962, PKI menyelenggarakan kongres partainya. Pada 1963, pemerintah Malaysia, Indonesia dan Filipina terlibat dalam pembahasan tentang pertikaian wilayah dan kemungkinan tentang pembentukan sebuah Konfederasi Maphilindo, sebuah gagasan yang dikemukakan oleh presiden Filipina, Diosdado Macapagal. PKI menolak gagasan pembentukan Maphilindo dan federasi Malaysia. Para anggota PKI yang militan menyeberang masuk ke Malaysia dan terlibat dalam pertempuran-pertempuran dengan pasukan-pasukan Inggris dan Australia. Sebagian kelompok berhasil mencapai Malaysia lalu bergabung dalam perjuangan di sana. Namun demikian kebanyakan dari mereka ditangkap begitu tiba. Kebanyakan dari satuan-satuan tempur PKI aktif di wilayah perbatasan di Kalimantan.

Pada Januari 1964, PKI mulai menyita hak milik perusahaan-perusahaan Inggris di Indonesia.

Salah satu hal yang sangat aneh yang dilakukan PKI adalah dengan diusulkannya Angkatan ke-5 yang terdiri dari buruh dan petani, kemungkinan besar PKI ingin mempunyai semacam militer partai seperti Partai Komunis Cina dan Nazi dengan SS nya. Hal inilah yang membuat TNI AD merasa khawatir takut adanya penyelewengan senjata yang dilakukan PKI dengan “tentaranya”.

Pada era akhir kekuasaan Soekarno, munculah suatu insiden pembunuhan jenderal-jenderal TNI yang disebut insiden G30S. Dalam era ketidak jelasan dan kekacauan ini membuat PKI dan Soekarno dalam masalah besar yaitu menghadapi krisis nasional. Dengan alasan ‘keterlibatan PKI dalam G30S’, partai ini dilarang oleh Pangkopkamtib Soeharto pada tanggal 12 Maret 1966, setelah mendapat Surat Perintah Sebelas Maret dari Presiden Soekarno. Yang kemudian diklaim oleh Soeharto sebagai tonggak utama kekuatan politiknya.

Gerakan 30 September sendiri sangat membingungkan, karena Soekarno sendiri dalam pidatonya mengatakan bahwa Gestok (Sebutan Soekarno untuk G 30 S) terjadi diantaranya karenakeblingeranpemimpin-pemimpin PKI.

Setelah itu bermula sebuah sejarah hitam bangsa Indonesia di mana ribuan orang tak bersalah — terutama di pulau Jawa dan Bali — dibantai secara sia-sia karena dituduh ikut komunis.

Hal ini disebabkan karena rakyat Indonesia sudah merasa sangat menderita ketika PKI dianakemaskan, banyak sekali kasus-kasus pembunuhan rakyat Indonesia non PKI dilakukan oleh orang PKI tanpa ada kejelasan hukum.

Sumber : kompasiana

KETIKA PKI MENEKAN ULAMA MEMINJAM TANGAN NEGARA

Saya lahir ketika Orde Baru sedang mulai berkuasa,
yang saya tahu, saat itu PKI, anggota, keluarga dan pengikutnya,
sedang dikejar-kejar dari lubang semut sampai lubang buaya.
Tetangga saya di-pulau-Buru-kan sepuluh tahun lamanya.
Padahal di tahun 1960an, dia hanya orang-orang sederhana,
yang karena takut pada PKI lalu ikut menjadi penggembira acaranya.

Memang ada jutaan orang yang di masa Orde Baru terdholimi,
baik yang masa lalunya dengan PKI membuat mereka dipersekusi.
Atau juga orang-orang kritis lain yang dengan asal dituduh subversi.
Sejatinya, kejahatan Orde Baru tidak berarti memutihkan dosa-dosa PKI.

Karena, jauh sebelum Orde Baru mengejar-ngejar PKI,
justru PKI sudah biasa menekan dan membantai ulama di sana dan di sini,
baik secara langsung, atau meminjam tangan negara dengan keji !!!

Zaman itu PKI juga sudah menyalahgunakan dasar negara.
Para ulama yang anti komunis, dituduh Anti Pantjasila.
Partai seberang, dibubarkan meminjam tangan penguasa.
Para pemimpinnya dipenjarakan, tanpa pengadlan tentu saja,
dan para pengikutnya dimusuhi dan dikejar sampai desa-desa.

Oleh : Dr. Ing. Fahmi Ahmar (Peneliti LIPI)

Dan berikut ini adalah kesaksian tokoh ulama anti komunis di zaman itu, yang dipenjarakan sekian lama, PROF. BUYA HAMKA:

----------------------------------------------------------------------------------

Mari kita segarkan kembali ingatan kita, bahwa menegakkan kebenaran itu selalu penuh tantangan. Belum tentu yang tampak diikuti secara gegap gempita dengan segala kebesarannya adalah hal yang benar. Ulama sejati tidak boleh mundur menyuarakan kebenaran sekalipun kesesatan tampak bagai gelombang besar di hadapannya.

Pada tanggal 17 Agustus 1958, dengan suara yang gegap gempita, Presiden Soekarno telah mencela dengan sangat keras Muktamar (Konferensi) para Alim Ulama Indonesia yang berlangsung di Palembang tahun 1957. Berteriaklah Presiden bahwa konferensi itu adalah “komunis phobia” dan suatu perbuatan yang amoral.

Pidato yang berapi-api itu disambut dengan gemuruh oleh massa yang mendengarkan, terdiri dari parpol dan ormas yang menyebut dirinya revolusioner dan tidak terkena penyakit komunis phobia. Sebagaimana biasa pidato itu kemudian dijadikan sebagai bagian dari ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi, semua golongan berbondong-bondong menyatakan mendukung pidato itu tanpa reserve (tanpa syarat).

Malanglah nasib alim-ulama yang berkonferensi di Palembang itu, karena dianggap sebagai orang-orang yang kontra revolusi, bagai telah tercoreng arang. “Nasibnya telah tercoreng di dahinya”, demikian peringatan Presiden. Banyak orang yang tidak tahu apa gerangan yang dihasilkan oleh alim-ulama yang berkonferensi itu, karena disebabkan kurangnya publikasi (atau tidak ada yang berani) yang mendukung konferensi alim-ulama itu, publikasi-publikasi pembela Soekarno dan surat-surat kabar komunis telah mencacimaki alim-ulama kita.

Perlulah kiranya resolusi Muktamar Alim-Ulama ini kita siarkan kembali agar menyegarkan ingatan umat Islam dan membandingkannya dengan Keputusan Sidang MPRS ke IV yang berlangsung bulan Juli 1966 lalu.

Muktamar yang berlangsung pada tanggal 8 – 11 September 1957 di Palembang telah memutuskan bahwa :
1. Ideologi-ajaran komunisme adalah kufur hukumnya dan haram bagi umat Islam menganutnya
2. Bagi orang yang menganut ideologi-ajaran komunisme dengan keyakinan dan kesadaran, kafirlah dia dan tidak sah menikah dan menikahkan orang Islam, tiada pusaka mempusakai dan haram jenazahnya diselenggarakan (tata-cara pengurusan) secara Islam.
3. Bagi orang yang memasuki organisasi atau partai-partai berideologi komunisme, PKI, SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), Pemuda Rakyat dan lain-lain tiada dengan keyakinan dan kesadaran, sesatlah dia dan wajib bagi umat Islam menyeru mereka meninggalkan organisasi dan partai tersebut.

Demikian bunyi resolusi yang diputuskan oleh Muktamar Alim-Ulama Seluruh Indonesia di Palembang itu. Resolusi yang ditandatangani oleh Ketua K.H. M. Isa Anshary dan Sekretaris Ghazali Hassan. Karena resolusi yang demikian

itulah para ulama kita yang bermuktamar itu dikatakan oleh Presidennya sebagai amoral (tidak bermoral/kurangajar).

Akibat dari keputusan Muktamar tersebut, alim-ulama kita yang sejati langsung dituduh sebagai orang-orang tidak bermoral, komunis phobia, musuh revolusi dan sebagainya. Maka K.H. M. Isa Anshary sebagai ketua yang menandatangani resolusi itu pada tahun 1962 dipenjarakan tanpa proses pengadilan selama kurang lebih 4 tahun. Dan banyak lagi alim-ulama yang terpaksa menderita dibalik jeruji besi karena dianggap kontra revolusi. 

Terbengkalai nasib keluarga, habis segala harta-benda bahkan banyak di antara mereka memiliki anak yang masih kecil-kecil. Semua itu tidak menjadi pikiran Soekarno. Di samping itu, ada “ulama” lain yang karena berbagai sebab memilih tunduk tanpa reserve pada Soekarno dengan ajaran-ajaran yang penuh maksiat itu, bermesra-mesra dengan komunis di bawah panji Nasakom.

Bertahun lamanya masa kemesraan dengan komunis itu berlangsung di negara kita, dalam indoktrinasi, pidato-pidato Nasakom dipuji-puji sebagai ajaran paling tinggi di dunia. Dan ulama yang dipandang kontra revolusi yag telah memutuskan komunis sebagai paham kafir yang harus diperangi, dihina dan setiap pidato dan dalam setiap tulisan. Meskipun sang ulama sudah meringkuk dalam tahanan, namun namanya tetap terus dicela sebagai orang paling jahat karena anti Soekarno dan anti komunis.

Nasehat dan fatwa ulama yang didasarkan kepada ajaran-ajaran Al Qur’an, dikalahkan dengan ajaran-ajaran Soekarno melalui kekerasan ala komunis.

Rupanya Allah hendak memberi dulu cobaan bagi rakyat Indonesia. Kejahatan komunis akhirnya terbukti dengan Gestapu-nya. Allah mencoba dulu rakyat Indonesia sebelum Dia membuktikan kebenaran apa yang dikatakan oleh alim-ulama itu hampir sepuluh tahun lalu.

Sidang MPRS ke IV pun telah mengambil keputusan mengenai komunis dan ajaran-ajarannya sebagai berikut :
“Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme/Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan paham atau ajaran tersebut adalah DILARANG”.

Dengan keputusan MPRS tersebut, apa yang mau dikata tentang alim-ulama kita yang dulu dikatakan amoral oleh Soekarno? Insya Allah para alim-ulama kita dapat melupakan semua penghinaan dan penderitaan yang dilemparkan kepada mereka. Dan sebagai ulama mereka tidak akan pernah bimbang walau perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan itu pasti akan beroleh ujian yang berat dari Tuhan.

Watak ulama adalah sabar dalam penderitaan dan bersyukur dalam kemenangan.

Ulama yang berani itu telah menyadarkan dirinya sendiri bahwa mereka itu adalah ahli waris para nabi.

Nabi-nabi banyak yang dibuang dari negeri kelahirannya atau seperti yang dialami Nabi Ibrahim a.s. yang dipanggan dalam api unggun yang besar bernyala-nyala, seperti Nabi Zakariya a.s. yang gugur karena digergaji dan lain-lain nabi utusan Allah.

Hargailah putusan Muktamar Alim-Ulama di Palembang itu, karena akhirnya kita semua telah membenarkannya. Bersyukurlah kita kepada Tuhan bahwa pelajaran ini dapat kita petik bukan dari menggali perbendaharaan ulama-ulama lama tapi hanya dalam sejarah 10 tahun yang lalu.

(Disarikan dari Kumpulan Rubrik Dari Hati ke Hati, Majalah Panji Mas dari 1967 – 1981, terbitan Pustaka Panji Mas hal 319)

AH Nasution, Jenderal Cerdas Dibalik Jatuhnya Soekarno dan Lahirnya Orde Baru

Drama besar G30S /PKI menampilkan dua aktor besar dengan peran protagonis, yaitu Panglima Kostrad Mayjen. TNI. Soeharto dan peran antagonis oleh Presiden Soekarno. Lantas siapa sutradara hebat yang mengatur jalan ceritanya ?

Dialah jenderal cerdas dan ahli strategi yang selamat dalam percobaan penculikan serta pembunuhan ketika malam 30 September 1965, Sang Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Pertahanan, Jenderal Abdul Haris Nasution.

Tanpa peran dan kelihaian Pak Nas, panggilan akrab AH Nasution, cerita sejarah Indonesia tidak akan seperti sekarang ini. Mulai dari pembubaran PKI, lahirnya Super Semar, pelengseran Soekarno dan pengangkatan Jenderal Soeharto, hingga lahirnya era Orde Baru

Adalah salah besar, jika menganggap bahwa Soeharto lah yang menggulingkan Soekarno.

Jika melihat fakta sejarah, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution adalah orang yang paling berperan dalam menjatuhkan Soekarno dari jabatan-nya Presiden Seumur Hidup.

Saat tragedi G30S/PKI, AH Nasution (sapaan akrab beliau) menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan serta menjabat Kepala Staff Angkatan Bersenjata.

Dia adalah target utama yang harus dihilangkan, kegagalan Cakrabirawa membunuhnya adalah awal serangan balik yang maha dashyat untuk Soekarno dan Dewan Revolusi.

Nasution adalah salah satu Jenderal Angkatan Darat (AD) yang terpaksa setuju pada perintah Soekarno untuk menyerang Malaysia.

Sebagian besar Jenderal AD menolaknya.
Mereka tak mau nyawa prajurit AD digadaikan untuk ambisi pribadi Soekarno.

Apalagi dalam perang tersebut, Ada upaya penyebaran faham komunisme oleh PKI dan menyokong Partai Komunis Malaysia.

Para relawan yang disusupkan juga dipersenjatai dengan senjata kiriman dari negara komunis, yang nantinya bakal diusulkan oleh DN Aidit untuk jadi angkatan kelima.

Nasution berhasil lolos dengan luka di kaki.
Dari tempat persembunyianya, dia meraba-raba korps pasukan yang setia padanya.

Ketemulah Soeharto yang menjawab Panglima Kostrad (Pangkostrad).

Namun pada masa itu jabatan Panglima Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat tidak membawahi pasukan, berbeda dengan sekarang.

Soeharto dengan cerdik memanggil komandan RPKAD (Kopassus) Sarwo Edhie dan meminta kesetiaan-nya dan pasukan-nya.

Setelah memiliki pasukan dan kelengkapan-nya, Soeharto meminta Nasution untuk datang ke markas Kostrad.

Di sinilah Nasution kali pertama mendapat perawatan atas luka-lukanya dan melancarkan serangan balik.

Sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan.
Nasution memberi perintah pada Soeharto untuk menjaga kesiagaan pasukan Angkatan Darat sembari menyusun serangan balasan.

Ketika Dewan Revolusi diumumkan dari markas TNI AU di Halim. Nasution adalah orang pertama yang membangkang.

Dari Halim atas nama Dewan Revolusi, Soekarno langsung menunjuk Mayjen Pranoto Reksosamodra, sebagai Panglima Angkatan Darat.

Mengetahui ini, Nasution segera mengamankan Pranoto di Markas Kostrad, dia dibrifing agar tidak menerima jabatan ini.

Menyadari bahwa kekuatan Angkatan Darat saat itu hanya prajurit RPKAD, jumlah kostrad sendiri saat itu tak memiliki personel prajurit.

Nasution meminta bantuan Panglima Angkatan Laut, RE Martadinata.

Gabungan prajurit RPKAD dan KKO sukses memukul balik gerakan G30S dan memaksa Presiden Soekarno pulang ke istana negara.
Membubarkan Dewan Revolusi.

Nama Nasution, berkibar hati rakyat Indonesia saat, melebihi Soeharto.

Di saat bersamaan dia berduka atas kematian putranya.

Dalam beberapa minggu pertama setelah G30S, Nasution-lah yang terus-menerus melobi Soekarno untuk menunjuk Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat.

Soekarno, yang setelah 1 Oktober tetap menginginkan Pranoto sebagai pimpinan angkatan darat, awalnya dia ingin menjadikan Soeharto hanya sebagai Panglima Kopkamtib, tetapi dengan lobi terus-menerus yang dilakukan Nasution, Soekarno akhirnya dibujuk dan pada tanggal 14 Oktober 1965, ditunjuklah Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat.

Soekarno sebenarnya memahami sepak terjang Nasution, untuk mengebiri langkahnya, dia menawarkan posisi wakil presiden.

Nasution pintar, melalui Soeharto, Pada awal 1966 mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa tidak ada kebutuhan untuk mengisi kursi wakil presiden yang kosong.

Nasution dengan cerdik, dia membidik kursi ketua MPRS.

Tujuanya satu, Agar bisa  menumbangkan Soekarno, agar penderitaan rakyat berakhir.

Soekarno telah diangkat oleh MPRS sebagai presiden seumur hidup, maka hanya MPRS saja yang bisa melengserkan-nya.

Setelah Soeharto menerima supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) dari Soekarno.

Nasution menyadari bahwa Supersemar tidak hanya memberikan kekuasaan darurat kepada Soeharto tetapi juga memberinya kontrol eksekutif.

Nasution menyarankan kepada Soeharto bahwa ia berhak membentuk kabinet darurat. Menggantikan kabinet yang pro PKI dan pro Soekarno.

Soeharto, masih hati-hati tentang apa yang dia bisa atau tidak bisa lakukan dengan kekuatan barunya, karena pembentukan kabinet adalah tanggung jawab presiden.

Nasution mendorong Soeharto, berjanji untuk memberikan dukungan penuh.

Tanggal 18 Maret 1966, Soeharto menangkap Chaerul Saleh, Ketua MPRS dan anggota MPRS yang dianggap pro PKI. Sebagai gantinya dibentuk MPRS pengganti.

MPRS yang baru pun bersidang, dan Nasution terpilih sebagai ketua secara aklamasi.

Dengan cerdik, pada tgl 21 Juni 1966 Nasution dan MPRS meratifikasi Supersemar. Dengan keputusan ini, berarti Soekarno dilarang menariknya kembali.

Pada tgl 22 Juni,  Soekarno mencoba melawan dengan menyampaikan pidato berjudul Nawaksara (Sembilan butir) di depan sidang MPRS.

Namun Nasution bergeming, bahwa Supersemar tidak boleh dicabut atau ditarik kembali.

Selama dua minggu ke depan, Nasution sibuk memimpin Sidang Umum MPRS.

Di bawah kepemimpinannya, MPRS mengambil langkah-langkah seperti melarang paham Marxisme-Leninisme, mencabut keputusan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, dan memerintahkan pemilihan legislatif yang akan diselenggarakan pada bulan Juli 1968.

Sidang Umum MPRS juga meningkatkan kekuasaan Soeharto dengan secara resmi memerintahkan-nya untuk merumuskan kabinet baru.

Sebuah keputusan juga disahkan yang menyatakan bahwa jika presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya, ia kini akan digantikan oleh pemegang Supersemar, bukan wakil presiden.

Inilah kenapa Nasution dulu, Ogah diangkat jadi Wapres, dengan jadi ketua MPRS  dia bisa menumbangkan Soekarno.

Tahun 1966 pun berlalu, Soekarno semakin defensif dan popularitasnya di kalangan rakyat Indonesia semakin menurun.

Jika Soeharto masih berbelas kasihan pada Bung Karno seperti membelanya di hadapan demonstran rakyat.  Tidak dengan Nasution,
Soekarno harus segera diganti.

Nasution menyatakan bahwa : Soekarno harus bertanggung jawab atas situasi buruk yang melanda pemerintahan dan masyarakat Indonesia pada saat itu.

Nasution juga menyerukan, Agar Soekarno dibawa ke pengadilan.

Pada 10 Januari 1967, Nasution dan MPRS bersidang lagi dan Soekarno menyerahkan laporannya (dia tidak menyampaikan hal itu secara pribadi sebagai pidato) yang diharapkan bisa mengatasi masalah G30S.

Diberi judul “Pelengkap Nawaksara”.

Salah satu poinya jika dirinya (Soekarno) akan disalahkan atas G30S, Menteri Pertahanan dan Keamanan pada saat itu (Nasution) juga harus disalahkan karena tidak melihat G30S datang dan menghentikannya sebelum terjadi.
Tentu saja laporan ini, Sekali lagi ditolak oleh MPRS yang dipimpin Nasution.

Nasution memberi selamat kepada Jenderal Soeharto atas pengangkatannya sebagai acting presiden, 12 Maret 1967.

Pada bulan Februari 1967,  DPR-GR menyerukan Sidang Istimewa MPRS pada bulan Maret untuk mengganti Soekarno dengan Soeharto.

Soekarno tampaknya pasrah akan nasibnya, akhirnya pada 12 Maret 1967, Soekarno secara resmi dicabut mandatnya sebagai Presiden oleh MPRS.

Nasution kemudian menyumpah Soeharto ke tampuk kekuasaan sebagai pejabat presiden.

Setahun kemudian pada 27 Maret 1968, Nasution memimpin pemilihan dan pelantikan Soeharto sebagai Presiden penuh.

Setelah kemenangan-nya menumbangkan kediktatoran Soekarno. Jendral Nasution pelan-pelan menarik diri dari urusan Politik di era Presiden Soeharto.

Baginya, perjuangan telah usai,
Membebaskan rakyat Indonesia dari cengkeraman diktator bernama Soekarno.

Sumber :  http://militermeter.com/

Siapa Imam Azis, Berani Mengatakan Film G 30 S/ PKI Sebagai Sampah ?

Saya ada di Studio 41 Tendean Jakarta waktu film “G 30 S /PKI” dibuat oleh Arifin C Noor. Saya sempat menjadi Direktur Litbang Studio 41 sampai Dirut Studio 42 Mas Edy meninggal 2000. Dan Direktur Perum Pusat Film Negara (PPFN) G. Dwipayana juga meninggal.

Saya Wakil Sekretaris LPBH PBNU saat ini, tapi belum pernah dengar karir maupun kompetensi Imam Azis yang di PBNU mengurus kebudayaan, yang kemarin menyatakan film “G 30 S/ PKI” film sampah. Apalagi bikin film. PBNU sendiri belum pernah bikin film yang sutradaranya dari PBNU.

Saya baca Imam Azis yang juga di PBNU, mencaci maki film “G 30 S / PKI” yang disutradarai Cineas Arifin C Noor sebagai film horor murahan di seantero medsos. Bukan budayawan, bukan film maker, bukan cineas, mencaci maki karya orang lain. Bagaimana membacanya ini bro Imam?

Studio 41 dan film G 30 S / PKI
Film G 30 S / PKI dirilis tahun 1984. Produsernya adalah PPFN (Perum Pusat Film Negara). Pelaksana produksinya adalah Studio 41, Tendean Jakarta Selatan.

Tak kurang selama setahun riset dan hunting location dilakukan Mas Edy CS dan Arifin C Noor untuk menyusun naskahnya, skenario dan story board dengan metodologi jumping shoot. Bersama dengan film “G 30 S / PKI” juga dibuat film “Jakarta 66”.

Entah jadi apa Imam Azis waktu itu. Salah-salah baru mengaji kitab gundul. Belum nyampe ke kebudayaan, apalagi bahasa kamera.

Studio 41 adalah studio pertama di Indonesia, didirikan oleh G Dwipayana, penulis naskah film “Si Unyil” yang juga Asisten Menteri Sekretariat Negara. Studio 41 adalah satu-satunya studio film (yang belakangan terkenal dengan Production House). IKJ (Institut Kesenian Jakarta), TIM diinisiasi dari Studio 41, dan tempat praktikum anak-anak IKJ.

Kamera Celluloid

Film “G 30 S / PKI” dibuat dengan kamera celluloid. Untuk memakai kamera ini, kameramen, sutradara, penulis skenario, harus paham bahasa kamera. Edit tak bisa dilakukan di Indonesia, umumnya di Ad Lab, Australia atau Hongkong. Mahal sekali. Edit linier baru bisa dilakukan setelah PPFN membeli komputer Imix Family tahun 1990 an, bersistem mainframe. Operatornya terhitung dengan jari, hanya ada di Studio 41.

Bicara kualitas gambar, hasil celluloid jauh di atas kualitas digital sampai kini, karena sejumlah teknik celluloid tak dimiliki kamera beta maupun kamera digital. Juga penyusunan gambar yang kini tak menggunakan story board, sementara di Hollywood, story board masih prasyarat wajib hingga kini, bahkan untuk jenis skenario teleplay.

Arifin C Noor

Cineas terkemuka saat itu adalah Arifin C Noor. Karyanya sangat termashur. Arifin juga penulis naskah teater, antara lain, “Umang-Umang”, “Sumur Tanpa Dasar”, keduanya menduduki juara naskah nasional.

Demikian mashurnya Arifin, sehingga Noorca Marendra Massardi mengganti namanya menjadi Noorca Marendra Massardi. Noorca berasal dari C Noor, sedang Marendra berasal dari Rendra. Sedang nama aslinya sendiri adalah Mas Ardi. Noorca adalah 9 kali menjadi Pimred, terakhir Pimred Majalah Forum Keadilan di mana saya jadi Kapusdata Majalah Forum.

Arifin C Noor adalah sutradara pertama yang melakukan pengambilan gambar tanpa skenario dan story board di Indonesia. Karena itu, ia dijuluki cineas jenius. Dan nama Arifin C Noor peringkat teratas, baik wibawa, karya seni, maupun wawasan kebudayaan. Lainnya di bawah dia.

Ketika hari-hari ini karya Arifin C Noor dicaci maki sebagai sampah dan horror oleh budayawan PBNU Imam Azis, sudah pasti budayawan ini, tak paham karya cinema.

Niscaya Imam lilu, juga ketika menonton film “Gladiator”. Lo, di naskah teaternya Brutus menikam Julius Caesar 14 kali. Kok dicekik?

Belajar Sejarah

Kalau mau belajar sejarah, jangan dari film besar. Melainkan di dokumenter, buku sejarah. Bukan di film “G 30 S / PKI”. Ngawur berat.

Film itu adalah film yang dibiayai oleh PPFN, berkisah tentang Presiden Soeharto. Versinya jelas PPFN. Tak lantas film ini sampah atau horror. Sampai kini, belum ada film sebaik karya Arifin C Noor itu.

Kalau merasa hebat, buatlah film yang lebih baik dari karya Arifin C Noor. Sampai matahari terbit dari Barat, niscaya takkan mampu. Kalau marah kepada Panglima TNI yang memutar film itu, caci maki saja Jenderal Gatot Nurmantio.

Tak berani kan? Kurang nyalinya. LOL. Di mana salahnya film itu bro? Tolong tunjukkan kebenaran versi antum. Mana?

Oleh: Djoko Edhi Abdurrahman
(Penulis adalah Mantan Direktur Litbang Studio 41, Mantan Anggota Komisi III DPR, Wasek LPBH PBNU)

DALANG G30S /PKI TERNYATA...!!!

Siapa Dalang Peristiwa G30S/PKI

Topik tulisan ini adalah apakah benar Soekarno dalang G30S/PKI dan bukan sekedar bertanggung jawab dalam kedudukannya sebagai Presiden dan Panglima Tertinggi ABRI? Dalam hal ini, bukti-bukti yang ditemukan setelah peristiwa G30S/PKI pada dasarnya memang membuktikan bahwa Soekarno mendalangi G30S/PKI, dan bukti-bukti tersebut antara lain:

Pertama, berdasarkan kesaksian salah satu korban G30S/PKI, yaitu Jenderal AH Nasution dalam buku berjudul: “Peristiwa 1 Oktober 1965, Kesaksian Jenderal Besar Dr. A.H. Nasution,” terbitan Narasi, halaman 29, ditemukan fakta bahwa Panglima Angkatan Udara Omar Dhani telah memberikan laporan kepada Soekarno pada tanggal 28 dan 29 September 1965 bahwa ada gerakan dari unsur-unsur perwira muda angkatan darat untuk menindak Dewan Jenderal. Namun Soekarno tidak melakukan apa-apa. Pengetahuan Omar Dhani mengenai akan berlangsungnya gerakan G30S/PKI ini diperkuat dengan wawancara Omar Dhani dengan tim penyusun buku putih TNI AU atau AURI berjudul Menyingkap Kabut Halim 1965, bahwa Omar Dhani sesungguhnya telah menerima informasi dari Letkol Udara Heroe Atmodjo akan ada gerakan menculik Dewan Jenderal dan membawa mereka menemui Soekarno (halaman 225-227). Hal ini juga diperkuat oleh buku pledoi Omar Dhani, berjudul Tuhan, Pergunakanlah Hati, Pikiran dan Tanganku, halaman 58:
‎
“Secara serius dilaporkan bahwa akan ada gerakan di lingkungan Angkatan Darat. Gerakan itu akan menjemput para jenderal Angkatan Darat, termasuk anggota Dewan Jenderal, untuk dihadapkan langsung kepada Bung Karno…Gerakan ini akan dilakukan oleh para perwira muda yang mendapat dukungan dari bawahan serta para pegawai sipil…”

Informasi ada gerakan G30S/PKI yang diperoleh dari Heru Atmodjo, salah satu anggota gerakan‎ sengaja tidak dilaporkan Omar Dhani kepada Ahmad Yani, selaku panglima angkatan darat dan target G30S/PKI. Hal ini diakui Omar Dhani sendiri: "...oleh karena Heroe unsur pimpinan intel AURI, sebagai Panglima AURI sudah pasti saya harus percaya penuh kepadanya. Info tersebut tidak saya sampaikan kepada angkatan lain sebab ini merupakan urusan internal Angkatan Darat."

(Julius Pour, Gerakan 30 September: Pelaku, Pahlawan & Petualang halaman 96).‎

Kedua, setelah peristiwa G30S/PKI, Soekarno terus menerus menolak menindak orang-orang yang nyata-nyata terlibat dalam G30S/PKI seperti Brigjend Soepardjo, DN Aidit, Omar Dhani dan lain-lain dengan alasan terbunuhnya enam jenderal, Ade Irma Suryani yang masih kecil dan korban lain adalah  sekedar “Een rimpel in de oceaan van de revolusi," atau ‎sekedar persoalan kecil seperti buih ombak di lautan luas. Sebaliknya Soekarno justru bertahan di Halim, yang menjadi markas G30S/PKI dan mengumpulkan pemimpin ABRI ke Halim. Bukan itu saja, tapi Soekarno ternyata memiliki informasi dengan jelas mengenai apa yang terjadi ketika para jenderal dibawa ke Lubang Buaya, seperti diutarakan oleh Brigjend Sucipto:

“Berkatalah Soekarno antara lain kepada Pak Cipto: ‘Cip, kekejaman-kekejaman PKI yang termuat dalam surat-surat kabar itu semuanya tidak benar. Tahukah kamu bahwa penembakan terhadap Jenderal Suprapto, cs adalah atas putusan dari semacam pengadilan rakyat di Lubang Buaya dan dilaksanakan dengan baik dan sopan. Para Jenderal sebelum ditembak matanya ditutup dahulu dengan kain, dan sebelum menembak para penembaknya minta maaf lebih dahulu karena terpaksa melakukan itu demi revolusi…

Mendengar cerita Bung Karno itu, dan mungkin karena terdorong emosinya, maka bagaikan seorang hakim bertanya kepada seorang tertuduh, segera Pak Cip menanya kepada Presiden, dari siapa beliau mendengar atau mengetahui, hal ini. Presiden mencoba mengelakan pertanyaan Mayjend Sucipto itu dengan mengatakan agar Pak Cip jangan begitu emosional…”

(Peristiwa 1 Oktober 1965, Kesaksian Jenderal Besar Dr. A.H. Nasution,” terbitan Narasi, halaman 67 – 69.)

Bukti lain bahwa anggota G30S/PKI melaporkan semua hal mengenai gerakan kepada Soekarno juga didapat dari pernyataan Kolonel Abdul Latief, pemimpin pasukan yang membunuh anak bungsu Jenderal AH Nasution:

"Saya selalu mentaati dan melaporkan segala sesuatu mengenai peristiwa tanggal 1 Oktober 1965 kepada Presiden."

(Julius Pour, G30S, Fakta atau Rekayasa, penerbit Gramedia, halaman 261).‎

Pada faktanya, Soekarno sama sekali tidak sedih dengan peristiwa G30S/PKI dan hal ini semakin ditunjukan ketika dia tidak menghadiri permakaman korban G30S/PKI dan tingkahnya dalam tayangan TVRI pada hari meninggalnya Ade Irma Suryani tanggal 6 Oktober 1965 di mana Soekarno malah bergurau dengan wartawan, merokok, bersikap tenang dan tertawa terbahak-bahak seolah tidak terjadi apa-apa di Indonesia melukai hati rakyat (‎Surat Ratna Dewi Soekarno tanggal 6 Oktober 1965).
‎
Ketiga, dari bahan-bahan pemeriksaan Tim Pemeriksa Pusat ditemukan kesaksian ajudan Soekarno bernama, Brigjend Sugandhi mengenai pembicaraannya dengan Sudisman, DN Aidit dan Soekarno pada tanggal 27 Oktober 1965 dan 30 September 1965. Pembicaraan tersebut mengenai temuan Sugandhi mengenai gerakan di beberapa kampung yang membuat sumur dan bagaimana Sudisman mengajak Sugandhi bergabung dengan PKI. Selanjutnya DN Aidit berusaha menenangkan Sugandhi dengan mengatakan bahwa PKI tidak bermaksud coup melainkan sekedar memperbaiki kerusakan yang disebabkan Dewan Jenderal dan mengenai gerakan ini sudah diketahui semuanya oleh Soekarno. Ketika Sugandhi memberitahu Soekarno tentang PKI mau coup, Soekarno malah menjawab:

“Kamu (Sugandhi) jangan PKI-phobi (dengan nada marah)..kamu tahu Dewan Jenderal? Kamu hati-hati kalau ngomong…Wis, kowe ora campur, diam saja kamu. Kowe wis dicecoki Nasution ya?”

(Dokumen No. 5, Pernyataan Brigadir Jenderal H. Sugandhi dari Victor M. Fic, Kudeta 1 Oktober 1965, Sebuah Studi Tentang Konspirasi, Penerbit Buku Obor)
‎
Pada dasarnya pihak angkatan darat dari awal sudah menyimpulkan bahwa tidak mungkin Soekarno tidak tahu rencana gerakan G30S/PKI. Ini seperti isakan tangis Mayjend Mursid ketika bertemu dan memeluk AH Nasution tanggal 3 Oktober 1965 dan mengatakan: "Bapak [Soekarno] mesti tahu..."
‎
(‎AH Nasution, Jenderal Tanpa Pasukan, hal173).
‎
Keempat, setelah D.N. Aidit dalam pelarian dan menjadi buronan, Soekarno justru berkomunikasi secara rahasia dengan D.N. Aidit melalui surat. Dengan melacak jalur surat tersebutlah akhirnya Angkatan Darat berhasil menemukan lokasi persembunyian D.N. Aidit. Salah satu surat DN Aidit kepada Soekarno tertanggal 6 Oktober 1965 mengkoroborasi pernyataan Brigjend Soegandhi bahwa Soekarno sudah tahu dan merestui G30S/PKI sekaligus membuktikan D.N. Aidit dan PKI adalah pemain pasif dalam G30S/PKI:

“Tanggal 30 September tengah malam saya diambil oleh orang yang berpakaian Tjakrabirawa…Di situ saya diberi tahu bahwa akan diadakan penangkapan terhadap anggota-anggota Dewan Jenderal. Tanggal 1 Oktober saya diberitahu bahwa tindakan terhadap Dewan Jenderal itu sudah berhasil. Saya bertanya, “Apakah sudah dilaporkan kepada PYM [Paduka Yang Mulia Soekarno]. Dijawab sudah dan beliau merestui.”
‎
“Tanggal 1 Oktober saya diberitahu: Pak Aidit sekarang juga harus ke Jateng dengan plane yang sudah disediakan oleh Pangau [Panglima Angkatan Udara Omar Dhani]. Harap usahakan supaya Yogyakarta dapat dijadikan tempat pengungsian Presiden…”

(Dokumen No. 1, Surat Aidit kepada Presiden Soekarno tanggal 6 Oktober 1965, Victor M. Fic, ibid).

Pernyataan DN Aidit di atas diperkuat oleh pengakuan Mayor Bowo, dan Jenderal Mursyid.

Mayor Bowo adalah bekas ajudan Jaksa Agung Sutardio dan salah satu perwira binaan Biro Chusus PKI, yang turut hadir dalam pertemuan rahasia antara Soekarno dan orang-orang kepercayaannya di Istana Tampaksiring Bali tanggal 25 September 1965 di mana Soekarno menyatakan dia akan memiliki gawean besar. Menurut rencana dia akan memanggil Letjend Ahmad Yani di hadapan para Waperdam dan panglima angkatan lain pada tanggal 28 September 1965 di Istana Negara dengan tujuan menuntut pertanggung jawaban atas Dokumen Gilchrist, dan Dewan Jenderal. Selanjutnya Ahmad Yani akan dituduh sbg penghianat bangsa, diculik dan diajukan ke Mahkamah Militer bertempat di Kompleks PU Halim (Soegiarso Soerojo, ibid, halaman 360 - 361).

Sedangkan Mayjend Mursyid adalah salah satu deputi Ahmad Yani, yang pada tanggal 23 S‎eptember 1965 menemui Soekarno dan mengatakan bahwa benar ada sejumlah jenderal yang menentang kebijakan Soekarno: "Perintah Bung Karno kepada saya untuk mengecek kebenaran pati-pati AD yang tidak loyal pada Bapak telah saya kerjakan. Ternyata memang benar bahwa jenderal-jenderal yang Bapak sebutkan itu tidak menyetujui politik Bapak dan tidak setia pada Bapak." (Antonie Dake, ibid, halaman 274).
‎
Kelima, Dalam instruksi D.N. Aidit kepada seluruh CBD PKI tanggal 10 November 1965 terungkap bahwa terdapat perjanjian rahasia antara Soekarno dan Republik Rakyat China yang mengawali keterlibatan PKI dalam G30S/PKI. Perjanjian rahasia ini juga melibatkan Soebandrio dan pasca kegagalan G30S/PKI, ternyata Soekarno telah menghianati PKI. Akibat penghianatan tersebut, DN Aidit menyampaikan bahwa bila Soekarno dan Soebandrio terus menghianati PKI maka PKI akan mengumumkan perjanjian rahasia yang dibuat dengan Soekarno dan hal ini berarti lonceng kematian dan kehancuran bagi Soekarno dan Soebandrio.‎

(Instruksi-instruksi Tetap Central Comite Partai Komunis Indonesia tanggal 10 Nopember 1965, Victor M. Fic, ibid).

Keenam, Bambang Widjanarko, ajudan Soekarno pada saat G30S/PKI terjadi memberikan kesaksian di Teperpu bahwa setelah Soekarno sampai di Halim pada tanggal 1 Oktober 1965, dia menepuk-nepuk bahu Brigjend Soepardjo dan mengatakan: “Je hebt goed gedaan, Kenapa Nasution kok lolos?” (Anda telah melakukan dengan baik. Kenapa Nasution kok lolos?)

(Lihat lampiran berupa Berkas Acara Pemeriksaan atas nama Bambang Widjanarko di Antonie C.A. Dake, Sukarno File, Kronologi Suatu Keruntuhan)

Selain itu, menurut keterangan Bambang Supeno, Komandan Batalyon 530/Para, pasukan G30S/PKI,  bahwa pada kesempatan lain setelah Soepardjo membuat laporan, Soekarno meluapkan kemarahan dan menampar Soepardjo seraya mengucapkan umpatan serta rasa kesalnya, "jenderal tai...mengapa kita bisa kalah?"

(Julius Pour, ibid, halaman 177).‎

Bambang Widjanarko juga bersaksi bahwa pada tanggal 23 September 1965, Soekarno memanggil Jenderal Saboer, Sunarjo dan Soedirgo untuk memberi perintah menindak jenderal-jenderal yang tidak loyal.

(Julius Pour, 103).‎
‎‎
Ketujuh, Di Mubes Teknik bertempat di Istora Senayan tanggal 30 September 1965, Bambang Widjanarko bersaksi menyerahkan kepada Soekarno sepucuk surat dari Letkol Untung yang dititipkan melalui Sogol Djauhari Abdul Muchid. Setelah itu Soekarno membaca surat tersebut di beranda luar, mengangguk-anggukan kepala dan masuk kembali ke tempat duduk. Peristiwa ini terjadi hanya satu jam sebelum Letkol Untung dan pasukan G30S/PKI melancarkan operasi mereka.
‎
Keterangan Bambang Widjonarko bahwa Soekarno m‎enerima surat dari Letkol Untung dibenarkan oleh Mangil Martowidjojo, Komandan DKP Tjakrabirawa, pengawal pribadi Soekarno:

"...begitu menerima surat dari Sogol‎, Bapak memberi isyarat ingin ke belakang. Beliau segera saya antar, diiringi Pak Saelan dan Bambang Widjanarko. Di depan toilet suratnya dibuka. Sesudah selesai dibaca, langsung disimpan dalam saku baju pakaian seragam Panglima Tertinggi yang malam itu beliau pakai. Saat itu Untung memang hadir di Senayan. Bersama anak buahnya, mereka bertugas mengawal Presiden. Saya tidak pernah lupa, Kolonel Saelan malam itu marah kepada Untung karena salah satu pintu Istora tidak dijaga dengan tertib..."‎
‎
Setelah itu Soekarno berpidato dan mengutip bagian dari Bagavad Gita pada bagian dialog Krishna kepada Arjuna supaya tidak ragu-ragu menjalankan tugas negara dan membunuh siapapun yang menjadi lawannya di medan perang sekalipun orang itu adalah saudaranya sendiri. Kutipan pidato dimaksud diambil dari buku Revolusi Belum Selesai, Kumpulan Pidato Presiden Soekarno 30 September 1965 – Pelengkap Nawaksara, halaman 44:

“Kresna memberi ingat kepadanya. Arjuna, engkau ini ksatria. Apa tugas ksatria? Tugas ksatria adalah berjuang. Tugas ksatria adalah bertempur kalau perlu. Tugas ksatria adalah menyelamatkan, mempertahankan tanah airnya. Ini adalah tugas ksatria. Ya benar, di sana itu engkau punya saudara sendiri, engkau punya tante sendiri, engkau punya guru sendiri ada di sana, tetapi jangan lupa tugasmu sebagai ksatria. Mereka hendak menggempur negara Pandawa, gempur mereka kembali. Itu adalah tugas ksatria. Kerjakan engkau punya kewajiban sebagai ksatria. Karmane, fadikaraste, mapalesyu, kadatyana. Kerjakan engkau punya kewajiban, tanpa menghitung-hitung untung atau rugi. Kewajibanmu kerjakan!”‎
‎
Kedelapan: beberapa saksi yang diperiksa menyatakan bahwa pada tanggal 4 Agustus 1965, Letkol Untung dipanggil Soekarno ke tempat tidurnya dan disaksikan oleh Brigjend Sabur. Pada kesempatan itu, Soekarno menanyakan kepada Letkol Untung kesiapannya mengambil tindakan kepada Djenderal-djenderal  yang tidak loyal. Letkol Untung menyanggupi. (Antonie Dake, ibid, halaman 413). Hal ini juga diungkap Bono alias Walujo, orang ketiga dalam Biro Chusus PKI‎. Bahwa setelah menghadap Soekarno itu, Untung segera bertemu Bono, yang mana kemudian Bono melaporkan kepada Sjam, dan Sjam kepada DN Aidit (Soegiarso Soerojo, Siapa Menabuh Angin Akan Menuai Badai, halaman 355).

Jenderal tidak loyal dimaksud adalah jenderal angkatan darat yang dituding sebagai Dewan Jenderal yang menurut rumor yang disebar oleh Soebandrio dan BPI, mau melakukan kudeta terhadap Soekarno:

"Soebandrio sangat aktif menyebarkan isyu Dewan Jenderal -- sebuah isyu yang menurut pengakuan di kemudian hari, ia peroleh dari Kepala Staf BPI Brigjen Pol Sutarto...Isyu tersebut sejalan dengan penyebarluasan apa yang ia sebut sebagai Dokumen Gilchrist, di dalam mana disebuttkan adanya our local army friends...Tapi Ladislav Bittman, bekas Kepala Departemen Dinas Intelijen Cekoslovakia, menulis dalam The Deception Game bahwa pemerintahan Praha menjalin hubungan yang kuat dengan Soebandrio."

(B. Wiwoho dan Banjar Chaeruddin, Memori Jenderal Yoga, penerbit PT Bina Rena Pariwara, halaman 192.)‎
‎
Kesembilan, Hasil temuan intelijen Amerika, CIA, dalam sebuah dokumen rahasia yang sudah dilepas ke publik karena mendapat status declassified menyimpulkan bahwa dari hasil temuan intelijen ditemukan dalang besar G30S/PKI adalah Soekarno.

https://www.cia.gov/library/center-f...2a02p_0001.htm

Kesepuluh, penulis Dokumen Gilchrist yang dijadikan alasan pembenar bagi Soekarno mempercayai rumor Dewan Jenderal ketimbang ucapan Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani di Istana Tampak Siring, Bali, adalah penulis pidato resmi kepresidenan, yaitu Carmel Budiardjo.‎

http://www.kaskus.co.id/thread/549ca...asia-g30s-pki/‎

Carmel Budiardjo bernama asli Carmel Brickman, wanita Inggris, isteri Soewondo Budiardjo. Sebagai sesama aktivis mahasiswa komunis, keduanya bertemu di Praha, Cekoslovakia, kemudian menikah di sana tahun 1950. Dua tahun setelah pernikahan, pasangan Indonesia-Inggris tersebut pindah ke Indonesia, menetap di Jakarta.

Soewondo Budiardjo sebagai pengurus HSI (Himpunan Sardjana Indonesia), organisasi sarjana yang dikendalikan PKI, awal tahun 1968 ditahan dengan tuduhan dengan tuduhan terlibat Peristiwa 30 September. Carmel, yang pada masa itu bertugas di Deparlu sebagai penerjemah Soebandrio, beberapa waktu kemudian ikut ditahan, sebagaimana suaminya....Sesudah dibebaskan, Carmel menetap di London, dikenal menerbitkan buletin Tapol yang mengkritisi pemerintahan Presiden Soeharto. Soewondo Budiardjo sendiri pernah ditangkap Jenderal DI Panjaitan karena menyelundupkan senjata chung dari RRC di dalam bahan bangunan untuk pendirian gedung CONEFO.
‎
(Julius Pour, Ibid, halaman 393).‎
‎
Masih banyak bukti lain, misalnya, yang menyebar isu Dewan Jenderal ke publik untuk pertama kali adalah BPI pimpinan Soebandrio, seorang Soekarnis tulen. Demikian pula adalah Soebandrio yang mengaku memperoleh salinan Dokumen Gilchrist dan menyebarnya ke anggota delegasi Konferensi Asia Afrika di Aljazair dan kemudian dimuat oleh surat kabar Mesir. ,amun demikian untuk tulisan ini sepuluh saja sudah cukup.

Adapun mengenai motivasi Soekarno membunuh jenderalnya sendiri adalah karena pada dasarnya dia menganggap para jenderal angkatan darat itu tidak loyal. Indikasi tersebut didapat Soekarno dari doktrin baru angkatan darat yang dipelopori oleh Ahmad Yani dan Nasution mengenai “bahaya dari utara,” atau negara RRC yang menjadi bahaya utama Indonesia dan bukan Amerika Serikat membuat Soekarno murka karena doktrin tersebut berlawanan dengan garis politik Soekarno khususnya mengenai NEFOS, OLDEFOS dan NEKOLIM. Kemarahan Soekarno diungkap di depan umum dalam acara di Istana Tampak Siring, Bali, tanggal 6 Juni 1945, dengan mengatakan ada jenderal-jenderal pethak yang telah menentang dirinya.‎ Kemarahan itu kembali ditunjukan pada pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus 1965 yang ditulis oleh Njoto dan Carmel Budiardjo, antara lain:

"Meski kamu jenderal pada masa perjuangan masa kemerdekaan, tetapi kalau hari ini kamu mengacau Nasakom, anti persatuan nasional, anti Nasakom, ...pasti aku tendang keluar.."‎

Keraguan Soekarno terhadap loyalitas Ahmad Yani sudah mulai dirasakan Yani sejak pertengahan tahun 1963 ketika Yani menyampaikan hal tersebut kepada AH Nasution.

(‎Jenderal Tanpa Pasukan, Politisi Tanpa Partai. Perjalanan Hidup AH Nasution, halaman 141).

Ketakutan Soekarno mungkin semakin menjadi setelah Presiden Aljazair, Ben Bella digulingkan Kolonel Boumedienne, Panglima Angkatan Darat atas dukungan dari CIA, Dinas Rahasia Amerika Serikat pada 20 Juni1965.‎ (Anonymous).

Partai Komunis Indonesia dari Masa ke Masa

"INILAH SEJARAH YANG TIDAK BOLEH DI LUPAKAN OLEH KITA SEMUA."    

Tgl 31 Oktober;1948 : Muso di Eksekusi di Desa Niten Kecamatan Sumorejo Kabupaten Ponorogo. Sedang MH.Lukman dan Nyoto pergi ke Pengasingan di Republik Rakyat China (RRC).

Akhir November 1948 : Seluruh Pimpinan PKI Muso berhasil di Bunuh atau di Tangkap, dan Seluruh Daerah yg semula di Kuasai PKI berhasil direbut, antara lain : Ponorogo, Magetan, Pacitan, Purwodadi, Cepu, Blora, Pati, Kudus, dan lain'y.

Tgl 19 Desember 1948 : Agresi Militer Belanda kedua ke Yogyakarta.

Tahun 1949 : PKI tetap Tidak Dilarang, sehingga tahun 1949 dilakukan Rekontruksi PKI dan tetap tumbuh berkembang hingga tahun 1965.

Awal Januari 1950 : Pemerintah RI dgn disaksikan puluhan ribu masyarakat yg datang dari berbagai daerah seperti Magetan, Madiun, Ngawi, Ponorogo dan Trenggalek, melakukan Pembongkaran 7 (Tujuh) Sumur Neraka PKI dan mengidentifikasi Para Korban. Di Sumur Neraka Soco I ditemukan 108 Kerangka Mayat yg 68 dikenali dan 40 tidak dikenali, sedang di Sumur Neraka Soco II ditemukan 21 Kerangka Mayat yg semua'y berhasil diidentifikasi. Para Korban berasal dari berbagai Kalangan Ulama dan Umara serta Tokoh Masyarakat.

Tahun 1950 : PKI memulai kembali kegiatan penerbitan Harian Rakyat dan Bintang Merah.

Tgl 6 Agustus 1951 :
Gerombolan Eteh dari PKI menyerbu Asrama Brimob di Tanjung Priok dan merampas semua Senjata Api yg ada.

Tahun 1951 : Dipa Nusantara Aidit memimpin PKI sebagai Partai Nasionalis yg sepenuh'y mendukung Presiden Soekarno sehingga disukai Soekarno, lalu Lukman dan Nyoto pun kembali dari pengasingan untuk membantu DN Aidit membangun kembali PKI.

Tahun 1955 : PKI ikut Pemilu Pertama di Indonesia dan berhasil masuk empat Besar setelah MASYUMI, PNI dan NU.

Tgl 8-11 September 1957 : Kongres Alim Ulama Seluruh Indonesia di Palembang–Sumatera Selatan Mengharamkan Ideologi Komunis dan mendesak Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Pelarangan PKI dan semua Mantel organisasi'y, tapi ditolak oleh Soekarno.

Tahun 1958 : Kedekatan Soekarno dgn PKI mendorong Kelompok Anti PKI di Sumatera dan Sulawesi melakukan koreksi hingga melakukan Pemberontakan terhadap Soekarno. Saat itu MASYUMI dituduh terlibat, karena Masyumi merupakan MUSUH BESAR PKI.

Tgl 15 Februari 1958 :
Para pemberontak di Sumatera dan Sulawesi Mendeklarasikan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), namun Pemberontak kan ini berhasil dikalahkan dan dipadamkan.

Tanggal 11 Juli 1958 : DN Aidit dan Rewang mewakili PKI ikut Kongres Partai Persatuan Sosialis Jerman di Berlin.

Bulan Agustus 1959 : TNI berusaha menggagalkan Kongres PKI, namun Kongres tersebut tetap berjalan karena ditangani sendiri oleh Presiden Soekarno.

Tahun 1960 : Soekarno meluncurkan Slogan NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis) yg didukung penuh oleh PNI, NU dan PKI. Dgn demikian PKI kembali terlembagakan sebagai bagian dari Pemerintahan RI.

Tgl 17 Agustus 1960 : Atas Desakan dan Tekanan PKI terbit Keputusan Presiden RI No.200 Th.1960 tertanggal 17 Agustus 1960 tentang "PEMBUBARAN MASYUMI (Majelis Syura Muslimin Indonesia)" dgn dalih tuduhan keterlibatan Masyumi dalam Pemberotakan PRRI, padahal hanya karena ANTI NASAKOM.

Medio Tahun 1960 : Departemen Luar Negeri AS melaporkan bahwa PKI semakin kuat dgn keanggotaan mencapai 2 Juta orang.

Bulan Maret 1962 : PKI resmi masuk dalam Pemerintahan Soekarno, DN Aidit dan Nyoto diangkat oleh Soekarno sebagai Menteri Penasehat.

Bulan April 1962 : Kongres PKI.

Tahun 1963 : PKI Memprovokasi Presiden Soekarno untuk Konfrontasi dgn Malaysia, dan mengusulkan dibentuk'y Angkatan Kelima yg terdiri dari BURUH dan TANI untuk dipersenjatai dengan dalih ”Mempersenjatai Rakyat untuk Bela Negara” melawan Malaysia.

Tgl 10 Juli 1963 : Atas Desakan dan Tekanan PKI terbit Keputusan Presiden RI No.139 th.1963 tertanggal 10 Juli 1963 tentang PEMBUBARAN GPII (Gerakan Pemuda Islam Indonesia), lagi-lagi hanya karena ANTI NASAKOM.

Tahun 1963 : Atas Desakan dan Tekanan PKI terjadi Penangkapan Tokoh-Tokoh Masyumi dan GPII serta Ulama Anti PKI, antara lain : KH.Buya Hamka, KH.Yunan Helmi Nasution, KH.Isa Anshari, KH.Mukhtar Ghazali, KH.EZ.Muttaqien, KH.Soleh Iskandar, KH.Ghazali Sahlan dan KH.Dalari Umar.

Bulan Desember 1964 :
Chaerul Saleh Pimpinan Partai MURBA (Musyawarah Rakyat Banyak) yg didirikan oleh mantan Pimpinan PKI, Tan Malaka, menyatakan bahwa PKI sedang menyiapkan KUDETA.

Tgl 6 Januari 1965 : Atas Desakan dan Tekanan PKI terbit Surat Keputusan Presiden RI No.1/KOTI/1965 tertanggal 6 Januari 1965 tentang PEMBEKUAN PARTAI MURBA, dengan dalih telah Memfitnah PKI.

Tgl 13 Januari 1965 : Dua Sayap PKI yaitu PR (Pemuda Rakyat) dan BTI (Barisan Tani Indonesia) Menyerang dan Menyiksa Peserta Training PII (Pelajar Islam Indonesia) di Desa Kanigoro Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, sekaligus melecehkan Pelajar Wanita'y, dan jg merampas sejumlah Mushaf Al-Qur’an dan merobek serta menginjak-injak'y.

Awal Tahun 1965 : PKI dgn 3 Juta Anggota menjadi Partai Komunis terkuat di luar Uni Soviet dan RRT. PKI memiliki banyak Ormas, antara lain : SOBSI (Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), Pemuda Rakjat, Gerwani, BTI (Barisan Tani Indonesia), LEKRA (Lembaga Kebudayaan Rakjat) dan HSI (Himpunan Sardjana Indonesia).

Tgl 14 Mei 1965 : Tiga Sayap Organisasi PKI yaitu PR, BTI dan GERWANI merebut Perkebunan Negara di Bandar Betsi, Pematang Siantar, Sumatera Utara, dgn Menangkap dan Menyiksa serta Membunuh Pelda Soedjono penjaga PPN (Perusahaan Perkebunan Negara) Karet IX Bandar Betsi.

Bulan Juli 1965 : PKI menggelar Pelatihan Militer untuk 2000 anggota'y di Pangkalan Udara Halim dgn dalih ”Mempersenjatai Rakyat untuk Bela Negara”.

Tgl 21 September 1965 : Atas desakan dan tekanan PKI terbit Keputusan Presiden RI No.291 th.1965 tertanggal 21 September 1965 tentang PEMBUBARAN PARTAI MURBA, karena sangat memusuhi PKI.

Tgl 30 September 1965 Pagi : Ormas PKI Pemuda Rakjat dan Gerwani menggelar Demo Besar di Jakarta.

Tgl 30 September 1965 Malam : Terjadi Gerakan G30S/PKI atau disebut jg GESTAPU (Gerakan September Tiga Puluh) : PKI Menculik dan Membunuh 6 (enam) Jenderal Senior TNI AD di Jakarta dan membuang mayat'y ke dalam sumur di LUBANG BUAYA Halim, mereka adalah : Jenderal Ahmad Yani, Letjen R.Suprapto, Letjen MT.Haryono, Letjen S.Parman, Mayjen Panjaitan dan Mayjen Sutoyo Siswomiharjo. PKI jg menculik dan membunuh Kapten Pierre Tendean karena dikira Jenderal Abdul Haris Nasution. PKI pun membunuh AIP KS Tubun seorang Ajun Inspektur Polisi yg sedang bertugas menjaga Rumah Kediaman Wakil PM Dr.J.Leimena yg bersebelahan dgn Rumah Jenderal AH.Nasution. PKI jg menembak Putri Bungsu Jenderal AH.Nasution yg baru berusia 5 (lima) tahun, Ade Irma Suryani Nasution, yg berusaha menjadi Perisai Ayahanda'y dari tembakan PKI, kemudian ia terluka tembak dan akhir'y wafat pd tanggal 6 Oktober 1965.

G30S/PKI dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung yang membentuk tiga kelompok gugus tugas penculikan, yaitu : Pasukan Pasopati dipimpin Lettu Dul Arief, dan Pasukan Pringgondani dipimpin Mayor Udara Sujono, serta Pasukan Bima Sakti dipimpin Kapten Suradi. Selain Letkol Untung dan kawan-kawan, PKI didukung oleh sejumlah Perwira ABRI (TNI/Polri) dari berbagai Angkatan, antara lain : Angkatan Darat : Mayjen TNI Pranoto Reksosamudro, Brigjen TNI Soepardjo dan Kolonel Infantri A. Latief. Angkatan Laut : Mayor KKO Pramuko Sudarno, Letkol Laut Ranu Sunardi dan Komodor Laut Soenardi. Angkatan Udara : Men/Pangau Laksda Udara Omar Dhani, Letkol Udara Heru Atmodjo dan Mayor Udara Sujono. Kepolisian : Brigjen Pol. Soetarto, Kombes Pol. Imam Supoyo dan AKBP Anwas Tanuamidjaja.

Tgl 1 Oktober 1965 : PKI di Yogyakarta jg Membunuh Brigjen Katamso Darmokusumo dan Kolonel Sugiono. Lalu di Jakarta PKI mengumumkan terbentuk'y DEWAN REVOLUSI baru yg telah mengambil Alih Kekuasaan.

Tgl 2 Oktober 1965 : Letjen TNI Soeharto mengambil alih Kepemimpinan TNI dan menyatakan Kudeta PKI gagal dan mengirim TNI AD menyerbu dan merebut Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma dari PKI.

Tgl 6 Oktober 1965 : Soekarno menggelar Pertemuan Kabinet dan Menteri PKI ikut hadir serta berusaha Melegalkan G30S, tapi ditolak, bahkan Terbit Resolusi Kecaman terhadap G30S, lalu usai rapat Nyoto pun langsung ditangkap.

Tgl 13 Oktober 1965 : Ormas Anshar NU gelar Aksi unjuk rasa Anti PKI di Seluruh Jawa.

Tgl 18 Oktober 1965 : PKI menyamar sebagai Anshar Desa Karangasem (kini Desa Yosomulyo) Kecamatan Gambiran, lalu mengundang Anshar Kecamatan Muncar untuk Pengajian. Saat Pemuda Anshar Muncar datang, mereka disambut oleh Gerwani yg menyamar sebagai Fatayat NU, lalu mereka diracuni, setelah Keracunan mereka di Bantai oleh PKI dan Jenazah'y dibuang ke Lubang Buaya di Dusun Cemetuk Desa/Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi. Sebanyak 62 (enam puluh dua) orang Pemuda Anshar yg dibantai, dan ad beberapa pemuda yg selamat dan melarikan diri, sehingga menjadi Saksi Mata peristiwa. Peristiwa Tragis itu disebut Tragedi Cemetuk, dan kini oleh masyarakat secara swadaya dibangun Monumen Pancasila Jaya.

Tgl 19 Oktober 1965 : Anshar NU dan PKI mulai bentrok di berbagai daerah di Jawa.

Tgl 11 November 1965 : PNI dan PKI bentrok di Bali.

Tgl 22 November 1965 : DN Aidit ditangkap dan diadili serta di Hukum Mati.

Bulan Desember 1965 : Aceh dinyatakan telah bersih dari PKI.

Tgl 11 Maret 1966 : Terbit Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dari Presiden Soekarno yg memberi wewenang penuh kepada Letjen TNI Soeharto untuk mengambil langkah Pengamanan Negara RI.

Tgl 12 Maret 1965 : Soeharto melarang secara resmi PKI. Bulan April 1965 : Soeharto melarang Serikat Buruh Pro PKI yaitu SOBSI.

Tgl 13 Februari 1966 : Bung Karno masih tetap membela PKI, bahkan secara terbuka di dalam pidato'y di muka Front Nasional di Senayan mengatakan : ”Di Indonesia ini tdk ada partai yg Pengorbanan'y terhadap Nusa dan Bangsa sebesar PKI…”

Tgl 5 Juli 1966 : Terbit TAP MPRS No.XXV Tahun 1966 yang ditanda-tangani Ketua MPRS–RI Jenderal TNI AH.Nasution tentang Pembubaran PKI dan Pelarangan penyebaran Paham Komunisme, Marxisme dan Leninisme.

Bulan Desember 1966 : Sudisman mencoba menggantikan Aidit dan Nyoto untuk membangun kembali PKI, tapi ditangkap dan dijatuhi Hukuman Mati pd tahun 1967.

Tahun 1967 : Sejumlah kader PKI seperti Rewang, Oloan Hutapea dan Ruslan Widjajasastra, bersembunyi di wilayah terpencil di Blitar Selatan bersama Kaum Tani PKI.

Bulan Maret 1968 : Kaum Tani PKI di Blitar Selatan menyerang para Pemimpin dan Kader NU, sehingga 60 (enam puluh) Orang NU tewas dibunuh.

Pertengahan 1968 : TNI menyerang Blitar Selatan dan menghancurkan persembunyian terakhir PKI. Dari tahun 1968 s/d 1998 Sepanjang Orde Baru secara resmi PKI dan seluruh mantel organisasi'y dilarang di Seluruh Indonesia dgn dasar TAP MPRS No.XXV Tahun 1966. Dari tahun 1998 s/d 2015 Pasca Reformasi 1998 Pimpinan dan Anggota PKI yg dibebaskan dari Penjara, beserta keluarga dan simpatisan'y yg masih mengusung IDEOLOGI KOMUNIS, justru menjadi pihak paling diuntungkan, sehingga kini mereka meraja-lela melakukan aneka gerakan pemutar balikkan Fakta Sejarah dan memposisikan PKI sebagai PAHLAWAN Pejuang Kemerdekaan RI. Sejarah Kekejaman PKI yg sangat panjang, dan jgn biarkan mereka menambah lg daftar kekejaman'y di negeri tercinta ini..

Semoga Allah SWT  senantiasa melindungi kita semua.
Agus Mohammad Jumali (Kepala SMP Negeri 2 Buayan, Kebumen).