Cari Blog Ini

Senin, 03 Desember 2018

Rest In Paece Pers Indonesia


Tanda-tanda pers Indonesia sedang melakukan bunuh diri massal, semakin nyata. Pemberitaan media massa tentang Reuni 212 yang berlangsung di Monas Ahad (2/12), membuka tabir yang selama ini coba ditutup-tutupi. Kooptasi penguasa, kepentingan idiologi, politik dan bisnis membuat pers menerapkan dua rumus baku,  framing dan black out.

Peristiwa besar yang menjadi sorotan media-media internasional itu sama sekali tidak “menarik” dan tidak layak berita,   bagi sebagian besar media nasional yang terbit di Jakarta.

Sejumlah pembaca Harian Kompas pada Senin (4/12) pagi dibuat terkejut ketika mendapati  koran nasional itu sama sekali tidak memuat berita  jutaan orang yang berkumpul di Monas. Halaman muka Kompas bersih dari foto, apalagi berita peristiwa spesial tersebut.

Setelah dibuka satu persatu, peristiwa super penting itu ternyata terselip di halaman 15. Dengan judul “Reuni Berlangsung Damai”  Kompas hanya memberi porsi berita tersebut dalam lima kolom kali seperempat halaman,  atau sekitar 2.500 karakter. Tidak ada foto lautan manusia yang menyemut dan memadati kawasan Monas dan sekitarnya.

Bagi Harian Kompas peristiwa itu tidak penting dan tidak ada nilai beritanya (news value). Halaman 15 adalah halaman sambungan, dan topiknya tidak spesifik. Masuk kategori berita dibuang sayang. Yang penting ada. Karena itu namanya halaman “umum.” Masih untung pada bagian akhir Kompas mencantumkan keterangan tambahan “Berita lain dan foto, baca di KOMPAS.ID.

Kompas memilih berita utamanya dengan judul “Polusi Plastik Mengancam.” Ada dua berita soal plastik, dilengkapi dengan foto seorang anak di tengah lautan sampah plastik dalam ukuran besar. Seorang pembaca Kompas yang kesal, sampai membuat status “Koran Sampah!”

Halaman muka Harian Media Indonesia milik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga bersih dari foto dan berita Reuni 212. Mereka memilih berita utama dengan judul “ PP 49/2018 Solusi bagi Tenaga Honorer.”

Harian Sindo Milik Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoe memilih berita utamanya “ Pesona Ibu Negara di Panggung G-30” dengan foto-foto mereka dalam ukuran besar.  Koran  Tempo memilih berita utama “Menuju Ekosistem Digital” yang ditampilkan dalam seluruh halamannya.

Hanya Koran Rakyat Merdeka, Republika yang memuat berita dan foto peristiwa Reuni 212 di halaman muka.  Rakyat Merdeka menulis Judul “212 Makin lama, Makin Besar Kenapa Ya?.” Republika menulis  Judul  “Reuni 212 Damai.”  Sementara Harian Warta Kota memuat foto lepas,  suasana di Monas dengan judul berita yang dengan berita utama yang sangat besar “Ketua RW Wafat Usai Reuni.”

Agenda Setting

Dengan mengamati berbagai halaman muka media,  kita bisa mendapat gambaran apa terjadi di balik semua itu? Media bersama kekuatan besar di belakangnya, tengah melakukan agenda setting.

Mereka membuat sebuah skenario menenggelamkan peristiwa Reuni 212, atau setidaknya menjadikan berita tersebut tidak relevan. Operasi semacam ini hanya bisa dilakukan oleh kekuatan besar, dan melibatkan biaya yang cukup besar pula.

Target pertama black out sepenuhnya. Jangan sampai berita tersebut muncul di media.  Untuk kasus pertama ini kelihatannya tidak ada media yang berani mati dan mengabaikan akal sehat.

Reuni 212 terlalu besar untuk dihilangkan begitu saja. Kasusnya jelas berbeda dengan unjukrasa Badan Eksekutif Media Se-Indonesia (BEMSI), dan ribuan guru honorer yang berunjuk rasa ke istana beberapa waktu lalu. Pada dua kasus itu mereka berhasil melakukan black out.

Target kedua, kalau tidak bisa melakukan black out, maka berita itu harus dibuat tidak penting dan tidak relevan. Apa yang dilakukan Kompas, dan Media Indonesia masuk dalam kategori ini.

Target ketiga, diberitakan, namun dengan _tone- yang datar dan biasa-biasa saja. Contohnya pada Republika. Meski dimiliki oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, harap diingat latar belakang koran ini adalah milik umat.  Tidak mungkin mereka menempatkan berita ini di halaman dalam, apalagi menenggelamkannya.
Bisa dibayangkan apa yang terjadi, bila  Republika berani mengambil posisi seperti Kompas? Ketika Erick memutuskan bersedia menjadi ketua tim sukses saja banyak pembaca yang sudah mengancam akan berhenti berlangganan. Apalagi bila sampai berani melakukan blac out dan framing terhadap berita Reuni 212. Wassalam.
Target keempat tetap memberitakan, tapi dengan melakukan framing, pembingkaian berita. Reuni memakan korban. Contohnya adalah Warta Kota yang membuat judul “Ketua RW Wafat Usia Reuni.” Berita ini jelas terlihat sangat dipaksakan. Satu orang meninggal di tengah jutaan orang berkumpul, menjadi berita yang menarik dan penting? Sampean waras?

Hal yang sama jika kita amati juga terjadi di media online, dan televisi. Hanya TV One yang tampaknya mencoba tetap menjaga akal sehat di tengah semua kegilaan.

Tidak perlu orang yang punya pengalaman di media untuk memahami semua keanehan yang kini tengah melanda sebagian besar media arus utama Indonesia.

Berkumpulnya jutaan orang dari berbagai penjuru kota di Indonesia, dan juga kota-kota dunia di Lapangan Monas, apalagi pada masa kampanye, jelas merupakan berita besar. Tidak alasan untuk tidak memuat, apalagi mengabaikannnya.

Bagi kalangan media peristiwa itu jelas memenuhi semua syarat kelayakan berita.  Mau diperdebatkan dari sisi apapun, pakai ilmu jurnalistik apapun, termasuk ilmu jurnalistik akherat, atau luar angkasa (kalau ada), Reuni 212 jelas memenuhi semua syarat.

Luasnya pengaruh (magnitude), kedekatan (proximity), aktual (kebaruan), dampak (impact), masalah kemanusiaan (human interest) dan keluarbiasaan (unusualness), adalah rumus baku yang menjadi pegangan para wartawan.

Permainan para pemilik dan pengelola media yang berselingkuh dengan penguasa ini jelas tidak boleh dibiarkan. Mereka tidak menyadari sedang bermain dengan sebuah permainan yang berbahaya. Dalam jangka pendek  kredibilitas media menjadi rusak. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan. Mereka akan ditinggalkan.

Di tengah terus menurunnya pembaca media cetak, tindakan itu semacam bunuh diri, dan  akan mempercepat kematian media cetak di Indonesia. Dalam jangka panjang rusaknya media dan hilangnya fungsi kontrol terhadap penguasa, akan merusak demokrasi yang kini tengah kita bangun.

Masyarakat, aktivis, wartawan, lembaga-lembaga kewartawanan seperti PWI, AJI, IJTI, maupun lembaga-lembaga seperti Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers  tidak boleh tinggal diam. Terlalu mahal harga yang harus dibayar bangsa ini, karena medianya larut dalam konspirasi dan dikooptasi. [rmol]

Senin, 05 November 2018

TIMUR TENGAH (MIDDLE EAST)


(Memahami Akar Persoalan Timur Tengah - Baca hingga akhir!!! Agar tidak tertipu dengan propaganda "Jangan Suriah kan Indonesia")

Timur Tengah merupakan kawasan yang strategis. Siapa yang menguasai wilayah ini hampir bisa dipastikan akan mendominasi dunia. Ada beberapa alasan mengapa Timur Tengah menjadi wilayah yang strategis bagi dunia. Pertama, secara geo-politik, kawasan Timur Tengah terletak pada pertemuan Eropa, Asia, Afrika sehingga kawasan ini merupakan pintu masuk utama ke ketiga benua tersebut. Timur Tengah juga berbatasan dengan laut Tengah, laut Merah, laut Hitam, laut Kaspia, Teluk Parsi, dan Samudera Hindia. Di kawasan ini juga terdapat jalur-jalur perairan yang strategis, yaitu Selat Bosphorus, Selat Dardanella, Terusan Suez, Selat el-Mandeb, dan Selat Hormuz.

Kedua, kandungan kekayaan alam, terutama minyak. Penemuan minyak di daerah Timur Tengah menambah nilai strategis kawasan ini. Sebab, minyak adalah sumber energi utama bagi industri dunia, terutama Barat, yang belum bisa digantikan oleh sumber energi lainnya. Enam puluh persen cadangan minyak dunia ada di Timur Tengah. Apalagi, biaya eksploitasi minyak di Timur Tengah sangat rendah. Bayangkan, tanpa digali pun, minyak Timur Tengah bisa muncrat sendiri.

Ketiga, faktor ideologi. Timur Tengah merupakan tempat lahirnya agama-agama besar dunia (Yahudi, Nasrani, Islam). Pada masa lampau, persoalan agama ini bisa menjadi sumber konflik lewat intervensi asing. Prancis, misalnya, sering mengklaim sebagai pembela gereja Kristen latin dan Maronit untuk menguasai Suriah dan Lebanon. Rusia selalu membela gereja-gereja Kristen Ortodok.[1]

Pada masa sekarang, dari kawasan ini muncul gerakan-gerakan Islam ideologis yang menentang penjajahan Kolonialis Barat. Potensi kekuatan Ideologi Islam yang besar di daerah ini mengkhawatirkan penjajah Barat. Bisa disebut, gerakan-gerakan Islam pasca keruntuhan Khilafah Islam muncul dari kawasan ini.

Memahami Akar Persoalan di Timur Tengah

Posisi Timur Tengah yang strategis telah membuat daerah ini menjadi daerah rebutan kekuatan-kekuatan politik dunia. Tidak aneh jika wilayah ini terus-menerus didera konflik. Beberapa persoalan penting yang muncul di Timur Tengah saat ini antara lain:

1. Penjajahan Israel terhadap wilayah Palestina
2. Invasi dan pendudukan AS, Inggris, dan sekutu-sekutu imperialisnya.
3. Keberadaan rezim-rezim boneka yang diktator dan monarki represif seperti di Mesir, Suriah, Irak,Yordania, Saudi Arabia, Kuwait, dan lainnya.
4 Ketimpangan Ekonomi di anatara negara-negara Timur Tengah; antara negara kaya dan negara miskin.
5. Konflik antar gerakan Islam dengan rezim sekular yang diktator.
6. Persaingan antara negara-negara imperialis seperti Prancis, Inggris, Jerman, Rusia, dan AS.
7. Konflik perbatasan antar negara Timur Tengah seperti Iran-Irak, Irak-Kuwait, Sudan-Mesir, Yaman-Saudi Arabia, dll.
8. Pergantian kekuasaan antar rezim di Timur Tengah lewat kudeta atau pemberontakan militer.
9. Kelompok-kelompok separatis di beberapa negara seperti Kurdi di Turki dan irak, pemberontak Kristen di Sudan.

Akar Persoalan Timur Tengah

Sesungguhnya persoalan di Timur Tengah saat ini berakar dari imperialisme Barat ke wilayah tersebut sejak masa kemunduran Kekhilafahan Islam. Semua persoalan sekarang, kalau ditarik, pastilah berhubungan dengan sejarah imperialisme Barat di Timur Tengah dan kemunduran Kekhilafahan Islam. Akar persoalan ini secara tepat disimpulkan oleh David Fromkin dalam bukunya, A Peace to End All Peace, “Pembagian bekas Kekaisaran Ottoman setelah Perang Dunia I menjadi biang keladi ketidakpastian politik dan kemelut di Irak modern dan seluruh Timur Tengnah dalam setengah abad belakangan ini.” [2]

Untuk itu persoalan di Timur Tengah bisa dipecahkan dengan melihat tiga persoalan penting:

1. Kemunduran Khilafah Islam yang menjadi penyebab intervensi Asing di Timur Tengah. Dalam masalah ini perlu dilihat bagaimana Khilafah Islam bisa runtuh, termasuk konspirasi di balik keruntuhannya.

2. Imperialisme Barat terutama Inggris, Prancis, Italia, Jerman, Rusia, dan AS yang menjadi pelaku utama. Di sini perlu diperhatikan bagaimana negara-negara itu membagi-bagi kawasan di Timur Tengah untuk penjajahan mereka, termasuk persaingan abadi di antara negara imperialisme itu sendiri.

3. Rezim-rezim sekular, baik bercirikan monarki dengan label relijius (seperti Saudi), kapitalis, maupun sosialis-komunis yang menjadi boneka negara-negara imperialis untuk menjajah kawasan Timur Tengah. Berkaitan dengan rezim boneka, perlu diperhatikan berbagai bentuk pengkhianatan mereka kepada umat, kerjasama mereka dengan negara-negara penjajah, dan kebijakan-kebijakan mereka yang melestarikan penjajah di Timur Tengah.

Masa Kemunduran Khilafah Islam dan Awal Imperialisme

Krisis di Timur Tengah mulai muncul saat Khilafah Islam dalam keadaan mundur. Satu persatu wilayah kekhalifahan Islam dicaplok oleh negara-negara imperialis; terutama Inggris, Jerman, Prancis, Italia, dan Rusia. Karena penghalang utama imperialisme Barat pada waktu itu adalah Khilafah Islam, maka target negara-negara imperialis agar penjajahan mereka langgeng adalah meruntuhkan Daulah Khilafah Islam. Untuk itu, strategi umum yang dilakukan adalah lewat perang pemikiran, menciptakan agen-agen mereka di tubuh umat, dan serangan militer.

Secara pemikiran, negara-negara imperialis melakukan pengaburan ide-ide Islam sebagai tatanilai yang menyeluruh dan menyebarkan ide-ide kufur seperti sekularisme, demokrasi, nasionalisme, dan patriotisme. Hukum-hukum Islam yang mulia diserang. Sebaliknya, nilai-nilai sekularisme ditanamkan agar umat tidak menganggap tegaknya pemerintahan Islam sebagai sebuah kewajiban sehingga Khilafah bukanlah merupakan sistem yang harus dipertahankan. Hal ini tentu saja mengguncangkan kepercayaan umat terhadap Khilafah Islam. Ide-ide nasionalisme juga berhasil memecah-belah umat. Perkara inilah yang memudahkan misis ini, di negeri-negeri Islam didirikan pusat-pusat orientalisme dan misionarisme serta sekolah dan perguruan tinggi asing. Dari lembaga-lembaga inilah mereka melakukan serangan pemikiran.

Serangan militer juga dilakukan terhadap wilayah-wilayah Islam. Persekutuan Barat mengepung Kekhilafahan Ustmaniyah dari brbagai penjuru. Dari Utara, Rusia mendesak ke Asia Tengah dan Laut Hitam; merebut semenanjung Crimee (1774), Kaukasus, Turkestan, dan Iran bagian Utara. Dari Selatan dan Timur, Portugis, Belanda, Inggris dan Prancis berbagi jajahan. Dari barat laut, Kerajaan Hasburg merebut Hongaria dan Yugoslavia. Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte menyerbu Mesir (1798), yang kemudian dirampas Inggris (1801). Abad ke 19 Inggris merebut India, Birma, dan Malaysia. Belanda merebut Indonesia. Prancis bergerak di Afrika mencaplok Aljazair (1830), Sahara Tengah dan Tunisia (1881), dan Maroko (1906-1912). Inggris pun bergerak menguasai Mesir (1882), Sudan (1890), Zanzibar, Kenya, dan Uganda. Jerman bergerak ke Kamerun dan Tanganyika. Italia merebut Eritrea (Ethiopia) dan membagi daerah Somalia bersama Inggris.

Sementara itu, wilayah lain memisahkan diri dari Khilafah setelah dipengaruhi ide-ide nasionalisme. Satu persatu wilayah Balkan, Yunani, Bosnia, Macedonia, Albania, dan Thrace melepaskan diri. Bisa disebut, awal abad ke-20, wilayah Kekhilafahan hanyalah Turki saja, itu pun sedang mengalami persoalan berat. Tujuan politik negara-negara imperialis kemudian berhasil dengan dibubarkannya Daulah Khilafah Islam pada tahun 1924.

Kondisi ini diperburuk oleh agen-agen negara-negara imperialis di wilayah Daulah Khilafah yang berkhianat kepada umat dan Daulah Khilafah. Untuk itu negara imperialis merebut orang-orang seperti Ely Smith (Beirut), Muhammad Ali (Kairo), dan Ibrahim Pasha (Suriah). Satu persatu wilayah Kekhilafahan melepaskan diri dengan cara bersekutu dengnan penjajah. Bersekutu dengan Inggris, keluarga Saud memberontak rerhadap Khilafah. Kamal Attaturk menggerogoti Khilafah Islam dari dalam dengan bekerjasama dengan Inggris. Raja Hussain dan anaknya Abdullah menjadi pemimpin Transyordanoa dengan bantuan Inggris. Pola pengkhianatan seperti ini menjadi bentuk umum untuk menghilangkan pengaruh Khilafah Islam di Timur Tengah.

Pasca Perang Dunia I dan Runtuhnya Khilafah Islam

Situasi pasca PD I yang menempatkan Khilafah Ustmaniyah sebagai pihak yang kalah perang, menyusul kemudian dibubarkannya Khilafah Islam, telah memperluas peluang negara-negara imperialis untuk memperkokoh penjajahan di negeri-negeri Islam. Strategi umum yang dilakukan olehnegara-negara imperialis itu adalah membagi-bagi daerah Khilafah Islam dan membangkitkan nasionalisme di kawasan tersebut agar tidak kembali bersatu di bawah naungan Khilafah Islam. Meskipun sebenarnya ada persaingan di antara negara-negara imperialis tersebut, mereka menyadari perlunya pembagian jatah bekas wilayah Daulah Khilafah Islam. Sebab, konflik internl antar mereka jelas akan menyulitkan mereka sendiri. negara-negara imperialis kemudian membuat berbagai perjanjian untuk membagi-bagi wilayah Daulah Khilafah. Beberapa perjanjian penting antara lain Perjanjian Konstantinopel (18 Maret 1915), Perjanjian London (26 April 1915), dan Perjanjian Sykes-Picot (16 Mei 1916).

Dalam perjanjian rahasia Konstantinopel antara Rusia dan Inggris-Prancis disepakati hal-hal pokok antara lain: tempat-tempat ibadah Islam (Makkah dan Madinah) jangan dikuasai oleh Turki, namun bersama dengan Arab ditempatkan di bawah pemerintahan bebas; Konstantinopel harus menjadi pelabuhan bebas bagi sekutu; Rusia juga mengakui hak-hak Inggris dan Prancis di Turki Asia.[3]

Sebagai balasan atas masuknya Italia ke blok sekutu, Italia diberi kedaulatan penuh atas kepulauan Dodecanese yang strategis di pantai Turki. Italia juga mendapat jatah wilayah Libya.

Perjanjian Sykes-Picot merupakan perjanjian yang sangat penting bagi negara penjajah. Dalam perjanjian itu Rusia memperoleh provinsi-provinsi Khilafah Ustmainiyah seperti Erzerum, Trebizond, Van, dan Bitlis; mendapat bagian timur Kurdistan. Prancis memperoleh daerah Suriah, Adana, dan bagian selatan yang terbentang dan Aintab dan Mardin sampal ke perbatasan Rusia. Di sebelah utara, Prancis memperoleh wilayah yang terbentang dari Ala Dagh sampai ke Egin Kharput (Sisilia). Inggris juga memperoleh bagian selatan Mesopotamia, Baghdad, dan pelabuhan Haifa serta Acre di Palestina; Palestina juga diinternasionalisasikan.[4]

Berdasarkan Konperensi San Remo (24 April 1920), Palestina kemudian diserahkan ke Inggris. Sementara Prancis mendapatkan Suriah dan Lebanon. Perjanjian ini juga mengatur pembagian sumber-sumber minyak antar negara penjajah di Mesopotamia.[5]

Salah satu peristiwa penting yang lain adalah surat dari Kementerian luar Negeri Inggris, Arthur James Balfour, kepada pimpinan Zionis Inggris, Lord Rothschild, pada 2 November 1917. Surat ini menjadi dasar pengakuan Inggris terhadap keberadaan negara Zionis di Palestina. Deklarasi yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Balfour ini kemudian diadopsi oleh LBB (League of Nations) untuk memberikan mandat resmi kepada Inggris menguasal Palestina. Dengan demikian, pembentukan negara Zionis Israel di Palestina merupakan tanggung jawab pemerintah Inggris. Negara Israel inilah yang kemudian menjadi penyebab konflik berkepanjangan krisis dl Timur Tengah. Pasca Perang Dunia II dan Perang Dingin

Kolonialisasi di eks wllayah Kekhilafahan Islam menghádapi tantangan besar dengan bangkitnya semangat kemerdekaan dan anti penjajahan di negeri-negeri tersebut. Mau tidak mau, Inggris, Prancis, dan Italia harus menerima kenyataan ini. Pilihan mereka dua:

memberangus gerakan-gerakan kemerdekaan, yang tentu saja akan menghabiskan energi dan dana yang besar, atau memberikan kemerdekaan kepada negara-negara tersebut sembari tetap menanamkan pengaruhnya. Negara-negara penjajah tersebut sebagian besar memilih jalan yang kedua. Untuk bisa tetap menanamkan pengaruhnya di negara-negara yang akan dimerdekakan tersebut, dilakukan strategi umum antara lain:

Memastikan negara merdeka tersebut berasaskan sekularisme dan demokrasi, atau monarki; asal bukan pemerintahan Islam. Sebab, bentuk pemerintahan Islam akan mengurangi pengaruh mereka nantinya, bahkan mengancam penjajahan mereka (Hal yang sama mereka terapkan terhadap Afganistan dan Irak sekarang).

Memastikan bahwa para penguasa baru negara merdeka tersebut berasal dari kelompok nasionalis-sekular atau sosialis-komunis, bukan kelompok Islam. Tidak mengherankan kalau banyak penguasa Timur Tengah pasca kemerdekaan adalah mereka yang merupakan alumni pendidikan Barat yang berpaham ideologi sekular. Ini juga penting untuk menjadikan mereka pemerintahan boneka (mirip dengan pembentukan pemerintahan Afganistan atau Irak sekarang).

Memberangus setiap gerakan Islam yang menginginkan penegakan syariat Islam dan pemeintahan Islam karena dapat menjadi ancaman ideologis yang nyata bagi penjajah dan rezim-rezim bonekanya.

Membuat organisasi-organisasi regional berbasiskan kesatuan regional. Dibuatlah liga Arab (1945), Persekutuan Regional Afrika Utara, dan Konfederasi Negara-negara jazirah Arab yang mencakup Mesir dan Yaman; negara-negara Teluk disatukan dalam Gulf Co-operation Council (GCC), termasuk OKI. Semua itu ditujukan agar menjadi penghalang bersatunya kaum Muslim atas dasar Islam.

Menciptakan potensi konflik di negeri-negeri tersebut, baik antar kelompok (Islam-Sekular, Syiah-Sunni, dan lain-lain) maupun lewat konflik perbatasan (border dispute); juga menciptakan dan memelihara rezim-rezim diktator. Konflik ini kemudian dijadikan media untuk bisa melakukan intervensi.

Menimbulkan ketergantungan negara-negara yang baru merdeka tersebut secara ekonomi kepada negara-negara penjajahnya, antara lain dengan memberikan pinjaman utang dan kebijakan ekonomi yang liberal.

Kondisi seperti ini dimanfaatkan secara ‘licik’ oleh AS dan Rusia yang muncul menjadi negara adidaya baru pasca PD II. Untuk bisa menanamkan pengaruhnya di wilayah tersebut, AS dan Rusia mendorong kemerdekaan negeri-negeri Islam tersebut. Konflik berikutnya berbentuk persaingan antar AS, Rusia, serta negara-negara penjajah lama seperti Inggris dan Prancis. AS dan Rusia kemudian menggunakan semangat kemerdekaan dan anti penjajahan tersebut untuk menggusur pengaruh Inggris dengan mengganti rezim-rezim boneka mereka. Terjadilah berbagai kudeta yang dilakukan oleh agen-agen AS di Timur Tengah antara lain: Raja Idris di Libya yang pro AS dikudeta oleh Khadafi yang dekat dengan Inggris; Raja Farouk (pro Inggris) di Mesir dikudeta oleh Gamal Abdul Nasser (pro AS); Raja Faisal (pro Inggris) di Irak dikudeta oleh Abdul Karim Kassim dalam sebuah revolusi tahun 1958.

Persaingan antar negara imperialis untuk mendudukkan agen-agen boneka mereka jelas menimbulkan berbagai gejolak di Timur Tengah yang tiada henti-hentinya. Sekali lagi, hal ini memperjelas bahwa justru imperialisme Baratlah yang menyebabkan krisis berkepanjangan di Timur Tengah.
Muncul pula persaingan Blok Komunis yang dipimpin oleh Rusia dan Blok Kapitalis yang dipimpin oleh AS selama era Perang Dingin. Negara-negara di Timur Tengah kembali menjadi sasaran rebutan kedua kubu. Lebanon, Yordania, Maroko, Tunisia, Arab Saudi, dan Kuwait cenderung ke Blok Barat. Beberapa pihak seperti Irak, Suriah, dan Yaman Selatan memiliki hubungan yang erat dengan Rusia. Namun demikian, aliansi seperti ini lebih bersifat pragmatis, karenanya akan cenderung berubah-ubah.

Strategi penting lain yang dilakukan oleh negara-negara imperialis ini adalah menciptakan Negara Israel di bumi Palestina. Sebagai penguasa awal di Palestina, Inggris memiliki kepentingan besar untuk mendukung berdirinya negara Israel di Palestina. Keberadaan negara Isreal jelas akan menimbulkan konflik dan ketidakstabilan yang terus-menerus di Timur Tengah. Krisis tersebut jelas akan menyedot energi dan dana dari umat Islam. Hal ini bisa mengalihkan kaum Muslim dari upaya memikirkan kembali penegakkan Daulah Khilafah yang dibubarkan tahun 1924.

Krisis ini juga dimanfaatkan oleh kelompokkelompok nasionalis Arab untuk kepentingan mereka. Penjajahan Palestina oleh Israel dijadikan faktor untuk membangkitkan sentimen nasionalisme Arab. Rezim Arab, yang merupakan bentukan penjajah Barat, juga menjadikan isu Palestina sebagai alat untuk memperkokoh kedudukan mereka di mata rakyat Arab. Meskipun hanya retorika, terkesan rezim Arab tersebut membela Palestina.

Untuk mengalihkan krisis di Palestina ini dan persoalan umat Islam secara keseluruhan, dibentuklah PLO dalam Konferensi Liga Arab di Aljazair (1964). Persoalan Palestina kemudian diserahkan penyelesaiannya hanya kepada PLO. PLO merupakan rancangan Inggris. Hal ini tampak jelas dari syarat yang dibuat oleh Inggris, yakni PLO hanya memiliki satu tujuan: mendirikan Negara nasionalis Palestina. Hal ini jelas tertuang dalam pasal 1 Piagam Palestina yang menyatakan Palestina adalah tanah air rakyat Arab Palestina. Dipertegas pula dalam pasal 8 yang menyatakan perjuangan sekarang adalah tahap perjuangan nasional untuk pembebasan Palestina.[6]

Direkayasa pula berbagai perang dengan Israel dengan berbagai tujuan antara lain untuk menunjukkan kepedulian rezim Arab tersebut terhadap Palestina. Kenyataan sebenarnya adalah pengkhianatan. Sebenarnya, tidak pernah terjadi perang yang habis-habisan. Empat perang yang pernah terjadi—1948, 1956, 1967, 1973—semuanya berakhir cepat dan dihentikan dengan intervensi internasional. Jadi, kebijakan politik rezim Arab memang bukanlah perang, tetapi diplomasi internasional.[7]

Fakta yang terjadi kemudian adalah penyerahan wilayah kaum Muslim kepada Israel dengan alasan kalah perang. Dalam perang tahun 1967, Raja Husein dari Yordania menyerahkan Tepi Barat Yordan kepada Israel tanpa berperang. Pada tahun yang sama, Gamal Abdul Nasser menyerahkan Gurun Sinai dan Jalur Gaza. Hafedz Assad dari Suriah menyerahkarn Dataran Tinggi Golan.

Dari kekalahan perang yang direkayasa ini pun dibuat mitos bahwa Israel tidak akan pernah terkalahkan. Hal ini kemudian dijadikan legalisasi rezim-rezim Arab untuk tidak berperang melawan Israel. Oleh sebab itu, seakan-akan perdamalan dengan Israel adalah sesuatu yang tidak bisa ditotak. Padahal, nyata-nyata tujuan dari berbagai perdamaian itu justru untuk mengokohkan keberadaan negara Israel.

Sama halnya dengan Inggris, AS juga memanfaatkan krisis Palestina untuk lebih memperkokoh panjajahannya di kawasan ini. Kepentingan yang pertama adalah mengalihkan musuh kaum Muslim kepada Israel. Padahal, musuh yang sebenarnya adalah AS yang terus-menerus mendukung negara Israel. Krisis Palestina yang berkepanjangan ini juga dijadikan alat oleh AS untuk menanamkan pengaruhnya. AS seakan-akan tampil bagaikan pahlawan yang mengajukan perdamaian dalam masalah ini. Maksud sebenarnya adalah untuk selalu berperan dalam krisis di Timur Tengah.

Bisa disimpulkan, keberadaan negara Israel jelas-jelas merupakan bagian dari strategi Barat untuk mendominasi Timur Tengah. Tidak aneh kalau AS demikian membela mati-matian keberadaan negara Israel. Berulang-ulang masalah ini diungkap oleh pejabat AS dari masa ke masa, tidak peduli siapa presidennya. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Menlu Collin Powel di depan komite anggaran Senat pada 5/3/2001, “Israel adalah sahabat dan sekutu yang kuat bagi bangsa Amerika dan pemerintahan AS; menjamin keamanan Israel adalah proritas utama; akan tetap seperti itu bagi pemerintahan yang sekarang.”

Collin mengulangi dukungan abadi AS kepada Israel saat berpidato di depan komite kerjasama AS-Israel untuk urusan umum (AIPAC) pada 8/3/2001 di Washington, “Sungguh, kami telah berada di pihak Israel sejak berdirinya dan kami akan selalu bersama Israel dalam sepanjang sejarahnya.” [8]

Pasca Perang Dingin dan Serangan WTC

Surutnya pengaruh komunis bersamaan dengan runtuhnya negara Rusia pada mulanya dianggap akan memberikan peluang bagi perdamaian di Timur Tengah.Sebab, salah satu konflik yang ada adalah persaingan antara Blok Barat dan Timur di kawasan ini. Namun, bagi AS sebagai pemimpin Blok Barat ternyata lain. Berkurangnya pengaruh Rusia justru dijadikan sebagal peluang oleh AS untuk menjadikan dirinya sebagai kekuatan tunggal dunia. Untuk itu, AS harus menghalangi setiap kemungkinan munculnya pesaing baru bagi dominasi AS di dunia internasional. AS kemudian merancang sebuah tatanan dunia baru (a new world order), dengan AS sebagai satu-satunya penguasa dunia. Serbuan Irak ke Kuwait menjadi momen penting bagi AS untuk mewujudkan ‘keinginan’ tersebut. AS kemudian seakan tampil sebagai pemimpin dunia yang memimpin koalisi negara-negara di dunia untuk menghukum Irak.

Masalah Irak ini kemudian menjadi ‘Pearl Harbour’ atau WTC 911’-nya Timur Tengah. Artinya, Irak dengan keberadaan diktator Saddam Hussein, merupakan ‘entry point’ yang baik bagi AS untuk melegalisasi setiap tindakan penjajahannya di Timur Tengah, seperti yang ditulis dalam sebuah dokumen:
Selama beberapa dekade, AS berupaya memainkan peranan yang lebih permanen dalam keamanan kawasan Teluk. Selagi konftik berkepanjangan dengan Irak memberikan pembenaran, kebutuhan akan hadirnya pasukan AS di Teluk melebihi isu rezim Saddam Husein. (Rebuilding America’s Defences:Strategies, Forces and Resources for a New Century).[9]

Setelah Invasi AS ke Kuwait, AS semakin memantapkan kehendaknya untuk mewujudkan tatanan dunia dengan AS sebagai pemimpin tunggal. Goerge Bush Senior kemudian mengumumkan visinya bagi sebuah Tatanan Dunia Baru. Berkaitan dengan ini, Pentagon, dalam pedoman bagi perencanaan pertahananan AS pada Februari 1992, mempertegas kebijakan luar negeri AS untuk menghalangi munculnya pesaing baru Amerika dari manapun. Dinyatakan, "Our first objective is to prevent the re-emergence of a new rival either on the territory of the former Soviet Union or elsewhere, that poses a threat on the order…. And requires that we endeavor to prevent any hostile power from dominating a region… These regions include Western Europe, East Asia, the territories of the former Soviet Union and Southwest Asia.” [10]

Inilah yang kemudian menjadi kebijakan umum AS di Timur Tengah sebagai penguasa tunggal dan dominan di sana. Menguasai Timur Tengah menjadi lebih mendesak saat krisis energi mengancam AS saat ini. Sebab, sebagai negara industri, AS sangat bergantung pada kelancaran suplai minyak yang ada di Timur Tengah. Menurut pakar perminyakan, Dr. Kurtubi, kebutuhan minyak AS sangat besar: 26% dari konsumsi dunia. AS membutuhkan 20 juta barel perhari. Produksi minyak dalam negeri AS hanya sekitar 8 juta barel perhari. Sisanya, AS mengimpor dari luar, sebagian besar dari Timur Tengah. Masih menurut Dr Kurtubi, kalau AS tetap berproduksi pada 8 juta barel perhari, minyak yang ada diperut buminya akan habis dalam waktu 10 tahun.[11]

Sejak dulu kebijakan AS yang sudah merupakan kebijakan hidup-mati dan tidak bisa ditawar-tawar lagi adalah menjamin suplai minyak dari Timur Tengah agar tetap ke tangan AS. Pada tahun 1953, Dewan Keamanan Nasional mengatakan, “Kebijakan Amerika Serikat adalah mempertahankan sumber minyak di Timur Tengah agar tetap berada di tangan Amerika.” (Mohammad Haekal, Cutting the lions Tail; Suez Through Egyptian Eyes, 1986, hlm. 38).[12]

Untuk itu, beberapa langkah penting yang dilakukan oleh AS adalah:

1. Memperluas basis mititernya di Timur Tengah dengan mendirikan pangkalan-pangkalan militer.Invasi AS ke Irak (1991) benar-benar dimanfaatkan oleh AS untuk memperluas pangkalan militer mereka sehingga hampir di seluruh negara di kawasan Timur Tengah, AS memiliki pangkalan militer. Lewat basis militer inilah AS sukses menginvasi Irak.

2. Menyegarkan rezim-rezim lama dengan membentuk rezim baru yang lebih pro AS. Isu yang diangkat adalah senjata pemusnah massal, mendukung terorisme (khususnya Al-Qaida), demokratisasi, rezim diktator, atau mengancam kepentingan nasional AS. Saddam Hussain adalah salah satunya. Banyak pihak yang tahu bahwa AS-lah yang memperkuat rezim Saddam dengan dana dan bantuan militer saat perang melawan Iran. Namun, Saddam perlu disegarkan dengan rezim baru yang lebih pro AS. Ini juga untuk menghilangkan kesan bahwa AS terus-menerus mendukung rezim diktator.Apalagi AS melihat pergantian rezim di Irak akan lebih memaksimalkan pemanfaatan minyak Irak bagi kepentingan AS. Penyegaran rezim ini kemungkinan besar akan dilakukan AS terhadap negara-negara lain seperti Iran dan Suriah.

3. Mengopinikan demokratisasi Timur Tengah. Demokratisasi adalah nilai yang sering dijadikan alat penjajahan oleh AS. Alasan demokratisasi akan dilakukan oleh AS untuk mengganti rezim-rezim Arab yang diktator (tidak peduli meskipun sebelumnya rezim ini didukung oleh AS). Dengan alasan ini, AS senantiasa bisa mengancam pergantian rezim di negara-negara Arab seperti Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Suriah, dan Iran.

4. Menekan dan memberangus potensi kekuatan politik Islam. Bagaimanapun AS sangat menyadari bahwa satu-satunya kekuatan di dunia ini yang sanggup mengimbangi AS adalah kekuatan politik Islam. Kekhawatiran ini berulang-ulang disampaikan cendekiawan AS seperti Huntington maupun para potitisi AS seperti Henry Kissinger. Tidak aneh, kalau AS menolak mentah-mentah pendirian pemerintahan Islam pasca invasi AS di Irak. AS tentu saja tidak peduli meskipun hal itu dituntut oleh masyarakat Irak. Keberadaan pemerintahan Islam jelas akan memperkuat pengaruh politik Islam yang memang memiliki ciri utama menentang penjajahan terhadap kaum Muslim. Meskipun AS mensponsori terbentuknya pemerintahan yang demokrasi di Irak atau di negeri Muslim yang lain, AS tetap akan menekan gerakan Islam lewat rezim-rezim bonekanya.

5. Memperkecil pengaruh negara-negara Eropa dan Rusia di Timur Tengah. Hal ini dilakukan AS dengan mengganti rezim-rezim yang dia anggap lebih menjalin hubungan dengan negara Eropa ataupun Rusia. Dekatnya Saddam Hussein ke Eropa dan Rusia pada akhir-akhir kekuasaannya bisa jadi dianggap mengancam pemaksimalan kepentingan AS di Irak yang kemudian memperkuat alasan AS untuk menginvasi Irak. Ke depan, negara-negara yang memiliki hubungan dekat dengan Inggris ataupun Prancis besar kemungkinan akan terus-menerus digoyang oleh AS.

Pengkajian ulang strategi AS pasca Perang Dingin ini tampak jelas dalam sebuah dokumen Strategi Keamanan Nasional (National Security Strategy-NSS) yang diterbitkan bulan September 2002. Di sana disebutkan adanya tiga prinsip penting doktrin Bush: Pertama, mempertahankan kepemimpinan AS di dunia. Kedua, melakukan pre-emptive attack terhadap ancaman potensial bagi AS. Ketiga, mempromosikan prinsip demokrasi liberal.[13]

Kesimpulan

Dari uraian di atas jelaslah bahwa solusi yang mengakar dan akan menyelesaikan berbagai konflik di Timur Tengah adalah dengan mengembalikan Daulah Khilafah Islam dan mengganti rezim-rezim sekular boneka Barat. Inilah satu-satunya cara yang bisa menghalangi dan menghentikan penjajahan negara-negara imperialis di tubuh umat Islam.

Catatan Kaki

[1] Lihat Kirdi Dipoyudo, Timur Tengah dalam Pergolakan, CSIS, halaman 5

[2] Ibid.. halaman 11

[3] Lihat Kusnanto Anggoro dalam artikelnya di Kompas 24/3/2003

[4] Lihat George lenczowski dalam Timur Tengah dl Tengah Kancah Dunia (The Middle East in World Affairs) halaman 46

[5] Ibid,. hataman 48

[6] ibid, .halaman 61

[7] Lihat Kirdi Dipoyudo, Timur Tengah dalam Pergolakan, CSIS, halaman 181

[8] Lihat Khilafah Megazine edisi suplemen 7Agustus 1994 dengan judul Conspiracies: Past and Present

[9] Lihat booklet terjemahan Hibut Tahrir pada 8 Mei 2001 dengan judul Politik Amerika di Bawah Pemerintahan Bush halaman 13

[10] Lihat buku Senjata Pemusnah Massal dan Kebijakan Luar Negeri Kolonialis penerbit PTI halaman IX

[11] Lihat Khilafah.com 04/05/2003 dengan judul Islamic State, the Strategic threat to US Hegomony

[12] Lihat wawancara Sabili dengan Dr. Kurtubi, SE, Msc, MSp.

[13] Lihat buku Senjata Pemusnah Massal dan Kebijakan luar Negeri Kolonialis penerbit PTI halaman 111
       Ibid,. halaman 109-110

Senin, 22 Oktober 2018

SANTRI PELOPOR GERAKAN LITERASI Oleh : Arief Luqman El Hakiem *)



Membela tanah air dari penjajah hukumnya fardlu 'ain atau wajib bagi setiap individu".
- KH Hasyim Asy’ari (Pendiri Nahdhatul Ulama) -


Tanggal 22 Oktober telah ditetapkan secara resmi sebagai Hari Santri Nasional berdasar Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015. Keppres tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada hari Kamis, 15 Oktober tahun 2015 lalu. Ini adalah bentuk apresiasi dan pengakuan peran besar kalangan santri dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Negara Indonesia.

Penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional dilatarbelakangi sebuah peristiwa besar, yaitu lahirnya Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh pendiri Nahdhatul Ulama, KH Hasyim Asy’ari tepat pada tanggal 22 Oktober 1945. Resolusi Jihad adalah sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama berisi seruan untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan dari penjajah Belanda yang membonceng NICA (Netherlands Indies Civil Administration).

KH Hasyim Asy’ari menyerukan kepada santrinya bahwa perjuangan membela Tanah Air merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. "Membela tanah air dari penjajah hukumnya fardlu 'ain atau wajib bagi setiap individu," begitu kalimat yang diucapkan oleh KH Hasyim Asy’ari.

Seruan jihad yang dikobarkan oleh KH Hasyim Asy'ari ini membakar semangat para santri di kawasan Surabaya dan sekitarnya. Mereka kemudian bergabung dengan tentara Indonesia untuk menyerang markas Brigade 49 Mahratta yang dipimpin Brigadir Jenderal Aulbertin Walter Sothern Mallaby.

Serangan ini terjadi selama tiga hari berturut-turut, yaitu dari tanggal 27 hingga 29 Oktober 1945. Jenderal Mallaby pun tewas keesokan harinya pada 30 Oktober 1945. Saat itu mobil yang ditumpanginya terkena ledakan bom dari para pejuang Tanah Air di kawasan Jembatan Merah, Surabaya. Kematian Mallaby pun menyulut pertempuran berdarah lainnya di kota Surabaya, yakni Pertempuran 10 November 1945.

Resolusi Jihad yang dideklarasikan KH Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945 ini seolah mengingatkan kita mengenai peranan santri dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Maka wajar jika kemudian pemerintah memberikan penghargaan kepada kalangan santri dengan menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional.

Di tahun 2018 ini, Hari Santri Nasional mengambil tema “Bersama Santri Damailah Negeri”. Pemilihan tema ini tentu bukan tanpa alasan. Kita semua tahu bahwa tahun 2018 hingga 2019 bangsa Indonesia menggelar hajat besar yaitu Pemilu dan Pilpres. Peran serta dan kontribusi para santri tentu diharapkan mampu membawa suasana sejuk dan damai di tengah pertarungan politik yang makin memanas.

Jika pada masa kemerdekaan para santri turut memanggul senajata mengusir penjajah, maka di era kemerdekaan ini kewajiban para santri adalah menjaga bangsa ini dari perpecahan dan permusuhan. Ancaman terbesar bangsa Indonesia saat ini adalah gesekan sosial dan konflik sosial yang disebabkan oleh beredarnya berita hoaks, ujaran kebencian dan isu SARA.

Keberadaan santri di era digital ini diharapkan mampu meredam dan mendinginkan suasana panas akibat persaingan politik memperebutkan kursi kekuasaan. Sesungguhnya berita hoaks dan ujaran kebencian menjadi tidak relevan ketika kesadaran literasi bangsa Indonesia telah mumpuni. Hoaks dan segala macam isu SARA akan mendapat tempat di tengah masyarakat yang malas membaca dan malas berpikir.

Budaya literasi masyarakat Indonesia saat ini masih sangat rendah. Berdasarkan survei banyak lembaga internasional, budaya literasi masyarakat Indonesia kalah jauh dengan negara lain di dunia. Hasil penelitian Programme for International Student Assessment (PISA) menyebut, budaya literasi masyarakat Indonesia pada 2012 terburuk kedua dari 65 negara yang diteliti di dunia. Indonesia menempati urutan ke 64 dari 65 negara tersebut. Sementara Vietnam justru menempati urutan ke-20 besar.

Pada penelitian yang sama, PISA juga menempatkan posisi membaca siswa Indonesia di urutan ke 57 dari 65 negara yang diteliti. PISA menyebutkan, tak ada satu siswa pun di Indonesia yang meraih nilai literasi di tingkat kelima, hanya 0,4 persen siswa yang memiliki kemampuan literasi tingkat empat. Selebihnya di bawah tingkat tiga, bahkan di bawah tingkat satu.

Indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001. Artinya, setiap 1.000 penduduk, hanya satu orang saja yang memiliki minat baca. Angka UNDP juga mengejutkan bahwa angka melek huruf orang dewasa di Indonesia hanya 65,5 persen saja. Sedangkan Malaysia sudah 86,4 persen. (Data statistik UNESCO 2012).

Literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Literasi merupakan jantung kemampuan siswa untuk belajar dan berhasil di sekolah. Juga dalam menghadapi berbagai tantangan pada abad 21. (Satria Darma, Ketua Forum Pengembangan Budaya Literasi Indonesia, 2014).

Rendahnya budaya literasi di Indonesia, salah satu penyebabnya karena budaya menonton masyarakat Indonesia yang tinggi. Hal ini melemahkan minat membaca dan menulis siswa di Indonesia. Saat ini kegiatan utama keluarga di Indonesia adalah nonton TV. Jumlah waktu yang digunakan anak Indonesia dalam menonton televisi adalah 300 menit per hari. (Data BPS, 2014). Jumlah ini terlalu besar dibanding anak-anak di Australia yang hanya 150 menit per hari dan di Amerika yang hanya 100 menit per hari. Sementara di Kanada 60 menit per hari.

Saat ini populasi netter Tanah Air mencapai tidak kurang dari 132 juta orang pada 2018. Angka yang berlaku untuk setiap orang yang mengakses internet itu mendudukkan Indonesia di peringkat ke-6 terbesar di dunia dalam hal jumlah pengguna internet. (Lembaga Riset Pasar e-Marketer, 2018).

Nah, santri yang identik dengan belajar, membaca, menghafal dan menelaah seolah menjadi oase di tengah panasnya suhu politik tanah air menjelang Pemilu 2019. Kalangan santri diharapkan mampu menjadi pelopor gerakan literasi di tengah masyarakat sehingga tidak mudah terhasut berita bohong (hoax) dan berita-berita provokatif (hate speech).

*) Pegiat Media dan Pemerhati Kebijakan Publik

Minggu, 30 September 2018

JIKA PKI BANGKIT, MEMANGNYA KENAPA ?


Pertanyaan yang tampak sederhana, sesederhana cara berpikir orang yang mengungkapkannya.

Untuk menjawab, mungkin kita perlu menelaah lagi sejarah dan fakta yang ada di lapangan.

Saya tidak akan bercerita tentang peristiwa bulan Oktober di tahun 1945, ketika kelompok pemuda PKI  membantai pejabat pemerintahan di Kota Tegal, menguliti  serta membunuh sang bupati. Tak cukup di situ, mereka menghinakan keluarganya. Kardinah, adik kandung  RA Kartini yang menikah dengan bupati Tegal periode sebelumnya, termasuk salah satu korban. Pakaian wanita sepuh itu dilucuti, kemudian diarak dengan mengenakan karung goni.

Betapa saat rakyat Indonesia tengah berjuang melawan penjajah, ketika arek-arek Suroboyo berebut merobek bendera merah putih biru di Hotel Yamato, lalu bertarung  menghadapi sekutu pada 10 November,  di belahan lain sebulan sebelumnya, sejumlah pejuang turut berdarah-darah  dalam pertempuran lima hari di Semarang, membredeli  tentara Jepang, PKI justru merusak tatanan bangsa di mana-mana. Menggerogoti dari dalam.

Anasir PKI bergerak merebut kekuasaan di Slawi, Serang, Pekalongan, Brebes, Tegal, Pemalang, Cirebon, dan berbagai wilayah lain.  Menghilangkan nyawa anak bangsa dan tokoh pejuang. Bupati Lebak  dihabisi, tokoh nasional Otto Iskandardinata diculik dan dieksekusi mati bahkan keberadaan jenazahnya menyisakan misteri. Sultan Langkat dibunuh serta hartanya dijarah. Bahkan Gubernur Suryo, tokoh sentral dari peristiwa di Surabaya juga dibunuh  PKI.

Ketika tokoh PKI Amir Syarifuddin Harahap berhasil menjadi Perdana Menteri di tahun 1948, arus bawah PKI merasa mempunyai kekuatan. Muso memproklamirkan Republik Soviet Indonesia, beraliansi komunis. Dan lebih parah lagi dalam Perjanjian Renville, dengan mudah Amir Syarifuddin menyerahkan begitu banyak kekuasaan pada Belanda dan memasung wilayah Indonesia.

Keganasan PKI makin membabi buta. Saya sebenarnya tidak hendak bercerita tentang peristiwa di Gontor. Ketika setiap pagi menjelang,   satu per satu kyai diabsen dan nama yang disebut  serta-merta disembelih. Atau kisah Haji Dimyati, aktivis Masyumi yang digorok lehernya sebelum dimasukkan ke sebuah sumur bersama korban pembantaian lainnya.

Juga tentang kesaksian Isra dari Surabaya yang ayahnya diseret ke sawah sembari dihajar beramai-ramai hingga jasadnya tidak berbentuk lagi; hancur, habis terbakar, dan dimakan anjing. Sang anak terpaksa memungut potongan tubuh ayahnya satu per satu dan dimasukkan kaleng.

Atau cerita Moch. Amir yang empat sahabatnya sesama aktivis dakwah disiksa dengan dipotong kemaluan dan telinga mereka hingga ajal menjemput. Atau testimoni Suradi saat para kyai dimasukkan loji lalu dibakar. Yang berhasil keluar tak lantas bebas, melainkan dibacoki. Pun saya sejujurnya tidak ingin mengisahkan kesaksian Mughni yang melihat tokoh Islam dari Masyumi di Ponorogo diciduk dan dinaikkan truk. Telinga kakaknya dipotong, lalu dibuang di sumur tua.

Juga tentang Kapolres Ismiadi yang diseret dengan Jeep Wilis sejauh 3 km hingga wafat. Setelah tentara dibunuhi, gantian polisi dilibas.  Kemudian pejabat, ulama, serta para santri.

Pascagerakan komunis berhasil dihentikan di tahun 1948, pada 1965 PKI kembali beraksi.

Buya Hamka, Ketua MUI pertama dan para ulama lainnya dipenjara. Mereka difitnah oleh kalangan PKI yang saat itu sangat dekat dengan pemerintah berkuasa.  Tak hanya menerima siksaan setiap hari, Buya Hamka  memperoleh ancaman akan disetrum kemaluannya.

Deretan kisah mengiris hati di atas pernah saya baca, tapi tidak akan saya ceritakan sebagai jawaban atas pertanyaan itu. Karena mungkin hanya dianggap serpihan dari peristiwa kecil.

Tapi, kini mari kita lihat apa yang terjadi jika komunisme berkuasa. Di Uni Soviet, sekitar 7 juta orang tewas dalam Revolusi Bolsevik dipimpin oleh Lenin. Di masa Stalin 20 juta orang  terbunuh untuk memuluskan program komunisme.

Salah satu cara komunisme bertahan adalah,  melestarikan tidak adanya perbedaan pendapat, dan jika berbeda sebaiknya dibunuh, berapa pun jumlah korban yang dibutuhkan. Di Kamboja, sekitar 2 juta orang atau sepertiga jumlah penduduk dibantai untuk mengukuhkan kekuasaan komunis. Di Cina jumlah korban meninggal dalam revolusi diduga mencapai 80 juta.

Jadi, jika PKI bangkit, memangnya kenapa? Pertanyaan seperti ini lebih baik dijawab dengan pertanyaan.

Jika PKI pernah mengkhianati kemerdekaan bangsa, apa jaminan mereka tidak akan mengulanginya?

Jika baru mempunyai sedikit kekuasaan saja sudah membantai begitu banyak orang, apa yang terjadi jika memegang kekuasaan besar?

Jika komunisme dilatih tidak bisa berbeda pendapat, lalu di mana letak kebebasan?

Dan yang terpenting dari semua itu, jangan berteriak korban. Mengutip Ahmad Mansur Suryanegara, PKI di Indonesia bukan korban, mereka pelaku. Atau istilah Agung Pribadi dalam buku Gara-Gara Indonesia, ini saatnya rekonsiliasi, kita bisa maafkan, tapi jangan lupakan sejarah pembantaian yang dilakukan PKI.

Artikel ini telah tayang di Gelora News dengan judul Jika PKI Bangkit, Memangnya Kenapa?

Sumber: https://www.gelora.co/2018/09/jika-pki-bangkit-memangnya-kenapa.html?m=1












Senin, 13 Agustus 2018

PRABOWO, GOLKAR DAN PILPRES 2019



(Pelajaran Penuh Hikmah dari Penaklukan Benteng Khaibar)

Penaklukan Benteng Khaibar (Perang Khaibar) oleh tentara Islam pada bulan Muharam tahun ke 7 Hijriah adalah satu momen penting dalam perjalanan dakwah Baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Sebuah perang hebat yang mengandung pelajaran dan hikmah luar biasa bagi umat yang datang kemudian. Pertempuran ini disebut oleh para imam hadits, seperti Bukhari, Muslim dan Abu Dawud, diceritakan secara lengkap di dalam Tarikh Thabari, Tarikh Muhammad, bahkan di wikipedia.

Pertempuran Khaibar adalah pertempuran yang terjadi antara umat Islam yang dipimpin Muhammad dengan umat Yahudi yang hidup di oasis Khaibar, sekitar 150 km dari Madinah, Arab Saudi. William Montgomery Watt menganggap penyebab pertempuran ini adalah Yahudi Bani Nadhir yang menimbulkan permusuhan melawan umat Islam. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan umat Islam, dan Muhammad berhasil memperoleh harta, senjata, dan dukungan kabilah setempat. Rasulullah SAW memimpin sendiri ekspedisi militer menuju Khaibar, daerah sejauh tiga hari perjalanan dari Madinah.

Dalam Ensiklopedia Al Qur'an disebutkan, Khaibar adalah daerah subur yang menjadi benteng utama Yahudi di jazirah Arab. Airnya juga sangat melimpah. Tak heran bila Khaibar menjadi kawasan penghasil buah-buah dan kurma yang sangat melimpah. Karena itu, Khaibar sering disebut sebagai negeri Hijaz yang subur atau negeri Hijaz yang kuat.

Syauqi Abu Khalil menyebutkan, benteng-benteng yang ada di Khaibar ini sangat banyak dan terbagi di tiga wilayah utama, yakni Nathat, Syaqq, dan Katibah. Di Nathat ada benteng Na'im, Ash-Shuhaib, dan Qillah. Di Syaqq ada dua, yakni Ubay dan al-Bari. Sedangkan, di Katibah ada tiga, yakni Al-Qamush, Al-Wathih, dan As-Sulaim.

Dengan sejumlah benteng pertahanan berlapis ini, tentu saja diperlukan strategi yang matang. Rasul memerintahkan untuk menyerang benteng yang lebih mudah dirobohkan terlebih dahulu, sebagaimana disarankan oleh sahabat Habbab bin Mundzir. Dan, benteng yang pertama kali berhasil direbut itu adalah benteng Na'im yang menjadi gudang penyimpanan makanan.

Fakta Khaibar dan Strategi Jitu

Ada beberapa fakta dan strategi jitu yang diterapkan Muhammad SAW sehingga meraih kemenangan gemilang dalam Perang Khaibar. Ini menjadi pelajaran penuh hikmah dalam kaitannya dengan perang politik pada gelaran Pilpres 2019.

1. Perjanjian Hudaibiyah

Perjanjian Hudaibiyah adalah kesepakatan damai antara kaum muslim dengan kaum kafir Quraisy, dimana kedua pihak tidak akan saling menyerang dan membantu kelompok lain yang sedang berperang dengan kaum muslim atau kaum Quraisy. Dengan perjanjian ini, Muhammad SAW tidak terancam dan bisa lebih fokus pada penakluk Yahudi Khaibar.

Pada gelaran Pilpres 2019 menurut saya perlu dibangun kesepakatan dengan dengan pihak ketiga seperti Amerika, Eropa dan Tiongkok untuk bersikap netral dan tidak membantu salah satu pasangan capres. Sehingga presiden terpilih nantinya benar-benar pilihan rakyat tanpa kecurangan dan campur tangan asing.

2. Janji Kesetiaan

Demi menjamin soliditas dan loyalitas, Rasul Muhammad SAW berjanji saling setia dengan para sahabat untuk melawan setiap kemungkaran apa pun risikonya demi tegaknya syariat Islam. Rasul SAW memohon kepada Allah agar menyelamatkan dan membantu perjuangan kaum Muslim. Ikatan janji setiap itu dilakukan di bawah pohon di dekat wilayah Khaibar di dekat benteng yang ada di Nathat, tepatnya di benteng Na'im.

“Sungguh, Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu (Muhammad) di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu Dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat, dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Mahaperkasa Mahabijaksana”.

Saya kira perlu kiranya kubu Prabowo saling berjanji setia untuk berjuang bersama, saling mendukung, saling membantu, tidak akan mengkhianati dan menyakiti. Faktor utama kekalahan dalam pertempuran adalah adanya pengkhianatan.

3. Memilih Prajurit Terbaik

Khaibar adalah gugusan delapan benteng tangguh sebagai pertahanan terakhir kelompok Yahudi di Jazirah Arab. Kekuatan pasukan tentara Romawi pun diragukan mampu menaklukkan benteng tersebut. Ketangguhan benteng Khaibar didukung dengan 10.000 personil prajurit terlatih.

Untuk menghadapi 10.000 tentara Yahudi, Muhammad SAW hanya membawa 1.600 tentara pilihan yang ikhlas dan militan. Sabdanya, "Janganlah kalian keluar besertaku, melainkan karena berjihad, adapun rampasan perang, maka aku tidak akan memberikan sedikitpun kepada kalian".

Pengumuman ini maksudnya ialah bahwa orang-orang yang tidak suka berjihad, tidak usah ikut berangkat ke Khaibar, karena harta rampasan perang yang akan diperolehnya tidak akan diberikan oleh beliau sedikitpun kepada mereka. Nabi SAW bersabda demikian itu dimaksudkan untuk menangkal orang-orang Arab dan orang-orang munafiq yang ingin ikut menjadi tentara muslimin bukan karena ingin membela agama Allah, tetapi ingin memperoleh bagian dari harta rampasan perang saja.

Dalam kaitannya dengan Pilpres 2019 memberi pelajaran bahwa banyaknya parpol yang mendukung bukan jaminan untuk meraih kemenangan. Kubu Prabowo memang kehilangan Partai Golkar dan ppp yang pada Pilpres 2014 mendukungnya. Sejak era reformasi 1998 Golkar tidak pernah  mampu mengantar jagoannya memenangkan Pilpres.

Nampaknya Golkar adalah "kutukan" untuk kontestan pemilihan presiden. Pilpres 2004 pasangan yang diusung Golkar Wiranto - Shalahuddin Wahid kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla. Pilpres 2009 jagoan Golkar, Jusuf Kalla - Wiranto, kembali dipecundangi SBY yang berpasangan dengan Budiono. Pilpres 2014 pasangan yang didukung Golkar, Prabowo-Hatta juga kandas oleh pasangan Jokowi-JK.

Dalam sejarah Pilpres secara langsung di Indonesia, siapapun pasangan yang didukung Partai Golkar selalu mengalami kekalahan tragis. Dengan keluarnya Golkar, PPP dan beberapa kelompok oportunis kutu loncat politik yang berjuang demi rampasan perang (harta dan jabatan) dari kubu Prabowo, maka tinggallah orang-orang ikhlas dan militan di dalamnya.

4. Memilih Panglima Perang Terbaik

Bahkan dua panglima perang kaum muslim sebelumnya, yakni Abu Bakar As Shiddiq dan Umar bin Khattab, belum berhasil menaklukkan benteng tersebut. Ketika kaum Muslim mulai terasa lelah, Rasûlullâh SAW memberi semangat dengan memberitahukan bahwa besok akan menyerahkan bendera komando kepada oang yang dicintai oleh Allâh SWT dan Rasul-Nya dan dia akan mendatangkan kemenangan.

Sebagai pemimpin tertinggi, Muhammad SAW memohon petunjuk kepada Allah SWT menentukan panglima perang yang akan memimpin pertempuran esok hari. Usai melaksanakan shalat Shubuh, Muhammad SAW memberikan panji perang kepada Ali bin Abi Thalib RA yang saat itu sedang sakit mata, namun segera diobati oleh Rasulullah SAW. Di bawah kepemimpinan panglima perang muda, saat itu umur Ali belum genap 30 tahun, namun keikhlasan dan kebersihan jiwanya mengantarkan kaum muslim pada kemenangan gemilang di Khaibar.

Pelajaran penting untuk Pilpres 2019, sebaiknya kubu Prabowo dipimpin dan diisi oleh para pemuda yang ikhlas dan bersih. Alhamdulillah di dalam pasukan koalisi Prabowo ada pemuda-pemuda tangguh seperti Sandiaga Shalahddin Uno, Agus Harimurti Yudhoyono, Hanafi Rais dan Mardani Ali Sera.

5. Strategi Jitu

Muhammad SAW bukan hanya seorang nabi yang ma'shum, beliau juga seorang ahli strategi perang yang hebat. Dengan kekuatan 1.600 tentara, Muhammad SAW harus menaklukkan 10.000 prajurit Yahudi terlatih. Yahudi Khaibar mengadakan koalisi dengan kabilah-kabilah Ghathafan. Karena itu, strategi Rasulullah SAW difokuskan pada pemutusan bantuan dari Ghathafan ke Khaibar. Untuk melaksanakan strategi ini, Rasulullah SAW mengerahkan pasukannya dalam dua kelompok.

Ketika Ghathafan mendengar informasi tersebut, ia menyiapkan dan mengerahkan pasukannya ke Khaibar. Muhammad SAW mengetahui gerakan pasukan Ghathafan ini, karena itu beliau segera mengirim pasukan yang bertugas untuk menyerang rumah-rumah mereka. Ketika pasukan Ghathafan mengetahui hal ini, mereka segera kembali ke tempat semula untuk menyelamatkan keluarga dan harta bendanya, dan tentunya meninggalkan Khaibar untuk menentukan nasibnya sendiri. Pasukan umat Islam dapat menaklukan benteng-benteng Khaibar satu demi satu sehingga beberapa benteng pun dapat dikusai.

Untuk menaklukkan benteng Qal’ah az-Zubeir, kaum muslim mengepung benteng tersebut dan memutus saluran air yang memasok kebutuhan mereka. Kondisi ini memaksa mereka untuk turun ke medan dan berperang. Dalam waktu tiga hari, benteng ini pun berhasil dikuasai. Dengan takluknya benteng ini, maka berakhirlah kekuasan Yahudi di daerah Natthah yang selalu berada dibaris terdepan dalam memusuhi kaum Muslimin.

Perang ini memberikan dua pelajaran penting kepada kita yaitu memecah belah musuh dan menghabisi mereka satu demi satu itu sangat dibutuhkan. Kalaulah Rasulullah SAW tidak membatasi gerakan kaum Quraisy tentulah umat Islam tidak mampu berkosentrasi melawan orang-orang Yahudi. Kemudian jika beliau tidak menyibukkan Ghatafan dengan urusannya sendiri, tentunlah beliau akan berhadapan dengan musuh yang jauh lebih kuat dalam benteng-benteng yang kokoh dan sulit ditembus.

Pada Pilpres 2019, kubu Prabowo harus menerapkan strategi dari Rasulullah saw dengan memecah konsentrasi koalisi Jokowi  agar sibuk dengan urusan internal partai masing-masing, dan memutus bantuan logistik dari luar yang akan membantu. Juga mematahkan pasukan medsos (buzzer) yang terus menerus membangun opini.

Itulah fakta dan strategi jitu yang diterapkan Rasulullah SAW dalam menaklukkan benteng tangguh Yahudi Khaibar. Fakta dan strategi tersebut sangat relevan diterapkan oleh kubu pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Shalahuddin Uno untuk meraih kemenangan pada Pilpres 2019.

“Ya Allah Yang memelihara langit dan sesuatu yang di bawahnya, Yang memelihara bumi dan sesuatu yang di atasnya, Yang menguasai syaithan dan sesuatu yang ia sesatkan, dan Yang menguasai angin dan sesuatu yang ditiupkannya. Kami mohon kepada Engkau kebaikan wilayah ini, kebaikan penghuninya, dan kebaikan apa yang ada di dalamnya. Dan kami berlindung kepada Engkau dari kejahatannya, dari kejahatan penghuninya dan dari kejahatan apa yang ada di dalamnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, “Majulah kamu dengan nama Allah”.

Allahu Akbar... Allahu Akbar... Allahu Akbar !!!

Salam Indonesia Raya 

Arief Luqman El Hakiem

Selasa, 24 Juli 2018

JOKOWI GAGAL CAPAI TARGET KEDAULATAN PANGAN


Presiden Joko Widodo mencantumkan kedaulatan pangan sebagai salah satu program prioritas dalam Nawacita. Tahun 2014, saat baru menjabat sebagai presiden, Jokowi menargetkan swasembada sejumlah komoditas pangan strategis seperti padi, jagung, kedelai, dan gula bisa terlaksana dalam tiga tahun. 

Program Jokowi ini berbeda dari program ketahanan pangan di era Soeharto. Dalam konsep ketahanan pangan, seluruh kebutuhan makanan masyarakat Indonesia harus terpenuhi, tak peduli dari mana sumbernya. 

Target Jokowi lebih jauh dari itu. Kedaulatan pangan berarti memenuhi kebutuhan pangan dari produksi negeri sendiri. Dengan kata lain, tak ada impor beras, jagung, gula, kedelai, atau bahkan daging. 

Visi tentang kedaulatan pangan sudah digembar-gemborkan Jokowi sejak masa kampanye. Ia bahkan mendapat dukungan dari Serikat Petani Indonesia (SPI)—organisasi petani yang mengampanyekan kedaulatan pangan. 

Setelah dilantik menjadi presiden, Jokowi menunjuk Amran Sulaiman sebagai menteri pertanian. Keputusan ini sempat membuat sejumlah pihak meragukan visi kedaulatan pangan bisa tercapai. Amran adalah pemilik perusahaan pestisida dan dekat dengan pebisnis di sektor pertanian. Dalam sebuah konferensi pers pada Oktober 2014, Koordinator Advokasi dan Jaringan Bina Desa Ahmad Yaqub menyatakan hal itu bertentangan dengan upaya petani kecil selama ini. Sebelum di Bina Desa, Yaqub aktif di SPI. 

Selama ini, lanjut Yaqub, para petani kecil berjuang untuk keluar dari lingkaran racun pestisida (insektisida, herbisida, rodhentisida, fungisida, dan akarisida). Teknologi penggunaan racun pestisida bukan mengatasi masalah tetapi justru menimbulkan masalah ledakan hama dan masalah-masalah baru meliputi lingkungan hidup, sosial, ekonomi, dan sumber daya manusia.

Pada 2014 itu anggaran untuk program kedaulatan pangan mencapai Rp67,3 triliun. Anggaran ini digunakan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pangan. Dana itu dialokasikan lewat empat komponen, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, subsidi pupuk, dan subsidi benih. 

Tahun ini, anggaran kedaulatan pangan untuk empat komponen itu melonjak hingga 53,2 persen menjadi Rp103,1 triliun. Tahun ini pula seharusnya swasembada sejumlah kebutuhan pangan sudah tercapai. Bagaimana realisasinya?

Impor beberapa komoditas berhasil ditekan, salah satunya jagung. Tahun lalu, pemerintah memang berhasil menekan impor jagung dari 3,6 juta ton pada 2015 menjadi hanya 900 ribu ton pada 2016. Namun, berkurangnya impor jagung ternyata memunculkan masalah-masalah lain.

Menurut Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), penghentian impor jagung ternyata memberikan dampak negatif lain. Sebanyak 483.185 ton jagung impor tertahan di pelabuhan. Harga pakan ternak pun melonjak hampir 20 persen. Data dari Kadin menunjukkan harga jagung saat panen raya pada bulan Maret naik dari Rp4.000 per kilogram menjadi Rp4.500 per kilogram. 

Akan tetapi, kenaikan itu bukan semata-mata karena ditutupnya keran impor. Ketua Dewan Jagung Nasional, Tony J. Kristianto, menyebutkan naiknya harga jagung beberapa bulan lalu dipengaruhi oleh beban biaya logistik. Hal itu karena banyak produksi jagung di luar Jawa sedangkan banyak pengusaha yang membeli jagung dari pulau Jawa.

Berkurangnya impor itu memang bisa ditutup dari kenaikan produksi. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, produksi jagung naik 18,11 persen dari 2015 menjadi 23,16 juta ton pada 2016. 

Selama tiga tahun ini pula, Pemerintahan Jokowi-JK menyatakan telah berhasil menghentikan impor beras medium, cabai, dan bawang merah.

Data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Ditjen Bea Cukai menunjukkan impor beras pada 2016 sekitar 1,3 juta ton, dan sepanjang Januari hingga Mei 2017, Indonesia masih mengimpor beras 94 ribu ton. Kementerian Pertanian menyatakan impor beras yang cukup besar pada 2016 adalah sisa dari kontrak impor tahun 2015. 

Terhitung sejak 2016 lalu, impor beras medium sudah dihentikan. Beras medium adalah beras yang dimakan oleh masyarakat sehari-hari. Ada pula jenis beras khusus yang tidak bisa diproduksi petani dalam negeri—beras yang digunakan dalam nasi biryani di restoran-restoran India, misalnya. Untuk jenis beras khusus ini, Indonesia tentu tidak bisa berhenti mengimpor. 

Meski impor sejumlah komoditas berhasil ditekan, tetapi ada juga impor komoditas lain yang masih tinggi. Salah satunya adalah gandum. Menurut data BPS, impor gandum pada periode Januari-November 2016 tercatat sebesar 9,79 juta ton. Angka ini naik signifikan dari 6,77 juta ton tahun sebelumnya. 

Indonesia memang tidak bisa menghasilkan gandum dan tak mungkin menghentikan impor gandum. Yang mungkin bisa dilakukan pemerintah adalah menekan konsumsi produk olahan gandum agar Indonesia tak bergantung pada bahan pangan yang tak bisa diproduksi sendiri. 

Beberapa bahan pangan pun belum bisa ditingkatkan produksinya untuk menekan impor. Kedelai dan kacang tanah adalah dua di antaranya. Sebagai negara pembuat tempe, Indonesia membutuhkan sekitar 2 juta ton kedelai setiap tahun. Sayangnya, produksi dalam negeri menurut BPS masih kurang dari satu juta ton. Tahun 2014, total produksi kedelai di Indonesia hanya 954.997 ton. Setahun kemudian, angkanya naik, tetapi tak signifikan, hanya 963.183 ton. Tahun 2016, produksi malah turun ke angka 890.000 ton. Tahun ini diprediksi turun lagi menjadi hanya 750.000 ton. 

Swasembada kedelai telah dicanangkan sejak 2014, tetapi sampai 2017 ini masih jauh panggang dari api. Setiap tahun, Indonesia lebih banyak mengimpor kedelai dari yang bisa diproduksi. Ini ironi lain di negara produsen tempe. Tahun lalu, misalnya, impor kedelai mencapai 2,3 juta ton. Sampai akhir tahun ini, angka impor kedelai diperkirakan naik menjadi 2,53 juta ton. 

Produksi kacang tanah lebih menyedihkan dibanding kedelai. Kalau produksi kedelai sempat naik tipis pada 2015, produksi kacang tanah malah menurun. Tahun 2013, produksi kacang tanah Indonesia bisa menyentuh angka 701.680 ton. Tahun 2014, pada masa awal pemerintahan Jokowi-JK, angkanya turun menjadi 638.896 ton. Tahun 2015, total produksi turun lagi menjadi 605.449 ton. 

Padahal kebutuhan kacang tanah menurut Kementerian Pertanian sekitar 700 ribu ton pada 2016. Alhasil, Indonesia masih harus mengimpor kacang tanah. Sepanjang 2014, volume impor kacang tanah tercatat sebesar 253.236 ton. Tahun 2015, meski produksi menurun, tetapi volume impor juga turun tipis menjadi hanya 194.430 ton.

Infografik Menakar kebijakan pangan jokowi

Lahan Petani Minim

Persoalan lain yang masih harus dibenahi adalah ketimpangan dan kepemilikan lahan pertanian, meski problem ini warisan pemerintahan sebelum Jokowi. 

Menurut laporan INDEF, Rasio Gini lahan mencapai 0,64 pada 2013, naik dari 0,54 pada 1973. Akibatnya, berdasarkan sensus pertanian tahun 2013, sekitar 56,03 persen petani Indonesia adalah petani gurem yang penguasaan lahannya kurang dari 0,5 hektar.

Ketimpangan lahan berdampak pada rendahnya produktivitas dan kesejahteraan petani. Usaha tani juga tidak memenuhi skala ekonomi. Agar memenuhi skala ekonomi, luas lahan padi, jagung, dan kedelai yang ideal adalah satu hektare. Namun, rata-rata luas lahan yang dikuasai petani hanya 0,8 hektare. Di negara-negara tetangga, pemilikan lahan rata-rata petani lebih besar dari itu. Di Thailand, rata-rata sekitar 3,2 hektare, sedangkan di Filipina 2 hektare.

Tingkat kesejahteraan petani yang rendah menjadikan sektor pertanian tidak menarik bagi para angkatan kerja muda. Pada 2012, penduduk yang bekerja di sektor pertanian hanya 35,19 persen dari total tenaga kerja. Tahun lalu, porsinya hanya 31,74 persen. Ketika kebutuhan pangan meningkat, persentase pekerja di sektor pertanian malah menurun.

Pemerintahan Jokowi menargetkan pencetakan lahan baru rata-rata 100 ribu hektare per tahun. Namun, apa yang dicapai kurang dari setengahnya. 

INDEF menilai program reformasi agraria pun masih isapan jempol belaka. Ambisi Presiden Jokowi untuk melakukan redistribusi lahan seluas 9 juta hektare sama sekali belum menunjukkan hasil. 

“Kebijakan reforma agraria justru disimpangkan menjadi sekadar sertifikasi tanah gratis,” ujar Bhima Yudhistira, ekonom INDEF. Menurutnya, hakikat sertifikasi bukanlah bertujuan mengurangi ketimpangan struktur kepemilikan lahan. Ia justru berpotensi memperparah ketimpangan lahan jika sertifikasi tak tepat sasaran. 

Januari tahun ini, dalam Rapat Kerja Nasional, Jokowi kembali menyinggung soal kedaulatan pangan. Ia meminta Kementerian Pertanian "terus bersinergi" dengan kementerian dan lembaga lain untuk mewujudkan salah satu agenda Nawacita: kedaulatan dan kemandirian pangan. 

Jokowi meminta Kementerian Pertanian bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar memanfaatkan potensi lahan tadah hujan seluas 4 juta hektare dengan membangun embung dan sumber air lain sehingga produksi bisa meningkat.

Jokowi juga mengamanatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar segera melakukan rehabilitasi dan normalisasi sungai untuk irigasi seluas 3 juta hektare. Kementerian BUMN pun diminta untuk terus menggerakkan perbankan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat bagi petani untuk perluasan usaha, hilirisasi produk, serta pengembangan karet, kopi, sawit, kakao, dan ternak sapi. Kementerian Perdagangan dan Badan Urusan Logistik juga diperintahkan untuk menyerap produk petani dan secara ketat melakukan stabilisasi harga pangan.

Jokowi tampak masih akan berusaha untuk mencapai kedaulatan pangan. Usaha ini tentu saja sebuah kabar baik bagi Indonesia. Tetapi masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi-JK agar Indonesia bisa mandiri dan berdaulat dalam perkara pangan.  (Wan Ulfa Nur Zuhra).

sumber : tirto.id

KETAHANAN PANGAN DAN KEDAULATAN PANGAN


KONSEPSI SERIKAT PETANI INDONESIA (SPI) TENTANG KEDAULATAN PANGAN
A. Kebangkitan Perjuangan Kedaulatan Pangan di Dunia
Persoalan pangan bagi bangsa indonesia, dan juga bangsa-bangsa lainnya di dunia ini adalah merupakan persoalan yang sangat mendasar, dan sangat menentukan nasib dari suatu bangsa. Ketergantungan pangan dapat berarti terbelenggunya kemerdekaan bangsa dan rakyat terhadap suatu kelompok, baik negara lain maupun kekuatan–kekuatan ekonomi lainnya. La Via Campesina (organisasi perjuangan petani internasional) sebagai organisasi payung Serikat Petani Indonesia (SPI) di tingkat Internasional telah memperkenalkan konsep kedaulatan pangan (Food Sovereignty) bagi umat manusia di dunia ini pada World Food Summit (WFS) yang dilaksanakan pada bulan November 1996 di Roma, Italia.
Kedaulatan Pangan adalah konsep pemenuhan pangan melalui produksi lokal. Kedaulatan pangan merupakan konsep pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Artinya, kedaulatan pangan sangat menjunjung tinggi prinsip diversifikasi pangan sesuai dengan budaya lokal yang ada. Kedaulatan pangan juga merupakan pemenuhan hak manusia untuk menentukan sistem pertanian dan pangannya sendiri yang lebih menekankan pada pertanian berbasiskan keluarga—yang berdasarkan pada prinsip solidaritas.
Kedaulatan pangan adalah hak setiap bangsa dan setiap rakyat untuk memproduksi pangan secara mandiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional. Terdapat tujuh prasyarat utama untuk menegakkan kedaulatan pangan, antara lain adalah:
  1. Pembaruan Agraria;
  2. Adanya hak akses rakyat terhadap pangan;
  3. Penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
  4. Pangan untuk pangan dan tidak sekadar komoditas yang diperdagangkan;
  5. Pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi;
  6. Melarang penggunaan pangan sebagai senjata;
  7. Pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian.
Selain ketujuh syarat tersebut, praktek untuk membangun kedaulatan pangan harus dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar sebagaimana pada diagram di bawah ini :
Dalam perkembangannya, perjuangan mewujudkan kedaulatan pangan ini semakin massif. Salah satu momentum penting dalam perjuangan kedaulatan pangan ini terjadi pada Juni 2002, pada pertemuan World Food Summit Five Years Later di Roma. Dalam pertemuan ini sejumlah organisasi sosial yang mewakili petani kecil, buruh tani, nelayan, masyarakat adat bersama sejumlah NGO membentuk International Planning Committee for Food Sovereignty (IPC). IPC berperan untuk memfasilitasi dialog antara masyarakat sipil dan FAO dalam mewujudkan kedaulatan pangan.
Konsep kedaulatan pangan pun semakin dikembangkan dan mendapat dukungan yang meluas. Pada tahun 2007 diadakanlah konferensi internasional Kedaulatan Pangan di Nyeleni, Mali. Konferensi ini semakin menguatkan pemahaman dan perjuangan gerakan sosial mewujudkan kedaulatan pangan menjadi alternatif menjawab permasalahan pangan dan pertanian global.
Selanjutnya pasca krisis pangan yang melanda seluruh dunia di awal tahun 2008, terjadi reformasi besar di dalam tubuh Komite Ketahanan Pangan PBB (CFS) akibat tekanan dan kritik masyarakat sipil. Pada sidang ke-35 Komite Ketahanan Pangan bulan Oktober 2009, secara resmi CFS membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat sipil untuk terlibat dan memainkan peranan penting dalam menyusun kebijakan untuk menghapuskan kelaparan di dunia. CFS bertugas mengatasi kelaparan dunia dengan gerakan petani sebagai salah satu anggota pada Advisory Committee-nya. Ini menjadi jalan yang membuka dialog antara petani kecil dan petani korban dengan institusi-institusi seperti FAO (Food and Agriculture Organization), WFP (World Food Program), dan IFAD(International Fund for Agricultural Development).
Hal ini dimanfaatkan gerakan petani dan masyarakat sipil lainnya untuk memasukkan sebuah alternatif sistem pangan yang demokratis – sepertiyang didiskusikan dalam Komisi FAO untuk Ketahanan Pangan Dunia– yangharus dilaksanakan agar negara-negara dan masyarakat di sekuruh dunia memiliki hak untuk melaksanakan kedaulatan pangan. Solusi sejati mengatasi krisis pangan berarti bahwa petani kecil, dan bukan perusahaan transnasional, harus mendapatkan kontrol atas sumberdaya agraria yang dibutuhkan untuk memproduksi pangan yaitu, tanah, air, benih dan pasar lokal. Akhirnya konsep kedaulatan pangan menjadi alternatif bagi kebijakan ekonomi di banyak negara.
 B. Kebangkitan Perjuangan Kedaulatan Pangan di Indonesia
Di tingkat nasional perjuangan kedaulatan pangan pun mulai semakin masif. Pendidikan di tingkat organisasi tani menjadi hal yang signifikan untuk memperkuat perjuangan kedaulatan pangan ini. Hal ini penting untuk memperkuat tekanan rakyat dalam perubahan kebijakan pangan dan pertanian di tingkat nasional hingga daerah.
Dalam realisasinya, kedaulatan pangan akan tercapai apabila petani sebagai penghasil pangan memiliki, menguasai dan mengkontrol alat-alat produksi pangan seperti tanah, air, benih dan teknologi serta berbagai kebijakan yang mendukungnya dalam bingkai pelaksanaan pembaruan agraria. Hal ini perlu disertai dengan melaksanakan pertanian rakyat yang berkelanjutan bukan saja untuk memperbaiki kualitas tanah, lingkungan dan produksi yang aman bagi kesehatan manusia. Program tersebut hendaknya dijalankan dengan sungguh-sungguh sembagai upaya untuk melepas ketergantungan terhadap perusahaan-perusahaan transnasional penghasil input pertanian.
Gerakan kedaulatan pangan mulai meluas di Indonesia terutama sejak tahun 2002. Karena meskipun krisis pangan belum terjadi, namun tanda-tanda kegagalan konsep ketahanan pangan yang dijalankan FAO sudah mulai terlihat. Karena itu berbagai inisiatif sudah dilakukan gerakan rakyat  di Indonesia seperti membangun koalisi penegakan kedaulatan pangan. Pergerakan ini mendapat respons positif dari kalangan partai, dengan adanya aksi di ruang parlemen untuk penolakan atas impor beras di Indonesia. Kemudian berbagai seminar juga dilakukan oleh kalangan partai untuk memahami sebab-sebab terjadinya ketergantungan pangan, seperti yang dilakukan oleh PDI-P pada tahun 2006 di Bali.
Di tingkat parlemen, ketergantungan pangan dan tak sanggupnya Indonesia menghasilkan produksi pangan dalam negeridijawab oleh DPR dengan keluarnya UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan untuk mencegah konversi lahan pertanian ke non pangan. Krisis pangan tahun 2008 menyadarkan banyak kalangan bahwa untuk memperkecil ketergantungan pangan di Indonesia, harus lebih luas lagi upaya yang harus dilakukan.Tidak cukup hanya sekedar mencegah konversi lahan, tapi harus lebih luas lagi, mengatur soal perdagangan pangan.
Atas desakan dari gerakan rakyat, diantaranya pada 24 Februari 2011, SPI bersama sejumlah organisasi tani lainnya, organisasi sosial lain, LSM, hingga para akademisi menggagas suatu Petisi Kedaulatan Pangan Rakyat IndonesiaPetisi Kedaulatan Pangan ini bertujuan untuk memperkuat dan memperluas desakan kepada pemerintah untuk mengubah sistem pangan dan pertanian yang ada saat ini demi melindungi dan memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia.
Kebangkitan perjuangan kedaulatan pangan ini juga mulai terlihat dengan adanya respons  di tingkat legislasi dengan perubahan UU Pangan No. 7/1996 guna menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan kepada setiap warga negara. Sejumlah organisasi terkait yang berkompeten – diantaranya SPI, Indonesia Human Right Commission for Social Justice (IHCS), Solidaritas Perempuan (SP), Bina Desa dan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) – jugatelah menyampaikan naskah akademik untuk perubahan Undang-undang tersebut. Langka ini melahirkan UU Pangan No. 18 tahun 2012 yang berisi tentang prinsip-prinsip kedaulatan pangan. Kemudian untuk memperkuat posisi hak asasi  petani petani sebagai kekuatan utama untuk memproduksi pangan,  SPI dan gerakan sipil lainnya melalui proses panjang sejak tahun 2000, akhirnya  berhasil mendorong parlemen untuk mengeluarkan UU N0. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.  Tidak berhenti gerakan rakyat di Indonesia juga melakukan upaya pengaturan kembali atau mencabut undang-undang sektoral yang saling bertabrakan dan tidak menguntungkan rakyat dan negara Indonesia, seperti UU Perkebunan No.18/2004, UU Pengelolaan Sumber Daya Air No.7/2004, UU Kehutanan No. 19/2004, dan  UU Penanaman Modal No. 25/2007.
Kedaulatan pangan saat ini telah memasuki era baru, setelah Jokowi-JK – Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2014-2019) – memasukkan kedaulatan pangan ke dalam satu diantara sembilan cita-cita politik yang harus dilaksanakannya. Karena itulah rakyat tani yang merupakan pihak pengusul dan menjadi kelompok terbesar pendukung pemenangan Jokowi-JK dalam kampanye pemilihan presiden-wakil presiden, harus turut memastikan bahwa janji pelaksanaan kedaulatan pangan tersebut benar-benar bisa diwujudkan.
sumber : spi.or.id