Cari Blog Ini

Senin, 13 Agustus 2018

PRABOWO, GOLKAR DAN PILPRES 2019



(Pelajaran Penuh Hikmah dari Penaklukan Benteng Khaibar)

Penaklukan Benteng Khaibar (Perang Khaibar) oleh tentara Islam pada bulan Muharam tahun ke 7 Hijriah adalah satu momen penting dalam perjalanan dakwah Baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Sebuah perang hebat yang mengandung pelajaran dan hikmah luar biasa bagi umat yang datang kemudian. Pertempuran ini disebut oleh para imam hadits, seperti Bukhari, Muslim dan Abu Dawud, diceritakan secara lengkap di dalam Tarikh Thabari, Tarikh Muhammad, bahkan di wikipedia.

Pertempuran Khaibar adalah pertempuran yang terjadi antara umat Islam yang dipimpin Muhammad dengan umat Yahudi yang hidup di oasis Khaibar, sekitar 150 km dari Madinah, Arab Saudi. William Montgomery Watt menganggap penyebab pertempuran ini adalah Yahudi Bani Nadhir yang menimbulkan permusuhan melawan umat Islam. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan umat Islam, dan Muhammad berhasil memperoleh harta, senjata, dan dukungan kabilah setempat. Rasulullah SAW memimpin sendiri ekspedisi militer menuju Khaibar, daerah sejauh tiga hari perjalanan dari Madinah.

Dalam Ensiklopedia Al Qur'an disebutkan, Khaibar adalah daerah subur yang menjadi benteng utama Yahudi di jazirah Arab. Airnya juga sangat melimpah. Tak heran bila Khaibar menjadi kawasan penghasil buah-buah dan kurma yang sangat melimpah. Karena itu, Khaibar sering disebut sebagai negeri Hijaz yang subur atau negeri Hijaz yang kuat.

Syauqi Abu Khalil menyebutkan, benteng-benteng yang ada di Khaibar ini sangat banyak dan terbagi di tiga wilayah utama, yakni Nathat, Syaqq, dan Katibah. Di Nathat ada benteng Na'im, Ash-Shuhaib, dan Qillah. Di Syaqq ada dua, yakni Ubay dan al-Bari. Sedangkan, di Katibah ada tiga, yakni Al-Qamush, Al-Wathih, dan As-Sulaim.

Dengan sejumlah benteng pertahanan berlapis ini, tentu saja diperlukan strategi yang matang. Rasul memerintahkan untuk menyerang benteng yang lebih mudah dirobohkan terlebih dahulu, sebagaimana disarankan oleh sahabat Habbab bin Mundzir. Dan, benteng yang pertama kali berhasil direbut itu adalah benteng Na'im yang menjadi gudang penyimpanan makanan.

Fakta Khaibar dan Strategi Jitu

Ada beberapa fakta dan strategi jitu yang diterapkan Muhammad SAW sehingga meraih kemenangan gemilang dalam Perang Khaibar. Ini menjadi pelajaran penuh hikmah dalam kaitannya dengan perang politik pada gelaran Pilpres 2019.

1. Perjanjian Hudaibiyah

Perjanjian Hudaibiyah adalah kesepakatan damai antara kaum muslim dengan kaum kafir Quraisy, dimana kedua pihak tidak akan saling menyerang dan membantu kelompok lain yang sedang berperang dengan kaum muslim atau kaum Quraisy. Dengan perjanjian ini, Muhammad SAW tidak terancam dan bisa lebih fokus pada penakluk Yahudi Khaibar.

Pada gelaran Pilpres 2019 menurut saya perlu dibangun kesepakatan dengan dengan pihak ketiga seperti Amerika, Eropa dan Tiongkok untuk bersikap netral dan tidak membantu salah satu pasangan capres. Sehingga presiden terpilih nantinya benar-benar pilihan rakyat tanpa kecurangan dan campur tangan asing.

2. Janji Kesetiaan

Demi menjamin soliditas dan loyalitas, Rasul Muhammad SAW berjanji saling setia dengan para sahabat untuk melawan setiap kemungkaran apa pun risikonya demi tegaknya syariat Islam. Rasul SAW memohon kepada Allah agar menyelamatkan dan membantu perjuangan kaum Muslim. Ikatan janji setiap itu dilakukan di bawah pohon di dekat wilayah Khaibar di dekat benteng yang ada di Nathat, tepatnya di benteng Na'im.

“Sungguh, Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu (Muhammad) di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu Dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat, dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Mahaperkasa Mahabijaksana”.

Saya kira perlu kiranya kubu Prabowo saling berjanji setia untuk berjuang bersama, saling mendukung, saling membantu, tidak akan mengkhianati dan menyakiti. Faktor utama kekalahan dalam pertempuran adalah adanya pengkhianatan.

3. Memilih Prajurit Terbaik

Khaibar adalah gugusan delapan benteng tangguh sebagai pertahanan terakhir kelompok Yahudi di Jazirah Arab. Kekuatan pasukan tentara Romawi pun diragukan mampu menaklukkan benteng tersebut. Ketangguhan benteng Khaibar didukung dengan 10.000 personil prajurit terlatih.

Untuk menghadapi 10.000 tentara Yahudi, Muhammad SAW hanya membawa 1.600 tentara pilihan yang ikhlas dan militan. Sabdanya, "Janganlah kalian keluar besertaku, melainkan karena berjihad, adapun rampasan perang, maka aku tidak akan memberikan sedikitpun kepada kalian".

Pengumuman ini maksudnya ialah bahwa orang-orang yang tidak suka berjihad, tidak usah ikut berangkat ke Khaibar, karena harta rampasan perang yang akan diperolehnya tidak akan diberikan oleh beliau sedikitpun kepada mereka. Nabi SAW bersabda demikian itu dimaksudkan untuk menangkal orang-orang Arab dan orang-orang munafiq yang ingin ikut menjadi tentara muslimin bukan karena ingin membela agama Allah, tetapi ingin memperoleh bagian dari harta rampasan perang saja.

Dalam kaitannya dengan Pilpres 2019 memberi pelajaran bahwa banyaknya parpol yang mendukung bukan jaminan untuk meraih kemenangan. Kubu Prabowo memang kehilangan Partai Golkar dan ppp yang pada Pilpres 2014 mendukungnya. Sejak era reformasi 1998 Golkar tidak pernah  mampu mengantar jagoannya memenangkan Pilpres.

Nampaknya Golkar adalah "kutukan" untuk kontestan pemilihan presiden. Pilpres 2004 pasangan yang diusung Golkar Wiranto - Shalahuddin Wahid kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla. Pilpres 2009 jagoan Golkar, Jusuf Kalla - Wiranto, kembali dipecundangi SBY yang berpasangan dengan Budiono. Pilpres 2014 pasangan yang didukung Golkar, Prabowo-Hatta juga kandas oleh pasangan Jokowi-JK.

Dalam sejarah Pilpres secara langsung di Indonesia, siapapun pasangan yang didukung Partai Golkar selalu mengalami kekalahan tragis. Dengan keluarnya Golkar, PPP dan beberapa kelompok oportunis kutu loncat politik yang berjuang demi rampasan perang (harta dan jabatan) dari kubu Prabowo, maka tinggallah orang-orang ikhlas dan militan di dalamnya.

4. Memilih Panglima Perang Terbaik

Bahkan dua panglima perang kaum muslim sebelumnya, yakni Abu Bakar As Shiddiq dan Umar bin Khattab, belum berhasil menaklukkan benteng tersebut. Ketika kaum Muslim mulai terasa lelah, Rasûlullâh SAW memberi semangat dengan memberitahukan bahwa besok akan menyerahkan bendera komando kepada oang yang dicintai oleh Allâh SWT dan Rasul-Nya dan dia akan mendatangkan kemenangan.

Sebagai pemimpin tertinggi, Muhammad SAW memohon petunjuk kepada Allah SWT menentukan panglima perang yang akan memimpin pertempuran esok hari. Usai melaksanakan shalat Shubuh, Muhammad SAW memberikan panji perang kepada Ali bin Abi Thalib RA yang saat itu sedang sakit mata, namun segera diobati oleh Rasulullah SAW. Di bawah kepemimpinan panglima perang muda, saat itu umur Ali belum genap 30 tahun, namun keikhlasan dan kebersihan jiwanya mengantarkan kaum muslim pada kemenangan gemilang di Khaibar.

Pelajaran penting untuk Pilpres 2019, sebaiknya kubu Prabowo dipimpin dan diisi oleh para pemuda yang ikhlas dan bersih. Alhamdulillah di dalam pasukan koalisi Prabowo ada pemuda-pemuda tangguh seperti Sandiaga Shalahddin Uno, Agus Harimurti Yudhoyono, Hanafi Rais dan Mardani Ali Sera.

5. Strategi Jitu

Muhammad SAW bukan hanya seorang nabi yang ma'shum, beliau juga seorang ahli strategi perang yang hebat. Dengan kekuatan 1.600 tentara, Muhammad SAW harus menaklukkan 10.000 prajurit Yahudi terlatih. Yahudi Khaibar mengadakan koalisi dengan kabilah-kabilah Ghathafan. Karena itu, strategi Rasulullah SAW difokuskan pada pemutusan bantuan dari Ghathafan ke Khaibar. Untuk melaksanakan strategi ini, Rasulullah SAW mengerahkan pasukannya dalam dua kelompok.

Ketika Ghathafan mendengar informasi tersebut, ia menyiapkan dan mengerahkan pasukannya ke Khaibar. Muhammad SAW mengetahui gerakan pasukan Ghathafan ini, karena itu beliau segera mengirim pasukan yang bertugas untuk menyerang rumah-rumah mereka. Ketika pasukan Ghathafan mengetahui hal ini, mereka segera kembali ke tempat semula untuk menyelamatkan keluarga dan harta bendanya, dan tentunya meninggalkan Khaibar untuk menentukan nasibnya sendiri. Pasukan umat Islam dapat menaklukan benteng-benteng Khaibar satu demi satu sehingga beberapa benteng pun dapat dikusai.

Untuk menaklukkan benteng Qal’ah az-Zubeir, kaum muslim mengepung benteng tersebut dan memutus saluran air yang memasok kebutuhan mereka. Kondisi ini memaksa mereka untuk turun ke medan dan berperang. Dalam waktu tiga hari, benteng ini pun berhasil dikuasai. Dengan takluknya benteng ini, maka berakhirlah kekuasan Yahudi di daerah Natthah yang selalu berada dibaris terdepan dalam memusuhi kaum Muslimin.

Perang ini memberikan dua pelajaran penting kepada kita yaitu memecah belah musuh dan menghabisi mereka satu demi satu itu sangat dibutuhkan. Kalaulah Rasulullah SAW tidak membatasi gerakan kaum Quraisy tentulah umat Islam tidak mampu berkosentrasi melawan orang-orang Yahudi. Kemudian jika beliau tidak menyibukkan Ghatafan dengan urusannya sendiri, tentunlah beliau akan berhadapan dengan musuh yang jauh lebih kuat dalam benteng-benteng yang kokoh dan sulit ditembus.

Pada Pilpres 2019, kubu Prabowo harus menerapkan strategi dari Rasulullah saw dengan memecah konsentrasi koalisi Jokowi  agar sibuk dengan urusan internal partai masing-masing, dan memutus bantuan logistik dari luar yang akan membantu. Juga mematahkan pasukan medsos (buzzer) yang terus menerus membangun opini.

Itulah fakta dan strategi jitu yang diterapkan Rasulullah SAW dalam menaklukkan benteng tangguh Yahudi Khaibar. Fakta dan strategi tersebut sangat relevan diterapkan oleh kubu pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Shalahuddin Uno untuk meraih kemenangan pada Pilpres 2019.

“Ya Allah Yang memelihara langit dan sesuatu yang di bawahnya, Yang memelihara bumi dan sesuatu yang di atasnya, Yang menguasai syaithan dan sesuatu yang ia sesatkan, dan Yang menguasai angin dan sesuatu yang ditiupkannya. Kami mohon kepada Engkau kebaikan wilayah ini, kebaikan penghuninya, dan kebaikan apa yang ada di dalamnya. Dan kami berlindung kepada Engkau dari kejahatannya, dari kejahatan penghuninya dan dari kejahatan apa yang ada di dalamnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, “Majulah kamu dengan nama Allah”.

Allahu Akbar... Allahu Akbar... Allahu Akbar !!!

Salam Indonesia Raya 

Arief Luqman El Hakiem

Selasa, 24 Juli 2018

JOKOWI GAGAL CAPAI TARGET KEDAULATAN PANGAN


Presiden Joko Widodo mencantumkan kedaulatan pangan sebagai salah satu program prioritas dalam Nawacita. Tahun 2014, saat baru menjabat sebagai presiden, Jokowi menargetkan swasembada sejumlah komoditas pangan strategis seperti padi, jagung, kedelai, dan gula bisa terlaksana dalam tiga tahun. 

Program Jokowi ini berbeda dari program ketahanan pangan di era Soeharto. Dalam konsep ketahanan pangan, seluruh kebutuhan makanan masyarakat Indonesia harus terpenuhi, tak peduli dari mana sumbernya. 

Target Jokowi lebih jauh dari itu. Kedaulatan pangan berarti memenuhi kebutuhan pangan dari produksi negeri sendiri. Dengan kata lain, tak ada impor beras, jagung, gula, kedelai, atau bahkan daging. 

Visi tentang kedaulatan pangan sudah digembar-gemborkan Jokowi sejak masa kampanye. Ia bahkan mendapat dukungan dari Serikat Petani Indonesia (SPI)—organisasi petani yang mengampanyekan kedaulatan pangan. 

Setelah dilantik menjadi presiden, Jokowi menunjuk Amran Sulaiman sebagai menteri pertanian. Keputusan ini sempat membuat sejumlah pihak meragukan visi kedaulatan pangan bisa tercapai. Amran adalah pemilik perusahaan pestisida dan dekat dengan pebisnis di sektor pertanian. Dalam sebuah konferensi pers pada Oktober 2014, Koordinator Advokasi dan Jaringan Bina Desa Ahmad Yaqub menyatakan hal itu bertentangan dengan upaya petani kecil selama ini. Sebelum di Bina Desa, Yaqub aktif di SPI. 

Selama ini, lanjut Yaqub, para petani kecil berjuang untuk keluar dari lingkaran racun pestisida (insektisida, herbisida, rodhentisida, fungisida, dan akarisida). Teknologi penggunaan racun pestisida bukan mengatasi masalah tetapi justru menimbulkan masalah ledakan hama dan masalah-masalah baru meliputi lingkungan hidup, sosial, ekonomi, dan sumber daya manusia.

Pada 2014 itu anggaran untuk program kedaulatan pangan mencapai Rp67,3 triliun. Anggaran ini digunakan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pangan. Dana itu dialokasikan lewat empat komponen, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, subsidi pupuk, dan subsidi benih. 

Tahun ini, anggaran kedaulatan pangan untuk empat komponen itu melonjak hingga 53,2 persen menjadi Rp103,1 triliun. Tahun ini pula seharusnya swasembada sejumlah kebutuhan pangan sudah tercapai. Bagaimana realisasinya?

Impor beberapa komoditas berhasil ditekan, salah satunya jagung. Tahun lalu, pemerintah memang berhasil menekan impor jagung dari 3,6 juta ton pada 2015 menjadi hanya 900 ribu ton pada 2016. Namun, berkurangnya impor jagung ternyata memunculkan masalah-masalah lain.

Menurut Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), penghentian impor jagung ternyata memberikan dampak negatif lain. Sebanyak 483.185 ton jagung impor tertahan di pelabuhan. Harga pakan ternak pun melonjak hampir 20 persen. Data dari Kadin menunjukkan harga jagung saat panen raya pada bulan Maret naik dari Rp4.000 per kilogram menjadi Rp4.500 per kilogram. 

Akan tetapi, kenaikan itu bukan semata-mata karena ditutupnya keran impor. Ketua Dewan Jagung Nasional, Tony J. Kristianto, menyebutkan naiknya harga jagung beberapa bulan lalu dipengaruhi oleh beban biaya logistik. Hal itu karena banyak produksi jagung di luar Jawa sedangkan banyak pengusaha yang membeli jagung dari pulau Jawa.

Berkurangnya impor itu memang bisa ditutup dari kenaikan produksi. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, produksi jagung naik 18,11 persen dari 2015 menjadi 23,16 juta ton pada 2016. 

Selama tiga tahun ini pula, Pemerintahan Jokowi-JK menyatakan telah berhasil menghentikan impor beras medium, cabai, dan bawang merah.

Data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Ditjen Bea Cukai menunjukkan impor beras pada 2016 sekitar 1,3 juta ton, dan sepanjang Januari hingga Mei 2017, Indonesia masih mengimpor beras 94 ribu ton. Kementerian Pertanian menyatakan impor beras yang cukup besar pada 2016 adalah sisa dari kontrak impor tahun 2015. 

Terhitung sejak 2016 lalu, impor beras medium sudah dihentikan. Beras medium adalah beras yang dimakan oleh masyarakat sehari-hari. Ada pula jenis beras khusus yang tidak bisa diproduksi petani dalam negeri—beras yang digunakan dalam nasi biryani di restoran-restoran India, misalnya. Untuk jenis beras khusus ini, Indonesia tentu tidak bisa berhenti mengimpor. 

Meski impor sejumlah komoditas berhasil ditekan, tetapi ada juga impor komoditas lain yang masih tinggi. Salah satunya adalah gandum. Menurut data BPS, impor gandum pada periode Januari-November 2016 tercatat sebesar 9,79 juta ton. Angka ini naik signifikan dari 6,77 juta ton tahun sebelumnya. 

Indonesia memang tidak bisa menghasilkan gandum dan tak mungkin menghentikan impor gandum. Yang mungkin bisa dilakukan pemerintah adalah menekan konsumsi produk olahan gandum agar Indonesia tak bergantung pada bahan pangan yang tak bisa diproduksi sendiri. 

Beberapa bahan pangan pun belum bisa ditingkatkan produksinya untuk menekan impor. Kedelai dan kacang tanah adalah dua di antaranya. Sebagai negara pembuat tempe, Indonesia membutuhkan sekitar 2 juta ton kedelai setiap tahun. Sayangnya, produksi dalam negeri menurut BPS masih kurang dari satu juta ton. Tahun 2014, total produksi kedelai di Indonesia hanya 954.997 ton. Setahun kemudian, angkanya naik, tetapi tak signifikan, hanya 963.183 ton. Tahun 2016, produksi malah turun ke angka 890.000 ton. Tahun ini diprediksi turun lagi menjadi hanya 750.000 ton. 

Swasembada kedelai telah dicanangkan sejak 2014, tetapi sampai 2017 ini masih jauh panggang dari api. Setiap tahun, Indonesia lebih banyak mengimpor kedelai dari yang bisa diproduksi. Ini ironi lain di negara produsen tempe. Tahun lalu, misalnya, impor kedelai mencapai 2,3 juta ton. Sampai akhir tahun ini, angka impor kedelai diperkirakan naik menjadi 2,53 juta ton. 

Produksi kacang tanah lebih menyedihkan dibanding kedelai. Kalau produksi kedelai sempat naik tipis pada 2015, produksi kacang tanah malah menurun. Tahun 2013, produksi kacang tanah Indonesia bisa menyentuh angka 701.680 ton. Tahun 2014, pada masa awal pemerintahan Jokowi-JK, angkanya turun menjadi 638.896 ton. Tahun 2015, total produksi turun lagi menjadi 605.449 ton. 

Padahal kebutuhan kacang tanah menurut Kementerian Pertanian sekitar 700 ribu ton pada 2016. Alhasil, Indonesia masih harus mengimpor kacang tanah. Sepanjang 2014, volume impor kacang tanah tercatat sebesar 253.236 ton. Tahun 2015, meski produksi menurun, tetapi volume impor juga turun tipis menjadi hanya 194.430 ton.

Infografik Menakar kebijakan pangan jokowi

Lahan Petani Minim

Persoalan lain yang masih harus dibenahi adalah ketimpangan dan kepemilikan lahan pertanian, meski problem ini warisan pemerintahan sebelum Jokowi. 

Menurut laporan INDEF, Rasio Gini lahan mencapai 0,64 pada 2013, naik dari 0,54 pada 1973. Akibatnya, berdasarkan sensus pertanian tahun 2013, sekitar 56,03 persen petani Indonesia adalah petani gurem yang penguasaan lahannya kurang dari 0,5 hektar.

Ketimpangan lahan berdampak pada rendahnya produktivitas dan kesejahteraan petani. Usaha tani juga tidak memenuhi skala ekonomi. Agar memenuhi skala ekonomi, luas lahan padi, jagung, dan kedelai yang ideal adalah satu hektare. Namun, rata-rata luas lahan yang dikuasai petani hanya 0,8 hektare. Di negara-negara tetangga, pemilikan lahan rata-rata petani lebih besar dari itu. Di Thailand, rata-rata sekitar 3,2 hektare, sedangkan di Filipina 2 hektare.

Tingkat kesejahteraan petani yang rendah menjadikan sektor pertanian tidak menarik bagi para angkatan kerja muda. Pada 2012, penduduk yang bekerja di sektor pertanian hanya 35,19 persen dari total tenaga kerja. Tahun lalu, porsinya hanya 31,74 persen. Ketika kebutuhan pangan meningkat, persentase pekerja di sektor pertanian malah menurun.

Pemerintahan Jokowi menargetkan pencetakan lahan baru rata-rata 100 ribu hektare per tahun. Namun, apa yang dicapai kurang dari setengahnya. 

INDEF menilai program reformasi agraria pun masih isapan jempol belaka. Ambisi Presiden Jokowi untuk melakukan redistribusi lahan seluas 9 juta hektare sama sekali belum menunjukkan hasil. 

“Kebijakan reforma agraria justru disimpangkan menjadi sekadar sertifikasi tanah gratis,” ujar Bhima Yudhistira, ekonom INDEF. Menurutnya, hakikat sertifikasi bukanlah bertujuan mengurangi ketimpangan struktur kepemilikan lahan. Ia justru berpotensi memperparah ketimpangan lahan jika sertifikasi tak tepat sasaran. 

Januari tahun ini, dalam Rapat Kerja Nasional, Jokowi kembali menyinggung soal kedaulatan pangan. Ia meminta Kementerian Pertanian "terus bersinergi" dengan kementerian dan lembaga lain untuk mewujudkan salah satu agenda Nawacita: kedaulatan dan kemandirian pangan. 

Jokowi meminta Kementerian Pertanian bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar memanfaatkan potensi lahan tadah hujan seluas 4 juta hektare dengan membangun embung dan sumber air lain sehingga produksi bisa meningkat.

Jokowi juga mengamanatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar segera melakukan rehabilitasi dan normalisasi sungai untuk irigasi seluas 3 juta hektare. Kementerian BUMN pun diminta untuk terus menggerakkan perbankan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat bagi petani untuk perluasan usaha, hilirisasi produk, serta pengembangan karet, kopi, sawit, kakao, dan ternak sapi. Kementerian Perdagangan dan Badan Urusan Logistik juga diperintahkan untuk menyerap produk petani dan secara ketat melakukan stabilisasi harga pangan.

Jokowi tampak masih akan berusaha untuk mencapai kedaulatan pangan. Usaha ini tentu saja sebuah kabar baik bagi Indonesia. Tetapi masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi-JK agar Indonesia bisa mandiri dan berdaulat dalam perkara pangan.  (Wan Ulfa Nur Zuhra).

sumber : tirto.id

KETAHANAN PANGAN DAN KEDAULATAN PANGAN


KONSEPSI SERIKAT PETANI INDONESIA (SPI) TENTANG KEDAULATAN PANGAN
A. Kebangkitan Perjuangan Kedaulatan Pangan di Dunia
Persoalan pangan bagi bangsa indonesia, dan juga bangsa-bangsa lainnya di dunia ini adalah merupakan persoalan yang sangat mendasar, dan sangat menentukan nasib dari suatu bangsa. Ketergantungan pangan dapat berarti terbelenggunya kemerdekaan bangsa dan rakyat terhadap suatu kelompok, baik negara lain maupun kekuatan–kekuatan ekonomi lainnya. La Via Campesina (organisasi perjuangan petani internasional) sebagai organisasi payung Serikat Petani Indonesia (SPI) di tingkat Internasional telah memperkenalkan konsep kedaulatan pangan (Food Sovereignty) bagi umat manusia di dunia ini pada World Food Summit (WFS) yang dilaksanakan pada bulan November 1996 di Roma, Italia.
Kedaulatan Pangan adalah konsep pemenuhan pangan melalui produksi lokal. Kedaulatan pangan merupakan konsep pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Artinya, kedaulatan pangan sangat menjunjung tinggi prinsip diversifikasi pangan sesuai dengan budaya lokal yang ada. Kedaulatan pangan juga merupakan pemenuhan hak manusia untuk menentukan sistem pertanian dan pangannya sendiri yang lebih menekankan pada pertanian berbasiskan keluarga—yang berdasarkan pada prinsip solidaritas.
Kedaulatan pangan adalah hak setiap bangsa dan setiap rakyat untuk memproduksi pangan secara mandiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional. Terdapat tujuh prasyarat utama untuk menegakkan kedaulatan pangan, antara lain adalah:
  1. Pembaruan Agraria;
  2. Adanya hak akses rakyat terhadap pangan;
  3. Penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
  4. Pangan untuk pangan dan tidak sekadar komoditas yang diperdagangkan;
  5. Pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi;
  6. Melarang penggunaan pangan sebagai senjata;
  7. Pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian.
Selain ketujuh syarat tersebut, praktek untuk membangun kedaulatan pangan harus dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar sebagaimana pada diagram di bawah ini :
Dalam perkembangannya, perjuangan mewujudkan kedaulatan pangan ini semakin massif. Salah satu momentum penting dalam perjuangan kedaulatan pangan ini terjadi pada Juni 2002, pada pertemuan World Food Summit Five Years Later di Roma. Dalam pertemuan ini sejumlah organisasi sosial yang mewakili petani kecil, buruh tani, nelayan, masyarakat adat bersama sejumlah NGO membentuk International Planning Committee for Food Sovereignty (IPC). IPC berperan untuk memfasilitasi dialog antara masyarakat sipil dan FAO dalam mewujudkan kedaulatan pangan.
Konsep kedaulatan pangan pun semakin dikembangkan dan mendapat dukungan yang meluas. Pada tahun 2007 diadakanlah konferensi internasional Kedaulatan Pangan di Nyeleni, Mali. Konferensi ini semakin menguatkan pemahaman dan perjuangan gerakan sosial mewujudkan kedaulatan pangan menjadi alternatif menjawab permasalahan pangan dan pertanian global.
Selanjutnya pasca krisis pangan yang melanda seluruh dunia di awal tahun 2008, terjadi reformasi besar di dalam tubuh Komite Ketahanan Pangan PBB (CFS) akibat tekanan dan kritik masyarakat sipil. Pada sidang ke-35 Komite Ketahanan Pangan bulan Oktober 2009, secara resmi CFS membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat sipil untuk terlibat dan memainkan peranan penting dalam menyusun kebijakan untuk menghapuskan kelaparan di dunia. CFS bertugas mengatasi kelaparan dunia dengan gerakan petani sebagai salah satu anggota pada Advisory Committee-nya. Ini menjadi jalan yang membuka dialog antara petani kecil dan petani korban dengan institusi-institusi seperti FAO (Food and Agriculture Organization), WFP (World Food Program), dan IFAD(International Fund for Agricultural Development).
Hal ini dimanfaatkan gerakan petani dan masyarakat sipil lainnya untuk memasukkan sebuah alternatif sistem pangan yang demokratis – sepertiyang didiskusikan dalam Komisi FAO untuk Ketahanan Pangan Dunia– yangharus dilaksanakan agar negara-negara dan masyarakat di sekuruh dunia memiliki hak untuk melaksanakan kedaulatan pangan. Solusi sejati mengatasi krisis pangan berarti bahwa petani kecil, dan bukan perusahaan transnasional, harus mendapatkan kontrol atas sumberdaya agraria yang dibutuhkan untuk memproduksi pangan yaitu, tanah, air, benih dan pasar lokal. Akhirnya konsep kedaulatan pangan menjadi alternatif bagi kebijakan ekonomi di banyak negara.
 B. Kebangkitan Perjuangan Kedaulatan Pangan di Indonesia
Di tingkat nasional perjuangan kedaulatan pangan pun mulai semakin masif. Pendidikan di tingkat organisasi tani menjadi hal yang signifikan untuk memperkuat perjuangan kedaulatan pangan ini. Hal ini penting untuk memperkuat tekanan rakyat dalam perubahan kebijakan pangan dan pertanian di tingkat nasional hingga daerah.
Dalam realisasinya, kedaulatan pangan akan tercapai apabila petani sebagai penghasil pangan memiliki, menguasai dan mengkontrol alat-alat produksi pangan seperti tanah, air, benih dan teknologi serta berbagai kebijakan yang mendukungnya dalam bingkai pelaksanaan pembaruan agraria. Hal ini perlu disertai dengan melaksanakan pertanian rakyat yang berkelanjutan bukan saja untuk memperbaiki kualitas tanah, lingkungan dan produksi yang aman bagi kesehatan manusia. Program tersebut hendaknya dijalankan dengan sungguh-sungguh sembagai upaya untuk melepas ketergantungan terhadap perusahaan-perusahaan transnasional penghasil input pertanian.
Gerakan kedaulatan pangan mulai meluas di Indonesia terutama sejak tahun 2002. Karena meskipun krisis pangan belum terjadi, namun tanda-tanda kegagalan konsep ketahanan pangan yang dijalankan FAO sudah mulai terlihat. Karena itu berbagai inisiatif sudah dilakukan gerakan rakyat  di Indonesia seperti membangun koalisi penegakan kedaulatan pangan. Pergerakan ini mendapat respons positif dari kalangan partai, dengan adanya aksi di ruang parlemen untuk penolakan atas impor beras di Indonesia. Kemudian berbagai seminar juga dilakukan oleh kalangan partai untuk memahami sebab-sebab terjadinya ketergantungan pangan, seperti yang dilakukan oleh PDI-P pada tahun 2006 di Bali.
Di tingkat parlemen, ketergantungan pangan dan tak sanggupnya Indonesia menghasilkan produksi pangan dalam negeridijawab oleh DPR dengan keluarnya UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan untuk mencegah konversi lahan pertanian ke non pangan. Krisis pangan tahun 2008 menyadarkan banyak kalangan bahwa untuk memperkecil ketergantungan pangan di Indonesia, harus lebih luas lagi upaya yang harus dilakukan.Tidak cukup hanya sekedar mencegah konversi lahan, tapi harus lebih luas lagi, mengatur soal perdagangan pangan.
Atas desakan dari gerakan rakyat, diantaranya pada 24 Februari 2011, SPI bersama sejumlah organisasi tani lainnya, organisasi sosial lain, LSM, hingga para akademisi menggagas suatu Petisi Kedaulatan Pangan Rakyat IndonesiaPetisi Kedaulatan Pangan ini bertujuan untuk memperkuat dan memperluas desakan kepada pemerintah untuk mengubah sistem pangan dan pertanian yang ada saat ini demi melindungi dan memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia.
Kebangkitan perjuangan kedaulatan pangan ini juga mulai terlihat dengan adanya respons  di tingkat legislasi dengan perubahan UU Pangan No. 7/1996 guna menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan kepada setiap warga negara. Sejumlah organisasi terkait yang berkompeten – diantaranya SPI, Indonesia Human Right Commission for Social Justice (IHCS), Solidaritas Perempuan (SP), Bina Desa dan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) – jugatelah menyampaikan naskah akademik untuk perubahan Undang-undang tersebut. Langka ini melahirkan UU Pangan No. 18 tahun 2012 yang berisi tentang prinsip-prinsip kedaulatan pangan. Kemudian untuk memperkuat posisi hak asasi  petani petani sebagai kekuatan utama untuk memproduksi pangan,  SPI dan gerakan sipil lainnya melalui proses panjang sejak tahun 2000, akhirnya  berhasil mendorong parlemen untuk mengeluarkan UU N0. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.  Tidak berhenti gerakan rakyat di Indonesia juga melakukan upaya pengaturan kembali atau mencabut undang-undang sektoral yang saling bertabrakan dan tidak menguntungkan rakyat dan negara Indonesia, seperti UU Perkebunan No.18/2004, UU Pengelolaan Sumber Daya Air No.7/2004, UU Kehutanan No. 19/2004, dan  UU Penanaman Modal No. 25/2007.
Kedaulatan pangan saat ini telah memasuki era baru, setelah Jokowi-JK – Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2014-2019) – memasukkan kedaulatan pangan ke dalam satu diantara sembilan cita-cita politik yang harus dilaksanakannya. Karena itulah rakyat tani yang merupakan pihak pengusul dan menjadi kelompok terbesar pendukung pemenangan Jokowi-JK dalam kampanye pemilihan presiden-wakil presiden, harus turut memastikan bahwa janji pelaksanaan kedaulatan pangan tersebut benar-benar bisa diwujudkan.
sumber : spi.or.id

Minggu, 08 Juli 2018

REUNI AKTIFIS 9 MINUS 8

Beberapa orang yang menamakan diri sebagai aktifis 98 kemarin Sabtu (7/7) menggelar acara yang diberi label Rembug Nasional di JI-Expo Jakarta.

Acara yang diinisiasi oleh Faizal Assegaf, Adian Napitupulu dan kawan-kawan dihadiri pula oleh Presiden Joko Widodo dan beberapa politis.

Sah-sah saja Adian Napitupulu mengklaim dan mencatut nama aktifis 98 meski tidak semua tokoh kunci dalam Gerakan Reformasi tahun 1998 hadir dan mendukung acara tersebut. Justru di lapangan nampak beberapa orang yang sama sekali tidak terlibat dalam aksi mahasiswa 1998.

Dari dokumentasi yang beredar di media nampak beberapa orang yang dipastikan bukan aktifis 98. Mereka para lansia, anak-anak dan beberapa politisi yang tidak pernah tahu untuk apa mereka dikumpulkan. Bahkan tercyduk beberapa peserta mengenakan identitas partai politik tertentu.

Sebagai bagian dari pergerakan mahasiswa 1998, saya lebih suka menyebut acara mereka sebagai Konsolidasi Kekuasaan yang digagas oleh para Aktifis 9 Minus 8. Adian Napitupulu yang politisi PDI-P membajak nama Aktifis 98 untuk memuaskan syahwat pribadinya.

Ada beberapa alasan kenapa saya menyebut demikian ;

1. Gerakan 1998 adalah gerakan moral yang dimotori oleh para mahasiswa menyikapi situasi tanah air waktu itu. Aksi mahasiswa yang dimotori oleh BEM dan organisasi mahasiswa seperti KAMMI, HMI, IMM, PMII dan sebagainya bukan gerakan politik.

2. Rembug Nasional kemarin Sabtu (7/7) juga tidak layak disebut sebagai rembug nasional, tapi lebih layak disebut sebagai konsolidasi mempertahankan kekuasaan Jokowi dan kelompoknya.

3. Pernyataan sikap yang dihasilkan adalah omong kosong dan hanya propaganda yang lebih merupakan pernyataan politik Faizal Assegaf, Adian Napitupulu dan kawan-kawan.

4. Penolakan Adian Napitupulu dan kawan-kawan terhadap Otoriterianisme, Militerisme dan praktek KKN hanya pencitraan. Fakta 4 tahun sebagai partai pendukung pemerintah berbanding terbalik.

5. Isu HAM bukan prioritas Pemerintahan Jokowi, makanya selama 4 tahun tidak ada progress penanganan kasus HAM, Trisakti, Kematian Munir dan tragedi 98.

6. Dukungan Jokowi 2 periode jelas melanggar konstitusi, karena saat ini Jokowi adalah Presiden definitif, bukan Capres. Dan belum tentu Jokowi maju lagi sebagai Capres Agustus besok.

7. Dukungan kepada pemerintahan Jokowi atas nama mengemban tugas negara bukan karakter asli gerakan mahasiswa. Karena gerakan mahasiswa adalah Gerakan Moral yang mengawal dan mengontrol jalannya pemerintahan.

8. Tuntutan tanggal 7 Juli sebagai Hari Bhineka Tunggal Ika hanya karena ada acara Adian Napitupulu dan kawan-kawan sangat naif dan tendensius. Dimana letak urgensi dan dasar filosofisnya ? Acara deklarasi dukungan politik kug dijadikan hari penting ?

Jadi, acara yang disebut rembug nasional oleh Adian Napitupulu dan Faizal Assegaf kemarin hanyalah akal-akalan sekelompok orang yang harus kekuasaan dan trik menggaet anggaran hingga 10 miliar.

Semoga para aktifis 98 yang tidak minus menyadari dan mengetahui hal ini.

Salam Revolusi Sampai Mati !

#KamiTidakTakut
#KamiTidamDiam
#KamiBebasMerdeka

Jakarta, 8 Juli 2018
Arief Luqman El Hakiem
Pegiat Media dan Pemerhati Kebijakan Publik juga Aktifis 98 UNS Solo

Sabtu, 30 Juni 2018

Pilkada 2018 dan Anomali PDI-P

Benarkah Jokowi Dibajak "Tangan-Tangan Gelap Kekuasaan ?"

Memang benar, proses pemungutan suara Pilkada Serentak 2018 telah usai, hanya tinggal menunggu pengumuman resmi dari KPU untuk hasil perolehan suara masing-masing daerah. Namun berbagai persoalan, misteri dan kejanggalan yang terjadi selama proses tahapan pilkada terus menghantui publik tanah air, khususnya para politisi parpol.

Salah satu topik yang menarik adalah adalah Fenomena PDI-P. Berdasarkan real count versi KPU secara nasional, PDI-P adalah partai yang paling tragis dan memprihatinkan nasibnya. Dari 17 provinsi yang menggelar Pilgub pada hari Rabu Pon, 27 Juni kemarin, hanya 4 titik dimana jagoan PDI-P memeroleh suara terbanyak, yaitu Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Selatan dan Maluku.

PDI-P tersungkur di 13 provinsi strategis lainnya, mulai dari Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara dan Papua.

Dari 6 provinsi di Pulau Jawa yang menyumbang lebih dari 65% suara secara nasional, PDI-P hanya menempatkan satu kadernya sebagai kepala daerah, yaitu Ganjar Pranowo di Jateng. Sementara di Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jatim dan DI Yogyakarta, PDI-P hanya penggembira. Di Jabar bahkan pasangan yang diusung PDI-P menempati posisi buncit dari 4 kandidat yang bertarung.

Jika nantinya Ganjar Pranowo terbukti terlibat dalam kasus mega korupsi E-KTP, dan ditahan KPK, maka praktis PDI-P tidak memiliki satu gubernur pun di Pulau Jawa. Sebuah tragedi...

Hasil Pilkada Serentak 2018 adalah ironis bagi PDI-P, sebuah Anomali Politik.

Menurut hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu Legislatif 2014 KPU, menempatkan PDI-P yang dipimpin Megawati berada pada posisi pertama dengan meraih 23.681.471 suara atau 18,95 persen. PDI-P menjadi Parpol pemenang Pemilu 2014, sehingga menjadi Parpol utama yang mencapreskan Jokowi dengan kekuatan 109 kursi di DPR RI.

Kita tentu bertanya-tanya, ada apa dengan PDI-P dan Presiden Joko Widodo. Sebagai partai terbesar dan pemenang pemilu 2014, memiliki kader yang menduduki jabatan presiden, bahkan berkali-kali disebut sebagai "Petugas Partai" yang terikat dengan kontrak politik sebelum dicalonkan sebagai capres, tapi tenggelam dan menjadi pecundang pada Pilkada 2018.

Bandingkan dengan partai pendukung Jokowi yang lain, seperti Nasdem, Golkar dan PPP, mereka menjadi partai juara yang banyak mendudukkan jagoannya memenangkan Pilkada. Jagoan PPP bahkan menjadi pemenang dalam Pilgub 3 provinsi di Jawa, yaitu Uu Ruzhanul Ulum di Jabar, Taj Yasin di Jateng dan Khofifah Indar Parawansa di Jatim.

Meski bukan kader PDI-P, namun peraih suara terbanyak di kedua provinsi tersebut, Ridwan Kamil dan Khofifah secara tegas menyatakan dukungannya pada Jokowi pada Pilpres 2019. Artinya Jokowi bukan hanya milik PDI-P, namun juga dapat dukungan partai-partai lain. Warning buat PDI-P, karena bisa saja tanpa PDI-P, Jokowi akan tetap maju sebagai Capres Agustus nanti.

Jawa Barat adalah yang paling tragis bagi PDI-P. Dalam sejarahnya tidak pernah jagoan PDI-P memenangkan Pilgub dan Pilpres di di provinsi ini. Dan pada Pilgub 2018, pasangan yang diusung PDI-P, Tubagus Hasanuddin - Anton Charliyan (Hasanah), hanya meraih sekitar 12% suara.

Tidak ada "Jokowi Efect" di Jabar, bahkan dugaan penunjukan Komjen. Pol. Mochammad Iriawan oleh Mendagri, Tjahjo Kumolo (mantan Sekjen PDI-P), sebagai Penjabat Gubernur untuk mengawal kemenangan Hasanah, tidak terbukti sama sekali. Jokowi menampik tudingan bahwa penunjukan Iwan Bule atas usulannya, itu murni inisiatif dari bawah, yaitu Mendagri. Tapi disisi lain, Jokowi membuat kontrak politik dengan Nasdem dan Ridwan Kamil untuk Pilpres 2019.

Di Jatim juga tidak ada "Jokowi Efect", bahkan orasi Megawati yang membawa nama besar Bung Karno, Sang Proklamator, tidak mampu mengangkat kemenakannya, Puti Guntur Soekarnoputra, menjadi Cawagub mendampingi Saefullah Yusuf. Nampaknya di Jatim, Jokowi sudah mantap dan nyaman dengan Khofifah yang secara tegas akan mendukungnya jika terpilih sebagai gubernur.

Di 11 provinsi lainnya pengaruh Jokowi sebagai presiden dan petugas partai nampaknya juga tidak terlalu besar. Jago-jago PDI-P tidak banyak bicara dan tidak didukung secara sungguh-sungguh oleh Jokowi. Secara normatif, mungkin bisa beralasan bahwa pemerintah harus netral, namun secara politis Jokowi adalah kader PDI-P yang memiliki tanggung jawab moral membesarkan partai.

Bandingkan dengan Susilo Bambang Yudhoyono pada saat menjabat sebagai presiden. Pada Pemilu 2004, Partai Demokrat menduduki peringkat ke 5 (lima) dengan perolehan suara 7,45 persen. Namun pada Pemilu 2009, SBY mampu 'menyulap' Partai Demokrat meraih nilai tinggi 25,39 persen suara, meningkat tiga kali lipat. Hal di atas berbanding terbalik dengan PDI-P yang di saat Jokowi menjadi Presiden, justru PDI-P tersungkur di berbagai daerah strategis dalam Pilkada serentak 2017-2018.

SBY sungguh-sungguh membesarkan partai yang didirikannya, sebaliknya Jokowi tidak nampak serius membantu partai yang mengusungnya. Ada apa sesungguhnya dengan hubungan Jokowi-PDIP ?

Benarkah Jokowi loyal kepada PDI-P atau ada kekuatan lain yang membuat Jokowi berpaling ?

Karena, bukan rahasia lagi bila pada awalnya Megawati sangat enggan menjadikan Capres yang diusung oleh PDI-P, mengingat Jokowi adalah nama baru yang muncul setelah memenangkan Pilgub DKI Jakarta 2012. Bahkan setelah dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2014, PDI-P dan para kadernya juga tidak menjadi prioritas Jokowi.

Jokowi yang diusung oleh PDI-P yang menjadi Parpol pemenang Pemilu 2014 justru menempatkan kader-kader PDI-P bukan pada Kementerian/Lembaga strategis, misalnya; Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Jaksa Agung, dan Bappenas.

Namun, Jokowi memasukkan nama-nama di luar PDI-P untuk menempati kementerian-kementerian strategis tersebut; Sofyan Djalil (Kemenko Perekonomian), Rini Soemarno (Menteri BUMN), Bambang Brodjonegoro (Menteri Keuangan), Sudirman Said (Menteri ESDM), Rachmat Gobel (Menteri Perdagangan), HM Prasetyo (Jaksa Agung), dan Andrinof Chaniago (Kepala Bappenas). PDI-P hanya mendapat jatah Puan Maharani mendapat jatah Menko PMK (Menko PMK), Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM), Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri), dan Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga (Menteri Kooperasi UKM).

Hingga beberapa kali melakukan reshuffle Kabinet, kader-kader PDI-P tetap tidak ada yang ditempatkan pada Kementerian/Lembaga strategis.

Apakah Megawati sebagai Ketua Umum PDI-P tidak merasakan adanya keanehan-keanehan ini?

Apakah kader-kader PDI-P yang selama ini berjuang 'berdarah-darah' tidak mencium aroma 'tangan-tangan gelap' yang bermain secara senyap melumpuhkan PDIP?

Saya menduga 'tangan-tangan gelap' yang bermain secara senyap ini adalah mereka yang memiliki kekuasaan, mereka bertujuan untuk melemahkan PDI-P agar tidak memiliki kekuatan untuk 'sandera' Jokowi dalam menentukan Cawapres 2019. Apalagi Megawati berulang kali menyebut Jokowi adalah Petugas Partai, berarti Jokowi harus patuh dan tunduk dengan aturan Partai.

Bagi 'tangan-tangan gelap' yang bermain secara senyap tersebut, bila PDI-P sukses Pilkada serentak tahun 2017-2018, bisa saja 'mengganggu' Cawapres yang mereka telah persiapkan.

Jokowi yang diharapkan mampu mendongkrak suara Cagub/Cawagub PDI-P pada Pilkada serentak 2017-2018, malah justru tidak mampu mendongkrak.

Maka, muncul pertanyaan krusial, sebenarnya Jokowi ini kadernya siapa?

Kader murni PDI-P atau kader pihak lain yang menumpang di PDI-P?

Jika PDI-P tidak peka dan takut merubah haluan politik, maka tidak menutup kemungkinan operasi senyap oleh tangan tangan gelap kekuasaan akan melumpuhkan PDIP pada Pileg 2019. PDIP bisa saja ambruk menjadi Partai menengah.

Selamatkan PDI-P atau selamatkan Jokowi ?

Bagi saya, lebih baik selamatkan NKRI !

Salam Indonesia Raya !

Makasih Bunda Arinta P Lenggono atas beberapa tulisan Wenry AP yang melengkapi TS ini.

Yogyakarta, 30 Juni 2018
Arief Luqman El Hakiem
Pegiat Media dan Pemerhati Kebijakan Publik

Kamis, 28 Juni 2018

PEMENANG ITU PASTI DIKEHENDAKI, NAMUN BELUM TENTU DIRIDHOI

Mendudukkan Kembali Makna RIDHO, IRADAH dan TAKDIR

"Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan maupun di lautan. Serta tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya. Demikian pula tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh al-Mahfuzh)," (TQS Al-An’âm /6: 59).

Dalam setiap kompetisi dan kontestasi pasti ada yang menang dan ada yang kalah, ada yang puas ada yang kecewa, ada yang bersuka cita ada yang beduka cita, ada yang berpesta ada yang nelangsa. Meski semuanya telah berusaha dan berdoa memohon kemenangan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Tidak ada bedanya, apakah itu kontestasi politik, perebutan kepemimpinan, pertandingan olahraga atau kompetisi apapun. Hanya akan ada satu orang / tim yang keluar sebagai pemenang. Termasuk dalam perhelatan Piala Dunia 2018 di Rusia dan gelaran Pilkada di Indonesia. Pada pentas Piala Dunia hanya akan ada satu timnas yang berhasil menjadi juara dengan membawa pulang piala. Dan pada gelaran Pilkada juga hanya akan ada satu orang yang menjadi Gubernur, Bupati atau Walikota.

Dalam berbagai diskusi obrolan kemudian muncul ungkapan, "Ini sudah takdir", "Si A diridhoi, si B dan si C atau si D tidak dirihoi untuk memimpin", "Doanya dikabulkan, doa kami tidak", dan seterusnya.

Benarkah setiap yang keluar sebagai pemenang pasti yang DIRIDHOI oleh Tuhan ?
Benarkah setiap yang kalah berarti DOA-nya tidak DIKABULKAN Tuhan ?
Haruskah kita berterimakasih kepada Tuhan, dan pantaskah kita kecewa pada TAKDIR Tuhan ?

Untuk menjaga persatuan dan kesatuan, demi menjunjung tinggi persaudaraan dan keharmonisan, agar terpelihara semangat dan keimanan, marilah kita duduk dan berdiskusi membahas hal ini, tentu saja sambil menikmati secangkir kopi.

Pertama kita harus mendudukkan dan menyepakati beberapa istilah, yaitu Ridho, Iradah, dan Takdir, termasuk juga Ikhtiar dan Doa.

Kata RIDHO (رِضَى ) berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata rodiya, menurut kamus al-Munawwir artinya senang, suka, rela, cinta. Allah Ridho berarti Dia menyukai, menyenangi dan mencintai sesuatu, khususnya apa yang dilakukan dan direncanakan oleh manusia. Manusia Ridha berarti kita menerima dengan senang hati, ikhlas dan rela segala apa yang diberikan oleh Allah SWT baik berupa peraturan (hukum) atau pun qada’ atau takdir dari-Nya, baik buruknya, menyenangkan atau mengecewakan dalam pandangan manusia.

IRADAH merupakan salah satu sifat Allah SWT yang berarti berkehendak. Dia menghendaki sebagian hal dari segala kemungkinan pada mumkinul wujud. Semisal, Allah SWT menghendaki terlahirnya manusia dan alam raya yang pada awalnya tidak ada, tapi kemudian Dia menciptakan alam juga manusia dan menjadikannya ada. Inilah tanda bahwa Allah SWT berkehendak dan tidaklah Dia terikat oleh apapun dan siapa pun. Allah SWT memiliki kehendak yang sangat luas, termasuk kepemimpinan dalam komunitas manusia di dunia.

TAKDIR menurut bahasa adalah menetapkan segala sesuatu, atau menerangkan kadar atas sesuatu. Sedangkan penyebutan kata qadha’ adakalanya disejajarkan dengan kata qadar (takdir). Sebab, kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama, meskipun kata takdir mempunyai arti segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah SWT menurut kehendak dan kebijaksanaan-Nya. Adapun kata qadha’ lebih merupakan pelaksanaan atas segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT menurut atau sesuai dengan takdir-Nya.

IKHTIAR adalah sekumpulan usaha, daya dan upaya manusia sesuai dengan kadar kemampuannya untuk mewujudkan cita-cita dan harapannya. Ikhtiar adalah domain syari'ah yang wajib hukumnya ketika manusia memiliki cita-cita. Sedangkan qadha' (takdir) adalah domain aqidah dimana manusia wajib meyakini bahwa semua yang terjadi setelah ikhtiar adalah keputusan-Nya. Baik ataupun buruk, menyenangkan atau mengecewakan, manusia wajib menerimanya.

DOA adalah untian kalimat yang berisi permohonan dan harapan agar Allah SWT mewujudkan apa yang menjadi keinginan dan cita-cita manusia. Doa adalah domain syari'ah yang merupakan bagian dari ibadah. Shalat juga merupakan rangkaian doa yang paling legkap dan sempurna, dengan syarat rukun yang baku. Doa manusia ada yang dikabulkan dan ada yang (tidak/belum) dikabulkan, namun pasti mendapat pahala, karena berdoa berarti beribadah kepada-Nya.

Allah SWT meletakkan ridho pada doa dan ikhtiar manusia yang baik dan sesuai syariat. Lawan kata dari ridho adalah marah, murka dan benci. Allah SWT tentu murka dan benci pada niat dan perbuatan manusia yang tidak baik dan melanggar syariat-Nya. Allah SWT tidak mungkin ridha, dan pasti membenci kecurangan, kelicikan dan kebohongan. Dia pasti murka pada kezaliman, ketidakadilan dan kesewenang-wenangan seorang penguasa.

Lantas pertanyaannya, kenapa ada penguasa yang zalim, kejam dan sewenang-wenang ?
Kenapa Allah SWT seperti membiakan orang yang licik dan culas menjadi penguasa dalam suatu negeri ?
Kenapa Allah SWT tidak mencegah seorang pencuri, pemerkosa, penipu bahkan pembunuh melakukan aksinya ?
Padahal itu semua dibenci dan dimurkai oleh Allah SWT.

Disinilah kita harus jernih meletakkan makna ridho dan iradah. Segala sesuatu yang terjadi di kolong langit ini berjalan atas iradah (kehendak) Allah SWT, termasuk kejahatan dan kezaliman. Bahkan termasuk kemenangan yang diraih dengan cara licik dan curang sekalipun.

Kita tentu masih ingat "Gol Tangan Tuhan" dari Diego Armando Maradona pada babak perempat final ajang Piala Dunia Meksiko tahun 1986 ke gawang Peter Shilton, kiper timnas Inggris. Tanggal 22 Juni 1986 adalah hari kelam bagi rakyat Britania Raya. Mereka telah dicurangi oleh Maradona dan diperlakukan tidak adil oleh Bin Naser, wasit asal Tunisia yang kala itu memimpin pertandingan, kemudian mengesahkan gol tersebut pada menit ke-51.

Berbeda dengan publik Argentina, mereka tidak peduli dan tetap berpesta merayakan kemenangan curang tersebut. Beberapa kelompok bahkan memuja Maradona lebih dari seorang legenda. Ia ditasbihkan oleh beberapa orang yang masuk dalam kelompok anggota Persudaraan Diego, sebagai orang suci.

Bahkan mereka membuat kepercayaan yang bernama Iglesia Maradoniana atau Gereja Maradona. Kepercayaan pemuja Maradona itu didirikan pada 30 Oktober 1998 atau bertepatan dengan ulang tahun ke-38 Sang Legenda di Rosario, Argentina. Gol "Tangan Tuhan", atau The Hands of God itu kemudian diabadikan sebagai nama Kapel di gereja tersebut.

Inilah qadha' dan takdir Tuhan, Argentina menang sebagai kampiun Piala Dunia meski dengan cara curang. Namun kita juga mencatat, sejak saat itu, 1986, Tim Tango seperti mendapat kutukan. Mereka tidak pernah lagi merengkuh trophy Piala Dunia meski didukung oleh barisan pemain bintang sekelas dewa, seperti Maradona, Gabriel Batistuta, Diego Semeone, Javier Zanneti, Angel Di Maria, Sergio Aguero, bahkan "sang messiah" Leonel Messi.

Sama seperti ketika seorang pencuri dan pemerkosa berhasil melancarkan aksinya. Mereka berhasil melakukan sesuatu yang jahat dan keji, yang pasti merugikan orang lain. Bisa jadi sampai mati mereka tidak ketahuan dan tidak mendapat hukuman, namun mereka tidak mungkin lepas dari hukuman Tuhan, karena yang mereka lakukan pasti tidak diridhio Tuhan.

Jadi, dalam konteks Pilkada Serentak 2018 di Indonesia, tidak otomatis yang terpilih sebagai kepala daerah adalah mereka yang mendapat ridho dari Allah 'aza wajalla, lihat dulu apa yang mereka lakukan untuk meraih kemenangan dan mempertahankan kekuasaan, termasuk bagaimana nanti mereka menjalankan pemerintahan.

So, kepada semua pihak yang berkompetisi dalam ajang Pilkada Serentak 2018, baik yang didukung maupun mendukung, tidak perlu terlalu euforia. Tetap jaga kedamaian dan utamakan persaudaraan, tempatkan silaturahmi diatas segalanya.

Pihak yang menang tidak perlu UMUK dan JUMAWA, karena inilah awal dari 5 tahun Anda mengemban amanah (tanggung jawab) untuk membela kepentingan rakyat. Salah melangkah, bisa-bisa Anda berakhir menjadi "pasien" KPK dan selamanya tercatat sebagai koruptor dan pengkhianat bangsa.

Pihak yang kalah tidak perlu NGAMUK dan KECEWA, karena inilah awal Anda mengontrol, mengawasi dan mengkoreksi penguasa. Mengkritik dan menasihati pemimpin juga merupakan perjuangan dan ibadah agung yang tentu mendapat pahala dari-Nya.

Salam Indonesia Raya !

Selamat menunaikan ibadah Shalat Jum'at
Arief Luqman El Hakiem
Pegiat Media dan Pemerhati Kebijakan Publik

Senin, 25 Juni 2018

KALIAN AKAN DIPIMPIN OLEH ORANG YANG SEPERTI KALIAN

Suatu hari Amirul Mukminin, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu pernah ditanya oleh seseorang : “Mengapa saat Abu Bakar dan Umar menjabat sebagai khalifah kondisinya tertib, namun saat Utsman dan engkau yang menjadi khalifah kondisinya kacau ?"

Jawab Ali : “Karena saat Abu Bakar dan Umar menjadi khalifah, mereka didukung oleh orang - orang seperti aku dan Utsman, namun saat Utsman dan aku yang menjadi khalifah, pendukungnya adalah kamu dan orang-orang sepertimu”. (Syadzaraat Adz Dzhahab 1 / 51).

Seorang pemimpin adalah cerminan (sebagian besar) rakyatnya, perilaku pemimpin adalah gambaran perilaku (sebagian besar) rakyatnya.

Jadi, ketika penguasa berbuat seenaknya,  memperkaya diri sendiri bersama kelompoknya, merampok uang negara dan memenjarakan rakyat tak berdosa, penyebabnya adalah dosa rakyat yang melalaikan kewajiban, mengingatkan serta menasihati penguasa dan tenggelam dalam maksiat.

Demikian pula ketika rakyat tidak lagi percaya pada penguasa, bersikap keras dan berusaha untuk menggantinya, itupun akibat kesalahan penguasa yang tidak amanah, tidak bertanggung jawab, lebih membela kepentingan asing dari pada bangsanya sendiri. Penguasa namun tidak menguasai persoalan rakyatnya, penguasa yang hanya sibuk dengan urusan dan kesenangannya sendiri.

Ada sebuah ungkapan yang sangat masyhur, "KALIAN AKAN DIPIMPIN OLEH ORANG YANG SEPERTI KALIAN".

Ungkapan ini bukan hadits Nabi SAW meski sangat terkenal di tengah masyarakat. Untaian kalimat ini adalah sebuah kata hikmah yang sering diungkapkan oleh para sejarawan dan ahli sosial. Seakan ungkapan tersebut sudah menjadi kaidah baku dalam masalah kepemimpinan dan didukung oleh penelitian terhadap sejarah.

Faktanya, hampir semua jama’ah atau kelompok masyarakat itu dipimpin oleh orang yang sesuai dengan kualitas masyarakatnya, baiknya maupun buruknya. Jadi, setiap pemimpin adalah cerminan rakyatnya, sebagaimana ketika Allâh Azza wa Jalla menjadikan Fir’aun sebagai penguasa bagi kaumnya, karena mereka sama seperti Fir’aun.

"Maka Fir’aun mempengaruhi kaumnya (dengan perkataan itu) lalu mereka patuh kepadanya. Karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik". (TQS. Az-Zukhruf/43:54).

Dalam ayat Al Qur'an diatas Allâh Azza wa Jalla menegaskan bahwa kaum Fir’aun adalah orang-orang fasik, oleh karena itu, Allâh SWT menjadikan orang yang seperti mereka sebagai penguasa mereka.

Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, “al-khafîf berarti orang dungu yang tidak beramal dengan ilmunya, dan ia selalu mengikuti hawa nafsunya".

Dua tahun ini, 2018 dan 2019, bangsa Indonesia akan memilih pemimpinnya. Tahun 2018 ada gelaran Pilkada Serentak untuk memilih Bupati /Walikota dan Gubernur. Tahun 2019 ada Pemilihan Presiden dan anggota DPR /DPRD /DPD.

Ungkapan pemimpin adalah cerminan rakyatnya akan menemukan pembenarannya dalam sistem demokrasi seperti Indonesia. Mereka yang terpilih sebagai penguasa, baik di tingkat daerah maupun pusat, adalah yang dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia.

Dalam sistem demokrasi, dan pemilihan langsung, nilai seorang kyai sama dengan santri, yaitu satu kertas suara. Bahkan tidak ada bedanya seorang profesor dengan pekerja kotor, keduanya hanya berhak mencoblos sekali. Orang baik dan jujur akan kalah dengan orang jahat dan korup karena mendapat lebih banyak.

Jika sebagian besar rakyat memilih si A, meski dia fasik dan lemah, maka si A tetap jadi seorang penguasa. Namun jika sebagian rakyat memilih si B karena dia baik dan amanah, maka jadilah negeri ini dipimpin oleh orang yang amanah.

Kita akan dipimpin oleh orang yang seperti kita. Jika kita memilih pemimpin karena amplop 💯 ribuan, maka kita akan dipimpin oleh penguasa yang doyan mengumpulkan 💯 ribuan juga.

Bahkan jika kita memilih berdasarkan "pokoke", maka kita akan dipimpin oleh orang yang mengelola negara dengan cara pokoke.

Jika kita ingin mendapatkan pemimpin yang baik, maka kita harus memperbaiki diri kita sendiri dulu dan sebagian besar masyarakat. Jika kita ingin mendapatkan pemimpin yang cerdas dan berwibawa, maka kita harus mencerdaskan diri sendiri dulu dan sebagian besar rakyat Indonesia.

Jika sebagian besar rakyatnya plonga plongo dan suka menyebarkan hoax, maka mereka akan dipimpin oleh penguasa yang plonga plongo dan hoby memproduksi hoax.

Bahkan jika sebagian besar rakyat tidak peduli urusan negara dan politik, rakyat hanya sibuk dengan urusan pekerjaannya, maka mereka akan dipimpin oleh penguasa yang tidak peduli pada urusan rakyat, dan hanya sibuk dengan apa yang dia sebut KERJA KERJA KERJA.

Jadi, siapa pun yang terpilih nanti sebagai Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Jawa Tengah adalah cerminan sebagian besar masyarakat Jawa Tengah.

Pendukung pasangan Ganjar-Yasin tentu adalah gambaran keduanya, mereka akan mempengaruhi orang agar berpikiran seperti mereka, dan memilih pemimpin yang seperti mereka.

Begitu pun sebaliknya, pendukung pasangan Sudirman Said - Ida Fauziyah adalah orang-orang yang seperti keduanya, mereka pun akan bekerja keras mengajak orang lain untuk memilih dan mencoblos nomor 2.

Jadi, jika masyarakat Jateng ingin dipimpin oleh orang baik dan jujur seperti Sudirman Said dan Ida Fauziyah, maka pendukungnya juga relawannya harus bekerja keras dan berkeringat mengajak masyarakat untuk memenangkan keduanya.

Jika orang baik tidak OBAH dan tidak peduli dengan politik, dia akan dipimpin oleh orang jahat yang menipu rakyat atas nama politik.

Sudah saatnya Jawa Tengah dipimpin oleh orang baik dan memperjuangkan agama seperti Sudirman Said dan Ida Fauziyah..

Mari, hari Rabu besok tanggal 27 JUNI, jangan golput, datanglah ke TPS, COBLOS NOMOR 2...!

Mari menangkan kebaikan dan kejujuran, menangkan para ulama, kyai, santri dan para petani...!

Mari Mbangun Jateng Mukti Bareng bersama Sudirman Said dan Ida Fauziyah...!

#2018PilgubJateng
#2018GantiGubernur
#2018JatengBersih
#2018JatengBaru
#2018JatengMaju

Kebumen, 25 Juni 2018
Arief Luqman El Hakiem
Pegiat Media dan Pemerhati Kebijakan Publik